Dua aksi, satu tuntutan evaluasi
Aksi mahasiswa adalah bentuk tekanan publik yang menggunakan demonstrasi untuk meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan dan menangani masalah yang dirasakan masyarakat. Pada 26 Oktober 2026, BEM SI berunjuk rasa di Bandung untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sehari kemudian, mahasiswa bersama masyarakat sipil menggelar aksi di DPRD Sumatra Barat, juga dengan sorotan pada dua tahun kepemimpinan tersebut. Rentang waktu yang berdekatan membuat kedua demonstrasi terbaca sebagai teguran politik yang bertaut, bukan sekadar dua agenda lokal terpisah. Namun, tuntutan mahasiswa di masing-masing daerah memberi tekanan dari sudut berbeda: Bandung menautkan persoalan ekologis dengan penegakan hukum dan beban ekonomi, sementara aksi di Sumatra Barat lebih terpusat pada krisis lingkungan dan tanggung jawab negara. Perbedaan itu penting karena evaluasi pemerintahan bukan hanya soal capaian yang diumumkan, melainkan juga apakah persoalan yang dialami warga ditangani dengan adil dan efektif.
Bandung menghubungkan karhutla dengan keadilan
Dalam demo BEM SI di Bandung, mahasiswa menuntut aparat menindak pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Orasi di Simpang Dago-Cikapayang juga menyoroti karhutla di Kalimantan dan Sumatera, kasus korupsi, serta tingginya harga kebutuhan pokok. Aksi dimulai di halaman DPRD Jawa Barat sekitar pukul 15.00 WIB dan berlanjut hingga sekitar pukul 18.00 WIB. Kritik mahasiswa lebih luas daripada desakan penanganan api: mereka mempertanyakan apakah hukum berlaku setara atau lebih mudah menekan warga kecil dan kelompok kritis daripada pihak yang dekat dengan kekuasaan. Peserta aksi juga mengaitkan ketimpangan ekonomi dengan tekanan yang dihadapi masyarakat miskin dan kelas menengah ke bawah. Harga beras yang disebut kian mahal menjadi contoh konkret bagaimana persoalan nasional terasa dalam kebutuhan sehari-hari.
Kontras antara klaim capaian dan pengalaman warga membuat evaluasi pemerintahan tak cukup dijawab dengan angka program. Pemerintah menyatakan cadangan pangan mencapai 5,2 juta ton dan program Makan Bergizi Gratis menjangkau 62 juta penerima manfaat. Kedua angka itu memberi konteks penting, tetapi tidak dengan sendirinya membantah keluhan tentang harga pangan. Ukuran keberhasilan juga harus terlihat pada keterjangkauan bahan pokok dan penegakan hukum yang dipercaya publik.
Sumatra Barat menekankan krisis ekologis
Di DPRD Sumatra Barat, mahasiswa dan masyarakat sipil menjadikan karhutla serta dampak asap sebagai pusat protes. Massa datang mengenakan pakaian hitam, membawa poster kritik atas penanganan lingkungan, dan menggelar teatrikal untuk menyuarakan kekecewaan terhadap kegagalan mengatasi asap kebakaran. Koordinator aksi Rido Syukri menegaskan bahwa evaluasi dua tahun pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari persoalan ekologis dan bencana yang dirasakan masyarakat. Pesan ini menempatkan perlindungan lingkungan bukan sebagai isu sampingan, melainkan kewajiban negara untuk menjaga hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat. Warga, menurut Rido, berhak hidup layak tanpa terus menanggung dampak karhutla. Dibandingkan Bandung, laporan aksi Sumatra Barat tidak menonjolkan harga kebutuhan pokok atau korupsi; fokus yang tersedia lebih tegas pada krisis ekologis dan tanggung jawab pemerintah.
Ukuran evaluasi ada pada akibat kebijakan
Dua aksi ini bertemu pada satu pokok: pemerintah harus dinilai dari dampak kebijakannya terhadap warga. Bandung menambahkan desakan penegakan hukum, sorotan atas korupsi, dan tekanan harga pangan; Sumatra Barat memperjelas bahwa penanganan karhutla adalah bagian dari kewajiban negara melindungi masyarakat. Perbedaan penekanan itu bukan pertentangan, melainkan gambaran bahwa masalah lingkungan menjalar ke soal keadilan dan kelayakan hidup. Karena itu, evaluasi pemerintahan seharusnya tidak berhenti pada daftar program atau pernyataan capaian. Tuntutan mahasiswa mengarah pada ukuran yang lebih nyata: apakah pelaku kerusakan lingkungan ditindak, apakah warga terlindungi dari dampak asap, dan apakah kebutuhan pokok tetap terjangkau. Dua demonstrasi tersebut mengingatkan bahwa capaian resmi hanya bermakna bila sejalan dengan pengalaman sehari-hari masyarakat.
