Anggaran disahkan, pertanyaan soal kualitas belanja tersisa
APBD Jatim 2027 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menetapkan sasaran pendapatan dan belanja daerah sekaligus menjadi dasar pembiayaan prioritas pembangunan. DPRD Jawa Timur mengesahkan rancangannya bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna di Surabaya pada 11 November 2026. Namun, persetujuan formal tidak otomatis menjawab pertanyaan terpenting: apakah komposisi anggaran cukup berpihak pada kebutuhan warga? Pendapatan ditargetkan Rp26,545 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp27,636 triliun, sehingga muncul defisit sekitar Rp1,09 triliun. Selisih itu akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama. Secara akuntansi, skema tersebut menyeimbangkan anggaran; secara politik, ia belum membuktikan bahwa uang publik mengalir ke layanan dan infrastruktur yang dibutuhkan. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan sekadar anggaran disahkan atau terserap, melainkan manfaatnya sampai kepada masyarakat.
Belanja rutin mendominasi, belanja modal tertinggal
Kritik Fraksi PDI Perjuangan menyoroti ketimpangan yang lebih substantif daripada angka defisit: belanja modal Jatim hanya sekitar 6,1 persen dari total belanja, padahal kebutuhan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik masih besar. Wakil Ketua DPRD Jatim dari PDIP, Deni Wicaksono, mengingatkan bahwa belanja rutin yang mendominasi dapat menyisakan ruang terlalu sempit bagi pembangunan yang dirasakan warga. Sorotan itu diperkuat oleh perubahan anggaran: dari tambahan sekitar Rp213,112 miliar dibandingkan Nota Keuangan awal, hampir seluruhnya masuk ke belanja operasi, sementara tambahan belanja modal hanya sekitar Rp1 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa kenaikan total anggaran belum tentu berarti kenaikan investasi publik. Jalan, fasilitas layanan, dan aset daerah membutuhkan alokasi yang memadai; tanpa itu, prioritas pembangunan berisiko tinggal daftar dalam dokumen, bukan perubahan yang tampak di lapangan.
Defisit tertutup, tetapi ketahanan fiskal tetap perlu diuji
Defisit APBD Jatim sebesar Rp1,09 triliun ditutup melalui pembiayaan netto, dan SiLPA tahun berkenaan diproyeksikan nol rupiah. Ini menjaga keseimbangan angka dalam rancangan, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk menilai sumber pembiayaan dan mutu belanja. Dalam pembahasan, dana cadangan Pilgub dikurangi Rp75 miliar, dari rencana awal Rp275 miliar menjadi Rp200 miliar; total dana cadangan hingga akhir 2029 tetap ditetapkan Rp600 miliar. Penghematan belanja pegawai juga disebut dialihkan untuk program prioritas. Langkah penyesuaian dapat memberi ruang, tetapi manfaatnya bergantung pada kejelasan penggunaan dan hasil yang terukur. Dampaknya bagi warga akan terlihat pada upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, membuka pekerjaan berkualitas, memperkuat konektivitas, serta memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan. Semua itu memerlukan anggaran yang tidak hanya seimbang, tetapi juga tepat sasaran.
Tahap berikutnya harus menguji janji pembangunan
Target pendapatan yang rendah pertumbuhannya juga patut diperhatikan. PDIP menyoroti bahwa kenaikan pendapatan dibandingkan Nota Keuangan awal berasal dari transfer pemerintah pusat, sementara target PAD justru turun sekitar Rp20,255 miliar dari usulan awal dan pertumbuhannya hanya sekitar 0,2 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026. Ketergantungan pada transfer membatasi keluwesan daerah untuk membiayai kebutuhan sendiri. Setelah disetujui DPRD, Raperda APBD akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari kerja untuk dievaluasi sebelum ditetapkan. Tahap evaluasi itu semestinya menjadi kesempatan memastikan struktur belanja selaras dengan kebutuhan publik, bukan sekadar memenuhi prosedur. Kesimpulannya, defisit yang ditutup dengan pembiayaan netto bukan masalah utama jika dikelola hati-hati. Yang lebih mendesak ialah membenahi komposisi anggaran: memperbesar manfaat pembangunan, menjaga layanan, dan menunjukkan bahwa setiap penyesuaian menghasilkan perubahan nyata bagi warga.
