Sampah bukan urusan yang selesai di TPA
Pengelolaan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi, memilah, mengolah, dan menyalurkan kembali material sejak dari sumber agar hanya residu yang perlu berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Selama bertahun-tahun, alur yang dominan di banyak daerah hanya mengumpulkan sampah rumah tangga, mengangkutnya, lalu membuangnya. Ketika truk pergi, masalah seolah ikut hilang, padahal tumpukan, air lindi, dan gas pembusukan tetap berada di sekitar TPA. Sistem yang dibangun untuk menimbun tidak siap menghadapi volume yang meningkat seiring perubahan pola konsumsi; memindahkan gunungan sampah bukanlah penyelesaian.
Perubahan perspektif mulai mendapat momentum pada 2016. Pada 15 Juli tahun itu, Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah mengajukan uji materi terhadap Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan dan membatalkan peraturan tersebut pada 2 November 2016. Peristiwa itu penting bukan karena menutup perdebatan teknologi, melainkan karena mendorong pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa sistem terus menghasilkan sampah yang harus dibuang?
Satu dekade menggeser fokus ke sumber
Dari penolakan terhadap satu teknologi, gerakan pengelolaan sampah berkembang menjadi dorongan untuk mengubah sistem secara menyeluruh. Aliansi Zero Waste Indonesia dibentuk di Jakarta pada 22 Oktober 2016. Setahun kemudian, aliansi itu memperluas kerja melalui pendampingan masyarakat, pemilahan dari sumber, serta pengelolaan sampah organik dan material yang bisa didaur ulang.
Pada 2018–2019, perhatian makin bergeser dari tumpukan di TPA ke pencegahan sejak material digunakan. Pergeseran itu masuk akal: sampah organik dan plastik menjadi bagian utama persoalan penumpukan, sementara plastik bernilai rendah kerap tidak diambil oleh pelapak maupun pendaur ulang. Artinya, mengandalkan daur ulang saja tidak cukup. Pengurangan sampah harus dimulai dengan menghindari material yang tak punya jalur pengolahan, disertai pemilahan yang memudahkan material bernilai kembali masuk ke rantai guna.
Perubahan ini juga menyentuh kehidupan sehari-hari. Warga perlu memilah dan mengolah sampah organik, sementara pemerintah daerah perlu menyediakan layanan dan fasilitas yang membuat kebiasaan itu mungkin dilakukan. Tanpa dukungan sistem, tanggung jawab mudah dibebankan seluruhnya kepada rumah tangga, sedangkan aliran sampah yang sama tetap berujung di TPA.
APLAS 2026 membawa ekonomi sirkular ke pusat agenda
Perubahan dari hulu ke hilir menjadi agenda The 13th Asia-Pacific Landfill Symposium (APLAS) 2026 di Institut Teknologi Bandung. Forum tersebut mempertemukan peneliti, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik untuk bertukar pengetahuan dan membahas pengelolaan sampah berkelanjutan, teknologi daur ulang, serta ekonomi sirkular.
Tema itu tepat, tetapi ekonomi sirkular tak boleh berhenti sebagai slogan konferensi. Nilainya baru terasa jika barang dirancang agar dapat digunakan kembali atau didaur ulang, pemilahan berjalan, dan fasilitas pengolahan tersedia. TPA tetap dibutuhkan untuk residu, namun menjadikannya tujuan utama bagi seluruh sampah berarti menyia-nyiakan material sekaligus memperbesar beban lingkungan.
Salah satu sasaran yang dibahas adalah menekan sampah yang masuk ke TPA hingga hanya 10 persen pada 2045. Target ini memberi arah yang jelas, tetapi juga menuntut ukuran kemajuan yang transparan: berapa banyak sampah dicegah, dipilah, diolah, dan benar-benar dialihkan dari pembuangan. Tanpa ukuran semacam itu, angka sasaran berisiko menjadi janji jauh di masa depan, bukan panduan kerja hari ini.
Kebijakan harus terlihat dalam pelaksanaan
Target pengurangan tidak akan tercapai hanya dengan mengganti istilah atau membangun fasilitas di ujung rantai. Sandhi Eko Bramono, Pelaksana Tugas Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, menyatakan bahwa pencapaian sasaran membutuhkan perubahan mendasar karena banyak sampah masih langsung dibawa ke TPA tanpa pengolahan.
Pemerintah perlu memastikan kebijakan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan dari sumber dijalankan konsisten, sekaligus memperkuat layanan daerah dan tanggung jawab produsen. Pengalaman masa lalu memperlihatkan risikonya jika pelaksanaan diabaikan: pembuangan terbuka pernah berlangsung tanpa evaluasi memadai atas kapasitas lahan dan pencemaran di sekitarnya. Aturan tanpa pengawasan, pembiayaan layanan, dan pertanggungjawaban yang tegas tak akan mengubah arus sampah.
Kesimpulannya, mengurangi sampah ke TPA berarti berhenti mengukur keberhasilan dari seberapa cepat truk mengangkut sampah. Ukurannya harus bergeser ke seberapa banyak sampah dicegah, dipilah, dan diolah sejak hulu, serta seberapa kecil residu yang tersisa. APLAS 2026 menawarkan ruang untuk merumuskan jalan ke sana; keseriusan kebijakan dan pelaksanaannya yang akan menentukan apakah perubahan satu dekade ini benar-benar mengubah hasil.
