Investasi perlu diuji dari manfaatnya
Evaluasi Prabowo-Gibran adalah penilaian atas capaian dan dampak kebijakan dua tahun pemerintahan, termasuk apakah pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesejahteraan dan membangun kapasitas jangka panjang masyarakat. Karena itu, angka investasi yang besar patut diperhitungkan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Realisasi investasi Indonesia mencapai Rp 3.923,2 triliun sepanjang Oktober 2024 hingga September 2026, bersamaan dengan upaya mendorong penyerapan tenaga kerja dan memperkuat ketahanan pangan serta energi. Angka itu menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi, bukan dengan sendirinya bukti bahwa kehidupan warga membaik. Penilaian yang lebih berguna menanyakan apakah modal baru menciptakan pekerjaan berkualitas, menaikkan pendapatan, dan memberi manfaat kepada daerah. Tanpa jawaban yang terukur atas pertanyaan tersebut, capaian investasi berisiko berhenti sebagai statistik yang mengesankan, tetapi jauh dari pengalaman sehari-hari masyarakat.
Pemerataan harus terasa di daerah
Sebaran investasi memberi alasan untuk berharap sekaligus menuntut pengawasan. Sepanjang periode yang dilaporkan, wilayah luar Jawa menerima 51,8 persen atau sekitar Rp2.031 triliun dari realisasi investasi, sedangkan Pulau Jawa menyumbang 48,2 persen. Porsi luar Jawa dapat mendukung pemerataan, tetapi angka lokasi proyek belum membuktikan bahwa warga setempat memperoleh pekerjaan layak atau usaha lokal ikut tumbuh. Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, mengingatkan bahwa manfaat investasi perlu dinilai melalui kualitas lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan dampak ekonomi bagi daerah. Ukuran itulah yang semestinya dipakai untuk menguji klaim pembangunan yang lebih merata. Pemerintah perlu membuka hasil evaluasi secara berkala dan menjelaskan siapa yang menerima manfaat, bukan hanya melaporkan jumlah modal. Jika tidak, ketimpangan dapat bertahan di balik statistik investasi yang tampak menjanjikan.
Pangan dan hilirisasi menentukan arah panjang
Ketahanan pangan dan energi menempati bagian penting dalam arah ekonomi pemerintahan. Untuk pangan, proyeksi neraca 2026 memperkirakan produksi delapan komoditas strategis mencapai 72,91 juta ton, melampaui estimasi kebutuhan nasional sebesar 68,22 juta ton. Proyeksi itu menjanjikan, tetapi ketahanan pangan baru terasa jika produksi diikuti distribusi lancar, harga stabil, dan pendapatan petani yang layak. Hilirisasi industri juga menjadi pilihan strategis: mengolah sumber daya di dalam negeri berpotensi mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah sekaligus menambah nilai ekonomi. Hingga Oktober 2026, Danantara dilaporkan memiliki komitmen investasi Rp225 triliun untuk 26 proyek di sektor pertambangan, energi, dan pertanian. Besarnya komitmen bukan hasil akhir. Keberhasilan perlu dibuktikan lewat penguatan kemampuan industri, transfer teknologi, pekerjaan berkualitas, dan manfaat yang tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar.
Transparansi adalah bagian dari hasil
Momentum dua tahun pemerintahan mendorong perdebatan tentang hasil kebijakan, bukan sekadar banyaknya program. Dalam diskusi publik di Pematangsiantar pada 27 Oktober 2026, Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan menilai keberhasilan juga harus dilihat dari kesejahteraan rakyat, keadilan hukum, perlindungan lingkungan, dan kebebasan sipil. Ia menuntut program prioritas yang memakai anggaran besar disertai transparansi, evaluasi independen, serta indikator hasil yang terukur. Tuntutan ini bukan penghalang pembangunan; justru itulah cara memastikan program pangan, energi, investasi, dan hilirisasi bekerja sesuai tujuan. Pemerintah perlu konsisten menjalankan program, mengawasi pelaksanaannya, dan memeriksa pemerataan manfaat agar dampaknya dirasakan luas. Kesimpulannya, capaian ekonomi memberi dasar untuk optimistis, tetapi ukuran akhirnya tetap kesejahteraan warga. Tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban, angka besar tidak cukup untuk membuktikan keberhasilan.
