Angka besar harus berujung pada manfaat nyata
Investasi nasional adalah penanaman modal dalam negeri maupun asing yang membiayai kegiatan usaha, memperkuat kapasitas produksi, dan berpotensi membuka kesempatan kerja serta meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi investasi nasional Indonesia mencapai Rp3.923,2 triliun dan dilaporkan menyerap 5.485.944 tenaga kerja. Capaian itu dihitung dari triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan angka tersebut setelah melaporkannya kepada Presiden dalam rapat terbatas bidang ekonomi di Istana Negara pada 19 Oktober 2026. Besarnya modal masuk memberi alasan untuk optimistis, tetapi angka total belum membuktikan bahwa pekerjaan yang tercipta aman, produktif, dan dibayar layak. Ukuran keberhasilan semestinya juga mencakup keterampilan yang diperoleh pekerja, daya tahan usaha lokal, serta seberapa luas masyarakat memperoleh manfaat.
Pertumbuhan cepat, tetapi target menuntut konsistensi
Realisasi investasi Oktober 2024 hingga September 2026 meningkat sekitar 31 persen dibandingkan periode Oktober 2022 hingga September 2024. Pada periode sebelumnya, nilainya sekitar Rp2.995,1 triliun; pada periode terbaru, jumlahnya menjadi Rp3.923,2 triliun, bertambah sekitar Rp928,1 triliun. Laju ini memperlihatkan bahwa arus modal menguat, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa bergantung pada kenaikan investasi semata. Bappenas menetapkan kebutuhan investasi Rp13.032,8 triliun hingga 2029 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen. Itu berarti pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor sekaligus memilih proyek yang memberi hasil jangka panjang. Penyederhanaan proses perizinan, termasuk integrasi sistem dengan 28 kementerian dan badan, merupakan langkah yang berguna jika benar-benar memberi kepastian waktu dan prosedur.
Investasi luar Jawa membuka peluang pemerataan
Lebih dari separuh investasi mengalir ke luar Jawa: Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total, sedangkan Jawa menerima Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen. Komposisi ini penting karena menunjukkan bahwa aktivitas penanaman modal tidak hanya terkonsentrasi di pusat ekonomi yang sudah mapan. Namun, pemerataan nilai investasi belum otomatis berarti pemerataan kesejahteraan. Daerah perlu memperoleh pekerjaan yang berkelanjutan, pemasok lokal yang tumbuh, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan produksi. Tanpa itu, proyek besar berisiko menjadi kantong ekonomi yang hubungannya dengan masyarakat sekitar terbatas. Karena itu, pemerintah dan investor semestinya mengukur dampak investasi luar Jawa dari manfaat yang tertinggal di daerah, bukan hanya dari nilai proyek yang tercatat. Keterlibatan pengusaha nasional dan UMKM sebagai pemasok serta mitra industri dapat membuat manfaatnya lebih luas.
Hilirisasi menjadi penentu mutu investasi
Arah kebijakan yang paling menjanjikan adalah mengubah investasi menjadi kapasitas produksi dan nilai tambah di dalam negeri. Pemerintah menyatakan akan memprioritaskan investasi berkualitas yang mendukung hilirisasi industri dan industrialisasi. Realisasi investasi hilirisasi tercatat Rp480 triliun selama Januari hingga September 2026. Angka itu memberi bobot pada agenda pengolahan, tetapi keberhasilannya tetap perlu dinilai dari terbentuknya industri turunan, meningkatnya kemampuan pekerja, dan peluang nyata bagi perusahaan lokal untuk masuk ke rantai pasok. Pengusaha domestik tidak boleh hanya menjadi penonton ketika modal besar masuk; kemitraan yang adil dengan investor asing, BUMN, swasta nasional, dan UMKM perlu menjadi bagian dari rancangan proyek. Dengan begitu, investasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas, melainkan membantu memperkuat struktur industri dan membuka pekerjaan yang lebih berkualitas.
Kesimpulannya, Rp3.923,2 triliun dan 5,48 juta tenaga kerja merupakan capaian penting, bukan garis akhir. Pemerintah perlu mempertahankan pertumbuhan sambil memastikan manfaatnya tersebar ke luar Jawa dan mengalir kepada pekerja serta pelaku usaha lokal. Hilirisasi hanya akan menjadi strategi pembangunan yang berhasil jika menghasilkan nilai tambah domestik dan peluang ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
