Keanggotaan BRICS: Dari Simbol Politik ke Instrumen Ekonomi
Keanggotaan BRICS Indonesia adalah posisi resmi sebagai bagian dari aliansi negara berkembang besar yang digunakan untuk memperkuat kerja sama ekonomi multilateral, memperjuangkan tata kelola ekonomi global yang lebih adil, dan mengubah forum diplomatik menjadi akses nyata pada jaringan perdagangan, investasi, dan pembiayaan alternatif. Di KTT BRICS ke-18 di New Delhi, forum ini menjadi ajang pertemuan bilateral intensif antar pemimpin, termasuk dari Asia Tenggara, dengan Indonesia tercatat sudah menjadi anggota resmi BRICS sejak 2025. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di pertemuan itu bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi membawa agenda jelas untuk memperluas kerja sama dengan sesama anggota BRICS dan menjadikan aliansi ini sebagai alat langsung bagi penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Artinya, keanggotaan BRICS Indonesia bukan ornamen diplomatik. Ini adalah arena baru untuk menawar akses pasar BRICS dan pembiayaan alternatif negara berkembang, di luar struktur lama yang selama ini sering mengunci posisi Global South di pinggiran. Jika dikelola pasif, keanggotaan ini hanya akan berakhir sebagai foto bersama di KTT. Namun jika diarahkan pada hasil, BRICS bisa menjadi kanal tawar-menawar kolektif yang memperkuat posisi dalam tata kelola ekonomi global yang selama ini didominasi sedikit kekuatan besar.
Momentum New Delhi: Mengapa Saat Ini Menjadi Penentu
KTT BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, berlangsung pada saat peta geopolitik dan ekonomi global sedang bergeser cepat. Ketidakpastian ekonomi, perubahan konstelasi politik, persoalan energi, pangan, dan kesenjangan pembangunan memaksa negara berkembang mencari forum baru untuk menyusun agenda bersama. Deklarasi New Delhi yang dihasilkan dalam pertemuan itu diproyeksikan menjadi panduan menerjemahkan komitmen politik dan pembangunan ke langkah konkret, bukan berhenti di meja diplomasi.
Di sinilah posisi keanggotaan BRICS Indonesia menjadi krusial. Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara tidak ingin didikte kekuatan mana pun dan bahwa kemandirian harus bertumpu pada ketahanan pangan, energi, pendidikan, serta kesempatan kemakmuran bagi rakyat. Menurut Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, pemerintah memanfaatkan KTT ini untuk memperluas kerja sama dengan anggota BRICS agar manfaatnya terasa langsung melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Pernyataan itu sejalan dengan garis politik luar negeri bebas aktif: membangun kerja sama ekonomi multilateral tanpa terjebak pada satu poros kekuatan tunggal.
Kerja Sama Global South: Menata Ulang Tata Kelola Ekonomi Global
Inti politik dari keanggotaan BRICS Indonesia adalah ambisi memperkuat suara negara berkembang dalam tata kelola dunia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan kolektif BRICS harus lebih dari sekadar klub antarnegara; aliansi ini harus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat dan memberi ruang lebih kuat bagi Global South menentukan kepentingannya sendiri. Ia juga menekankan bahwa posisi negara tetap sejajar dengan anggota lain dan kerja sama diarahkan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara.
Di balik itu, ada pesan yang lebih tajam: kerja sama ekonomi multilateral tidak boleh lagi mengukuhkan hierarki lama. Kerja sama yang semakin kuat di dalam BRICS diharapkan memastikan suara negara Global South makin diperhitungkan dalam pengambilan keputusan di tingkat dunia. Menurut Qodari, garis ini sejalan dengan prinsip bebas aktif: membangun kerja sama berdasarkan saling percaya dan keinginan tumbuh bersama tanpa bergantung pada satu poros. Dengan kata lain, BRICS adalah salah satu jalur untuk memperjuangkan tata kelola ekonomi global yang lebih inklusif, selama pemerintah berani memakainya sebagai alat tawar, bukan sekadar simbol keanggotaan.
Peran Asia Tenggara: Konsolidasi Kawasan di Forum Multilateral
KTT BRICS ke-18 di New Delhi juga menunjukkan satu dinamika baru: Asia Tenggara hadir sebagai blok yang kian percaya diri. Pertemuan itu menjadi ajang pertemuan bilateral antarpemimpin, khususnya bagi negara-negara Asia Tenggara. Keanggotaan BRICS Indonesia sejak 2025 berjalan beriringan dengan kehadiran Malaysia, Vietnam, dan Thailand sebagai mitra resmi BRICS. Fakta bahwa beberapa negara kawasan hadir bersama di forum ini memperlihatkan upaya memperkuat posisi Asia Tenggara dalam percaturan Global South.
Secara politik, ini adalah strategi cerdas. Alih-alih berjalan sendiri, kawasan memilih mengisi forum multilateral dengan koordinasi yang lebih rapat. Bila dimanfaatkan, pola ini memungkinkan agenda Asia Tenggara didorong konsisten dalam diskusi tentang tata kelola ekonomi global, akses pasar BRICS, hingga pembiayaan alternatif negara berkembang. Namun konsolidasi kawasan tidak otomatis memberi hasil; ia menuntut kesediaan tiap negara menyelaraskan prioritas domestik dengan agenda bersama, tanpa kehilangan kedaulatan kebijakan, seperti yang ditekankan Prabowo bahwa kemandirian harus dibangun dari dalam negeri.
Dari Deklarasi ke Implementasi: Jalan Panjang Manfaat Nyata
Deklarasi New Delhi memberikan arah politik kolektif, tetapi masa depan keanggotaan BRICS Indonesia bergantung pada satu hal: seberapa jauh komitmen itu diubah menjadi tindakan. Pertemuan di New Delhi menegaskan bahwa BRICS adalah ruang strategis untuk memperluas kerja sama dan memperjuangkan kepentingan bersama di tengah sistem global yang kian kompleks. Ke depan, keberhasilan komitmen Deklarasi New Delhi akan sangat bergantung pada kesungguhan negara anggota mengubah kesepakatan menjadi tindakan, sehingga manfaatnya nyata bagi masyarakat dan memperkuat suara Global South.
Agenda domestik dan diplomasi luar negeri saat ini berjalan searah: penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kesejahteraan, infrastruktur, dan posisi dalam kerja sama internasional. Bagi negara, keterlibatan aktif dalam forum seperti BRICS harus selalu diarahkan pada hasil yang memberi manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan masyarakat. Artinya, keanggotaan BRICS Indonesia hanya akan bermakna jika diterjemahkan menjadi proyek, kebijakan, dan skema pembiayaan yang membuka kerja, menekan kesenjangan, dan memperkuat kemandirian. Jika tidak, ia akan tinggal sebagai catatan manis di lembar diplomasi, tanpa jejak di dompet warga.
