Defisit naik, ruang fiskal kian diuji
Defisit APBN adalah selisih ketika belanja pemerintah melampaui pendapatan dalam satu tahun anggaran, yang harus ditutup melalui pembiayaan dan dikelola agar tetap berkelanjutan. Proyeksi defisit APBN 2026 kini mencapai Rp 734 triliun atau 2,85% terhadap produk domestik bruto, naik sekitar Rp 45 triliun dari target awal Rp 689 triliun atau 2,68%. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkiraan itu dalam Rapimnas Kadin di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026. Kenaikan ini masih di bawah batas 3% PDB, tetapi bukan alasan untuk menganggap tekanan anggaran ringan. Pemerintah perlu memastikan pembiayaan tetap kredibel, sekaligus menunjukkan bahwa tambahan belanja memang menjawab kebutuhan mendesak dan bukan sekadar menutup perencanaan yang kurang cermat.
Tekanan muncul menjelang akhir tahun karena kebutuhan penanganan bencana dan tambahan subsidi serta kompensasi energi meningkat. Dengan kata lain, pelebaran defisit bukan angka abstrak: ia mencerminkan pilihan pemerintah untuk membiayai respons darurat dan menahan lonjakan beban energi. Tantangannya adalah menjaga agar respons itu tidak berubah menjadi kebiasaan belanja tanpa evaluasi.
Bencana mendesak, subsidi energi menahan harga
Belanja bencana menjadi salah satu sumber tekanan terbesar. Pemerintah memperkirakan tambahan kebutuhan penanganan bencana alam sekitar Rp 60 triliun, termasuk untuk kejadian di Sumatera bagian utara dan kebakaran hutan serta lahan. Kebutuhan seperti ini sulit dipastikan sepenuhnya saat anggaran disusun, tetapi dampaknya menuntut respons cepat. Menunda bantuan demi menjaga angka defisit justru dapat memperpanjang kerugian masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Pada saat yang sama, subsidi energi dan kompensasi, terutama untuk BBM, memerlukan tambahan anggaran. Pemerintah mempertahankan dukungan tersebut untuk menahan kenaikan harga energi agar tidak semakin membebani rumah tangga dan dunia usaha serta menjaga daya beli. Hingga akhir September, realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp 376,8 triliun, sekitar 84,3% dari alokasi APBN. Besarnya realisasi memperlihatkan manfaat jangka pendek kebijakan ini, tetapi juga mempertegas perlunya penyaluran yang lebih tepat sasaran, sebagaimana ditekankan Suahasil.
Pergeseran anggaran bukan pengganti disiplin
Untuk mengakomodasi kebutuhan, Kementerian Keuangan telah menggeser alokasi dari sejumlah pos belanja dengan nilai penyesuaian mendekati Rp 200 triliun. Pergeseran itu memberi pemerintah ruang untuk merespons kebutuhan yang lebih mendesak, tetapi besarnya penyesuaian juga menuntut keterbukaan: publik perlu mengetahui prioritas yang dikurangi dan alasan di baliknya. Mengatur ulang anggaran bukan berarti biaya menghilang; pilihan tersebut memindahkan ruang fiskal dari satu kebutuhan ke kebutuhan lain.
Dalam proyeksi hingga 31 Desember 2026, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.942 triliun, naik Rp 99 triliun dari anggaran awal Rp 3.843 triliun. Pendapatan negara diproyeksikan meningkat dari Rp 3.154 triliun menjadi Rp 3.208 triliun, atau bertambah Rp 54 triliun. Tambahan penerimaan itu belum menutup seluruh kenaikan belanja. Karena itu, pemerintah menyatakan akan mengupayakan peningkatan pendapatan dan menyesuaikan pembiayaan agar defisit tetap terkendali. Keberhasilan langkah tersebut bergantung pada mutu penerimaan dan disiplin belanja, bukan sekadar kemampuan menggeser pos.
Ujian berikutnya adalah mutu belanja
Angka defisit yang masih berada di bawah batas 3% PDB memberi ruang bagi pemerintah, tetapi ruang itu harus dipakai dengan pertanggungjawaban yang jelas. Penanganan bencana membutuhkan kecepatan; subsidi energi perlu melindungi daya beli tanpa memboroskan anggaran kepada pihak yang tidak memerlukan dukungan. Kedua tujuan ini menuntut pelaksanaan yang terukur dan evaluasi berkala.
Pada akhirnya, kenaikan defisit APBN 2026 bukan semata persoalan angka, melainkan ujian atas prioritas anggaran negara. Pemerintah patut merespons bencana dan menjaga harga energi, tetapi harus pula memperbaiki ketepatan subsidi, menjelaskan pergeseran belanja, dan menjaga pembiayaan tetap kredibel. Tanpa transparansi dan disiplin, tambahan anggaran hari ini berisiko mempersempit pilihan fiskal esok hari.
