Perkara bermula dari dugaan penghapusan data
Penyadapan telepon adalah pemantauan komunikasi elektronik yang bersifat privat; tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, tindakan itu dapat menjadi tindak pidana. Dalam perkara yang kini ditangani Bareskrim, tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyadapan terhadap nomor Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh. Kepala Bareskrim Asep Safrudin mengumumkan inisial mereka pada 3 November 2026. Perkara ini bermula dari laporan polisi pada 30 Oktober 2026, setelah seorang petugas mengetahui dugaan penghapusan berkas hasil sadapan. Urutan itu penting: laporan tentang data yang diduga dihapus menjadi pemicu penyidikan, bukan bukti bahwa seluruh tuduhan telah terbukti. Hingga kini, penetapan tersangka merupakan langkah penyidikan; putusan bersalah hanya dapat ditentukan melalui proses peradilan.

Sasaran diduga melampaui nomor presiden
Dugaan penyadapan telepon Prabowo menjadi perhatian utama, tetapi lingkup perkara yang diselidiki disebut lebih luas. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan pengusaha diduga turut menjadi sasaran. Menurut keterangan Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra yang diberitakan, LSP disebut sebagai jenderal polisi yang masih aktif, sedangkan dua tersangka lain merupakan perwira polisi berpangkat tinggi. Namun, aparat baru merilis inisial; identitas lengkap para tersangka belum dikonfirmasi secara resmi. Karena itu, spekulasi mengenai nama atau jabatan tertentu tidak boleh diperlakukan sebagai fakta. Isi informasi yang terkumpul, motif penyadapan, dan tujuan penggunaan data masih diklarifikasi, sementara penyelidikan disebut berada pada tahap awal. Pemisahan antara dugaan sasaran dan fakta terverifikasi penting agar perkara ini tidak berubah menjadi vonis di ruang publik.
Pasal berlapis dan dugaan penghapusan jejak
Bareskrim menerapkan Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, disertai Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Inilah pasal penyadapan ilegal yang digunakan penyidik untuk menguji beberapa dugaan perbuatan, bukan kesimpulan bahwa semuanya sudah terbukti. Pasal 258 berkaitan dengan penyadapan transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik dan memiliki ancaman maksimal 10 tahun penjara. Pasal 332 menyasar dugaan akses tanpa hak ke komputer atau sistem elektronik, dengan ancaman maksimal enam tahun; Pasal 32 ayat (1) UU ITE menyangkut dugaan perubahan, perusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik, dengan ancaman maksimal delapan tahun. Penyidik menduga nomor sasaran dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi dan prosedur internal, lalu berkas hasil sadapan serta jejak log dihapus pada Oktober 2026. Rangkaian tuduhan itu masih memerlukan pembuktian.
Penyidikan harus menguji peran setiap tersangka
Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk untuk kepentingan perkara. Seorang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Data dan barang yang disita dapat membantu menelusuri penggunaan sistem, tetapi keberadaannya sendiri tidak menetapkan siapa yang memerintahkan, menjalankan, atau menghapus data. Tersangka penyadapan Presiden itu masih harus diuji berdasarkan bukti dan peran masing-masing. Penyidik juga perlu membuktikan dugaan tindak pidana melalui proses peradilan, sementara motif dan tujuan pemakaian informasi belum dipastikan. Dengan demikian, perkembangan paling penting berikutnya bukan sekadar bertambahnya pasal, melainkan apakah penyidikan mampu menghubungkan bukti digital dengan tindakan tiap orang secara sah dan terukur.
Kesimpulannya, penetapan tiga tersangka dan penerapan pasal berlapis menandai keseriusan perkara, tetapi belum menjawab seluruh pertanyaan tentang sasaran, motif, maupun tanggung jawab individual. Publik perlu mengikuti prosesnya tanpa mengubah dugaan menjadi kepastian: identitas lengkap belum diumumkan secara resmi, dan tuduhan harus dibuktikan di pengadilan.






