Infrastruktur sekolah bukan hanya soal bangunan
Infrastruktur sekolah mencakup bangunan dan fasilitas yang aman untuk belajar, sekaligus lahan memadai agar sekolah baru dapat direncanakan dan dibangun. Dua persoalan di daerah memperlihatkan bahwa kebutuhan tersebut tidak selalu sama: ada sekolah yang memerlukan rehabilitasi, sementara program baru dapat tertahan sebelum pembangunan dimulai karena lahannya belum cukup. Di Pesisir Selatan, Dinas Pendidikan memetakan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana, termasuk kondisi SDN 21 Kayu Aro di Kecamatan Sutera yang membutuhkan penanganan. Sementara itu, DPRD Kepulauan Tanimbar menyoroti kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Perbedaan ini penting bagi warga: gedung yang layak membantu menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman, sedangkan lahan yang siap menentukan apakah pembangunan sekolah baru bisa bergerak. Kebijakan yang hanya berfokus pada satu sisi berisiko meninggalkan kebutuhan lainnya.
Pesisir Selatan: kebutuhan rehabilitasi menunggu tindak lanjut
Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan, Salim Muhaimin, menyatakan kondisi SDN 21 Kayu Aro telah menjadi perhatian pemerintah daerah dan masuk dalam perencanaan pembangunan. Penanganannya diarahkan melalui pengusulan program rehabilitasi sekolah. Langkah pemetaan dan pengusulan itu perlu, tetapi bagi warga sekolah, ukuran keberhasilannya adalah tindak lanjut yang benar-benar memperbaiki bangunan. Dinas menyebut penanganan infrastruktur pendidikan dilakukan bertahap, dengan mempertimbangkan skala kebutuhan serta ketersediaan anggaran, karena fasilitas di sejumlah wilayah juga memerlukan perbaikan. Artinya, perbaikan gedung sekolah tidak bisa dipisahkan dari penentuan prioritas yang terbuka dan cermat. Bangunan yang layak bukan urusan tampilan; ia memengaruhi keamanan, kenyamanan, dan kelancaran kegiatan belajar. Dinas berharap usulan rehabilitasi SDN 21 Kayu Aro dapat ditindaklanjuti agar sekolah memperoleh penanganan yang dibutuhkan.
Kepulauan Tanimbar: pembangunan terbentur luas lahan
Di Kepulauan Tanimbar, hambatannya muncul sebelum pembangunan dimulai. DPRD menyoroti bahwa lahan yang tersedia untuk Sekolah Rakyat baru sekitar tiga hektare, sedangkan kebutuhan diperkirakan tujuh hektare. Kesenjangan ini membuat kesiapan lahan sekolah rakyat menjadi pekerjaan nyata yang harus diselesaikan pemerintah daerah, bukan sekadar catatan dalam rencana. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna setelah tahapan pembahasan dan penyempurnaan evaluasi APBD Perubahan 2026 rampung. Wakil Ketua DPRD KKT, Apolonia Laratmase, meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan agar pembangunan dapat dilakukan. Ia menilai program itu strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berpotensi membuka peluang kerja di daerah. Namun, tujuan tersebut sulit tercapai jika kebutuhan ruang belum dipenuhi. Karena itu, penyelesaian masalah lahan perlu berjalan seiring dengan perencanaan dan penganggaran yang tertib.
Prioritas harus mengikuti hambatan yang nyata
Kedua kasus ini menolak anggapan bahwa tantangan infrastruktur pendidikan selalu berarti kekurangan bangunan. Di Pesisir Selatan, persoalannya adalah kondisi sekolah yang memerlukan rehabilitasi dan harus bersaing dalam urutan prioritas anggaran. Di Kepulauan Tanimbar, persoalannya adalah ketersediaan lahan yang belum mencapai kebutuhan pembangunan. Keduanya memerlukan perencanaan berbeda: satu menuntut tindak lanjut rehabilitasi, satu lagi menuntut pemenuhan lahan sebelum proyek dapat berjalan. Pemerintah daerah perlu menjaga agar pemetaan kebutuhan tidak berhenti sebagai dokumen, sementara DPRD dan eksekutif memastikan keputusan anggaran serta kesiapan lokasi saling terhubung. Kesimpulannya, pemerataan infrastruktur sekolah bergantung pada kemampuan mengenali hambatan yang spesifik dan menanganinya sesuai urutan. Gedung rusak membutuhkan perbaikan; sekolah baru membutuhkan lahan yang cukup. Mengabaikan salah satunya berarti membiarkan kebutuhan belajar warga tetap tertunda.
