Pedestrian Bekasi sebagai garis depan adaptasi iklim kota
Pedestrian Bekasi adalah serangkaian jalur pejalan kaki yang ditata menyatu dengan ruang publik kota, taman lingkungan, dan sarana utilitas untuk mendorong mobilitas ramah lingkungan serta adaptasi iklim perkotaan melalui peneduh, ruang hijau, dan konektivitas antar kawasan permukiman padat dan koridor arteri utama. Di balik istilah yang terasa teknis itu, tersimpan perubahan prioritas yang cukup tajam: pemerintah kota kini menganggap trotoar, ruang interaksi warga, dan taman lingkungan bukan sekadar pelengkap infrastruktur perkotaan, melainkan instrumen utama untuk menghadapi suhu udara yang kian ekstrem dan mengembalikan hak pejalan kaki atas ruang kota.
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) menempatkan pembangunan ruang publik kota dan taman lingkungan sebagai prioritas kerja pada 2027. Ini bukan lagi proyek kosmetik, melainkan koreksi arah kebijakan yang selama ini terlalu fokus pada kendaraan bermotor. Dengan menambah dan merawat taman-taman lingkungan di permukiman padat, pemerintah mengakui bahwa adaptasi iklim perkotaan harus dimulai dari level paling dekat dengan warga: trotoar yang teduh, tempat duduk, dan pepohonan. Posisi tegas ini layak diapresiasi, karena menggeser narasi pembangunan dari sekadar beton dan aspal ke kualitas hidup sehari-hari.
Rp22 miliar untuk trotoar: investasi iklim atau sekadar kosmetik?
DBMSDA menyiapkan Rp22 miliar untuk membangun pedestrian pada tahun anggaran 2027, jumlah yang disebut naik dua kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Kutipan yang paling jelas datang dari kepala dinas: “Untuk tahun 2027 kita siapkan Rp22 miliar naik dua kali lipat dari tahun 2026”. Angka ini menegaskan bahwa pedestrian Bekasi diangkat menjadi proyek prioritas infrastruktur perkotaan, bukan sisa dana setelah jalan dan drainase. Pertanyaannya: apakah uang ini diperlakukan sebagai investasi adaptasi iklim perkotaan, atau hanya pengeluaran untuk ‘mempercantik kota’ belaka?
Perlu diakui, motif estetika ada dan diucapkan terang-terangan: langkah ini disebut sebagai upaya penataan kota agar wajah Bekasi “semakin cantik”. Namun bila berhenti pada penampilan, kebijakan ini akan rapuh. Nilai strategisnya baru muncul jika desain pedestrian memasukkan kanopi pohon, material yang tidak memantulkan panas berlebihan, ruang duduk yang nyaman, serta integrasi dengan taman lingkungan dan ruang publik komunal. Tanpa itu, Rp22 miliar berisiko hanya berubah menjadi jalur beton gersang yang memantulkan panas dan kembali dikuasai parkir liar.
KH Noer Ali dan koridor arteri: dari koridor kendaraan ke koridor manusia
Fokus pengerjaan pedestrian akan menyasar jalan arteri utama seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Chairil Anwar, dan Jalan Ir H Juanda. Di saat yang sama, pemerintah tengah menata ulang pedestrian di sepanjang Jalan KH Noer Ali, Kalimalang, menjadi ruang terbuka hijau yang estetik. Ini adalah reposisi besar: koridor yang sebelumnya diidentikkan dengan kendaraan dan kemacetan sedang dipaksa menerima peran baru sebagai ruang pejalan kaki dan ruang publik kota. Jika konsisten, transformasi ini bisa mengubah persepsi warga tentang apa itu “jalan utama” dari sekadar jalur kendaraan menjadi tulang punggung interaksi sosial.
Proyek penataan yang sudah berjalan dipastikan akan berlanjut dan diselesaikan secara komprehensif pada 2027. Bahkan perbaikan Jalan Ir H Juanda yang kini sudah bisa dilintasi, masih menyisakan pekerjaan pedestrian sisi selatan dan saluran air yang dijadwalkan berlanjut pada Januari 2027. Langkah bertahap ini tepat, asalkan integrasi diperhatikan: trotoar tidak boleh terputus, crossing pejalan kaki harus jelas, dan taman lingkungan dihubungkan sebagai jaringan ruang publik, bukan titik-titik terisolasi. Bila tidak, warga hanya akan mendapatkan patchwork infrastruktur yang sulit digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Ruang publik dan taman lingkungan sebagai strategi adaptasi iklim
Pemerintah menyatakan terus terang bahwa langkah ini diambil untuk merespons keluhan warga terkait minimnya area terbuka hijau di tengah cuaca kota yang kian panas. Suhu udara perkotaan yang terus melonjak disebut memaksa adanya adaptasi dalam pembangunan kota. Di sinilah ruang publik kota dan taman lingkungan memainkan peran strategis: mereka menjadi peneduh, pengurangi efek pulau panas, sekaligus tempat warga menghirup udara sedikit lebih segar. “Karena Kota Bekasi ini sekarang cuacanya cukup panas. Jadi memang dibutuhkan ruang-ruang publik baru yang nyaman untuk masyarakat”.
Peningkatan kualitas hidup warga diakui sangat bergantung pada ketersediaan area komunal. Namun adaptasi iklim perkotaan tidak selesai di pohon dan kursi. Desain ruang harus memikirkan akses untuk kelompok rentan, keamanan perempuan, serta koneksi dengan moda transportasi publik. Pemerintah menegaskan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan, saluran air, dan drainase tetap berjalan beriringan dengan proyek ini. Itu kabar baik, karena ruang publik yang sering banjir atau tergenang tidak akan dipakai. Tantangannya adalah konsistensi: menata bukan hanya saat proyek baru selesai, tetapi juga dalam pemeliharaan jangka panjang.
Utilitas bawah tanah dan kemitraan: ujian keseriusan jangka panjang
Program pedestrian Bekasi tidak berhenti pada trotoar. DBMSDA menegaskan bahwa penataan juga menyasar utilitas, terutama kabel yang selama ini menggantung di udara. Seluruh kabel direncanakan dimasukkan ke sarana utilitas (ducting) yang tengah dibangun, dengan target dalam tiga tahun ke depan tidak ada lagi kabel menggantung di kota ini. Jika tercapai, ini akan mengubah wajah kota secara drastis: langit kota lebih bersih, risiko gangguan layanan berkurang, dan ruang di atas pedestrian menjadi lebih nyaman. Langkah ini menunjukkan bahwa penataan ruang publik bukan sekadar urusan permukaan, tetapi juga apa yang tersembunyi di bawahnya.
Penataan pedestrian juga akan melibatkan investor sehingga tidak seluruh pembiayaan bergantung pada APBD. Ducting utilitas disebut sebagai salah satu skema yang akan dibiayai investor, sementara pemerintah memperoleh pendapatan sewa. Ini bisa menjadi model cerdas, asalkan pengaturan hak dan kewajiban jelas dan tidak mengorbankan kepentingan publik. Di titik ini, Bekasi sedang diuji: apakah kota mampu menjadikan kemitraan ini sebagai jalan menuju infrastruktur perkotaan yang lebih rapi, ramah pejalan kaki, dan tangguh terhadap iklim, atau tergelincir menjadi proyek jangka pendek yang kehilangan arah begitu kontrak berakhir. Jawabannya akan terlihat dari apakah trotoar tetap teduh, aman, dan terpelihara lima sampai sepuluh tahun ke depan.
