Bank BRICS Indonesia: Dari Aksesi NDB ke Strategi Transisi Energi
Bank BRICS Indonesia merujuk pada upaya menjadi anggota New Development Bank (NDB), bank pembangunan negara-negara BRICS, untuk membuka akses pendanaan jangka panjang yang lebih besar, lebih strategis, dan lebih terarah bagi proyek energi terbarukan Indonesia, termasuk pembangkit listrik tenaga surya skala raksasa dan penguatan industri penyangga transisi energi nasional.
Inti persoalannya sederhana: jika aksesi ke NDB hanya dilihat sebagai simbol politik, peluang miliaran dolar investasi energi terbarukan Indonesia akan menguap. Pemerintah saat ini masih memproses keanggotaan pada NDB, dengan besaran investasi yang belum ditetapkan secara final dan masih menjadi bahan koordinasi lintas kementerian. Pada saat yang sama, KTT BRICS 2026 telah di depan mata dan bisa menjadi panggung untuk mengamankan komitmen pendanaan. Di titik inilah pilihan strategi menjadi menentukan: apakah Indonesia datang sebagai peminta pinjaman biasa, atau sebagai pemegang saham yang menawar paket agenda energi terbarukan yang jelas dan ambisius.
NDB Investasi Energi: Dari Utang ke Penanaman Saham
Gagasan kunci yang diusung Center of Economic and Law Studies (CELIOS) adalah mengubah pola hubungan dengan NDB dari sekadar peminjam menjadi mitra investasi jangka panjang. Direktur Eksekutif CELIOS menegaskan perlunya Indonesia membawa agenda agar Bank BRICS atau NDB melakukan penanaman saham, bukan utang, di proyek energi terbarukan. Ini bukan detail teknis semata; ini adalah reposisi politik ekonomi. Penanaman saham berarti berbagi risiko dan kendali, bukan sekadar menanggung kewajiban pembayaran cicilan. Dengan skema ekuitas, NDB investasi energi berpotensi menjadi katalis bagi masuknya investor lain, sekaligus mengurangi tekanan fiskal. Jika Indonesia berhasil menjual narasi bahwa proyek energi terbarukan Indonesia adalah aset yang menguntungkan, bukan beban yang perlu disubsidi, maka NDB dapat berperan sebagai jangkar kepercayaan dalam ekosistem pembiayaan hijau kawasan.
Pada level geopolitik, langkah ini juga menjadi sinyal bahwa Indonesia ingin menempatkan diri sebagai pemain setara dalam arsitektur keuangan BRICS, bukan hanya sebagai penerima dana. Itu sejalan dengan dorongan untuk menggalang investasi energi baru dan terbarukan di forum BRICS 2026. Namun peluang ini hanya akan maksimal jika pemerintah menyusun daftar proyek prioritas yang matang secara komersial dan meminimalkan ketergantungan pada skema pembiayaan utang tradisional.
PLTS 100 GW: Proyek Bendera untuk Menarik Modal BRICS
Proyek PLTS 100 GW layak dijadikan ‘proyek bendera’ Indonesia di hadapan NDB dan negara BRICS lain. CELIOS mendorong agar Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 100 gigawatt dijadikan sasaran kerja sama konkret, dengan sekitar 17 GW di tahap awal yang berpotensi dikembangkan bersama NDB. Angka ini cukup besar untuk menarik perhatian investor global, tetapi masih realistis untuk dimasukkan ke dalam pipeline awal pembiayaan NDB investasi energi. Jika dikemas tepat, PLTS 100 GW bukan hanya menambah kapasitas listrik, tapi juga bisa menjadi laboratorium kebijakan tarif, model bisnis energi terbarukan, dan mekanisme bagi hasil dengan komunitas lokal. Di sini, NDB dapat mengambil peran sebagai penyedia ekuitas dan pembiayaan campuran, sementara pemerintah fokus menata regulasi dan kepastian harga listrik jangka panjang.
Dampak politisnya juga besar: proyek sebesar ini akan memosisikan Indonesia sebagai salah satu pusat energi terbarukan kawasan, bukan sekadar pengekspor bahan mentah. Dengan menempatkan PLTS 100 GW sebagai agenda resmi pada KTT BRICS di New Delhi, yang dijadwalkan berlangsung pada 12–13 September 2026, Indonesia mengirim pesan bahwa transisi energi nasional bukan slogan, melainkan rencana investasi yang terukur dan siap dinegosiasikan.
Sinergi dengan China: Dari Panel Surya ke Rantai Pasok Baterai
Kekuatan Bank BRICS Indonesia tidak akan maksimal tanpa memanfaatkan posisi China dalam konsorsium BRICS. CELIOS menekankan bahwa di dalam BRICS ada China yang memiliki keahlian teknologi komponen panel surya dan baterai, sehingga Indonesia perlu mengajak China dan NDB berinvestasi di industri komponen domestik panel surya. Artinya, PLTS 100 GW harus dihubungkan langsung dengan agenda industrialisasi, bukan sekadar pengadaan proyek konstruksi. Selain panel surya, CELIOS juga melihat peluang pada industri midstream nikel, khususnya produksi prekursor baterai untuk penyimpanan energi pembangkit energi terbarukan. Jika strategi ini berhasil, rantai pasok energi terbarukan Indonesia akan lebih dalam: bahan baku, komponen, hingga sistem storage dibangun di dalam negeri dengan dukungan modal BRICS.
Namun sinergi ini tidak otomatis menguntungkan. Tanpa desain kebijakan industri yang kuat, investasi bisa berhenti pada perakitan sederhana dan mengunci Indonesia dalam posisi berbiaya murah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kerja sama dengan NDB dan mitra China membawa komitmen transfer teknologi, target kandungan lokal, dan pembangunan kapasitas SDM. KTT BRICS 2026 menjadi momen untuk merundingkan bukan hanya besaran dana, tetapi juga kualitas kerja sama industri yang menopang energi terbarukan Indonesia.
Arah ke Depan: Menjadikan Transisi Energi Agenda Utama di BRICS
Ke depan, keberhasilan Bank BRICS Indonesia bergantung pada seberapa berani pemerintah menjadikan transisi energi sebagai inti diplomasi ekonomi, bukan lampiran. Proses aksesi ke NDB sedang berjalan, dan salah satu isu yang masih digodok adalah besaran modal yang akan ditempatkan sebagai syarat keanggotaan. Di saat yang sama, para pemimpin BRICS telah menyatakan dukungan terhadap perluasan keanggotaan NDB, membuka ruang politik untuk peran yang lebih besar bagi anggota baru. Di sinilah Indonesia perlu mengambil posisi ofensif: datang ke KTT BRICS dengan paket agenda jelas tentang energi terbarukan Indonesia, PLTS 100 GW, dan industrialisasi baterai.
Konklusinya tegas: jika Indonesia ingin transisi energi menjadi motor ekonomi berkelanjutan, NDB harus diperlakukan sebagai mitra strategis, bukan sekadar pemberi pinjaman. Kerja sama energi disebut berpotensi menjadi salah satu agenda yang paling mudah menemukan titik temu di antara negara-negara BRICS karena hampir seluruh anggota memiliki kepentingan serupa dalam pengembangan energi. Ini peluang langka untuk menyelaraskan kepentingan domestik dan geopolitik. Tanpa keberanian politik untuk mendorong skema penanaman saham, industrialisasi komponen, dan proyek PLTS 100 GW yang bankable, aksesi ke Bank BRICS hanya akan menjadi catatan diplomatik, bukan lompatan transisi energi.
