Stok besar adalah modal, bukan jaminan
Cadangan beras adalah persediaan yang disiapkan pemerintah untuk menjaga pasokan dan membantu masyarakat ketika panen, harga, atau distribusi terganggu. Nilainya dalam keadaan darurat ditentukan bukan hanya oleh jumlah beras, tetapi juga oleh lokasi penyimpanan dan kecepatan pengirimannya.
Pemerintah mengklaim stok beras nasional mencapai rekor, diperkirakan menembus 25 juta ton, dan menyebutnya sebagai modal menghadapi ancaman El Nino. Angka sebesar itu memberi alasan untuk optimistis terhadap pasokan agregat. Namun, optimisme tidak boleh berubah menjadi rasa aman yang berlebihan: tumpukan beras di tingkat nasional tidak otomatis tersedia bagi warga yang terkurung banjir atau terputus dari jalur pelayaran.
Perlu pula membedakan total persediaan yang diklaim dengan cadangan beras pemerintah. Per Oktober 2026, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan cadangan beras pemerintah berkisar 4,5 juta hingga 4,56 juta ton. Keduanya menunjukkan bantalan pasokan yang besar, tetapi ukuran stok saja belum menjawab pertanyaan paling mendesak: seberapa cepat beras sampai ke orang yang membutuhkan?
Saat akses putus, kecepatan menjadi ukuran
Ketika bencana memutus jalan dan menghambat pelayaran, masalah pangan bergeser dari ketersediaan menjadi kemampuan menjangkau warga. Beras yang tersimpan jauh dari lokasi terdampak tidak bisa segera dimasak atau dibagikan. Bagi keluarga yang terisolasi, keterlambatan beberapa hari dapat membuat besarnya stok nasional terasa tidak relevan.
Penyaluran pada masa yang lebih normal menunjukkan bahwa jaringan lintas lembaga dapat bekerja: Badan Pangan Nasional mencatat 967.500 ton bantuan beras disalurkan pada Juli–September 2026, termasuk penyaluran 100 persen di Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Capaian ini patut dicatat, tetapi tidak membuktikan bahwa bantuan akan bergerak sama cepat ketika banjir, longsor, atau gangguan pelabuhan menutup jalur utama.
Karena itu, distribusi pangan bencana harus diuji dengan skenario akses terputus, bukan hanya dihitung dari volume yang tersedia. Sistem bertingkat hub-and-spoke yang menghubungkan simpul nasional, pos logistik daerah, dan lokasi pengungsian merupakan dasar yang berguna. Namun, rencana di atas kertas hanya berarti jika ada jalur alternatif, moda angkut yang siap, dan koordinasi yang jelas.
Cadangan daerah perlu lebih dari sekadar tercatat
Kesenjangan antara stok pusat dan kesiapan lokal terlihat pada cadangan pangan pemerintah daerah. Hingga Desember 2025, cadangan beras pemerintah kabupaten/kota tercatat 14.565,99 ton di 322 kabupaten/kota pada 31 provinsi. Angka agregat ini tidak menggambarkan stok setiap wilayah, tetapi memperlihatkan alasan untuk memperkuat kapasitas daerah dan gudang regional.
Ketahanan pangan daerah tidak cukup dibangun dengan kewajiban menyimpan beras. Pemerintah daerah perlu menetapkan persediaan berdasarkan jumlah penduduk, risiko bencana, kondisi pulau atau wilayah, serta waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ulang stok. Persediaan juga harus siap salur, dengan mekanisme pelepasan dan pembagian yang dipahami sebelum keadaan darurat terjadi.
Cadangan yang dekat dengan warga dapat mengurangi ketergantungan pada pengiriman jarak jauh pada jam-jam awal bencana. Penguatan gudang, pengaturan rotasi stok agar mutu terjaga, dan pemetaan jalur darat maupun laut alternatif bukan pelengkap; semuanya menentukan apakah beras yang tersedia benar-benar dapat diakses.
Ukur kesiapsiagaan dari waktu sampai ke warga
Target respons 72 jam seharusnya diterjemahkan menjadi langkah operasional yang bisa diuji: stok siap salur, lokasi gudang yang tepat, kendaraan atau kapal alternatif, dan jalur distribusi cadangan. Itu bukan klaim bahwa seluruh wilayah sudah dijamin menerima bantuan dalam waktu tersebut, melainkan tolok ukur yang layak dipakai untuk menemukan titik lemah.
Rumah tangga juga perlu mengambil bagian dalam kesiapsiagaan. Materi kebencanaan menganjurkan tas siaga portabel untuk kebutuhan tiga hari dan persediaan rumah tangga untuk tujuh hari. Persiapan ini tidak menggantikan tanggung jawab pemerintah, tetapi dapat menjadi penyangga sementara ketika bantuan belum mampu menembus wilayah terdampak.
Pada akhirnya, angka 25 juta ton memberi alasan untuk percaya bahwa pasokan tersedia; angka itu bukan bukti bahwa setiap warga terlindungi. Cadangan beras Indonesia baru menjadi kekuatan saat stok nasional dilengkapi persediaan lokal, gudang yang strategis, dan distribusi yang tetap bergerak ketika akses terputus. Keberhasilan kesiapsiagaan semestinya diukur dari beras yang sampai tepat waktu, bukan hanya beras yang tercatat.
