Krisis Infrastruktur Sekolah: Bukan Sekadar Bangunan Tua, Tapi Ancaman Nyata bagi Keselamatan Siswa
Krisis infrastruktur sekolah adalah kondisi ketika bangunan, ruang kelas, dan fasilitas pendidikan rusak berat, tidak layak pakai, atau nyaris roboh sehingga langsung mengancam keselamatan siswa, mengganggu proses belajar, dan menunjukkan kegagalan sistemik pemerintah dalam memastikan lingkungan belajar yang aman dan manusiawi bagi setiap anak. Di titik ini, infrastruktur sekolah berbahaya bukan lagi masalah estetika, melainkan soal hak dasar anak untuk belajar tanpa rasa takut. Kasus di Pasuruan dan Surabaya memperlihatkan bahwa ruang kelas tidak layak dan gedung sekolah roboh bisa terjadi di kawasan yang aksesnya relatif mudah, menyingkap lemahnya pengawasan, pendataan, dan prioritas anggaran. Ketika siswa harus belajar di bawah atap yang ditopang bambu atau duduk lesehan karena kekurangan bangku, jelas ada yang salah dengan cara negara memandang keselamatan siswa di sekolah.
Pasuruan: Ruang Kelas Ditopang Bambu dan Gedung Nyaris Roboh yang Dibiarkan
Kunjungan kerja Komisi X DPR ke Kabupaten Pasuruan membuka potret telanjang infrastruktur sekolah berbahaya yang selama ini tersembunyi di balik laporan resmi yang tampak rapi. Di SDN Plinggisan 1, ruang kelas mengalami kerusakan parah hingga harus ditopang tiang kayu dan bambu, kondisi yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik. Ironisnya, sekolah ini dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan, dengan enam rombongan belajar yang ruang kelasnya membutuhkan perbaikan. Temuan makin kelam ketika di hari yang sama DPR menemukan dua sekolah, SDN Plinggisan I dan SMPN 1 Pohjentrek, dengan bangunan rusak berat hingga nyaris roboh namun belum tersentuh program revitalisasi. Di SDN Plinggisan I, ruang kelas harus ditopang kayu penyangga karena rawan ambruk, sementara di SMPN 1 Pohjentrek sebagian atap ruang kelas sudah hilang. Pernyataan tegas muncul: “Yang satu sudah mau runtuh, yang satu sudah hancur. Kalau datanya saja belum verifikasi, belum tentu tahun depan bisa dapat revitalisasi.”
Pendataan Amburadul dan Skema Prioritas yang Salah Arah
Masalah di Pasuruan bukan semata gedung sekolah roboh, tetapi sistem yang gagal membaca kedaruratan di lapangan. Laporan resmi menyebut dari sekitar 460 ribu satuan pendidikan yang rusak, 398 ribu sudah teralokasi revitalisasi pada 2026. Angka ini tampak meyakinkan di atas kertas, namun fakta ruang kelas tidak layak di SD dan SMP Pasuruan menunjukkan percepatan yang disampaikan kementerian tidak sepenuhnya terjadi di lapangan. Lebih parah lagi, data Dapodik dua sekolah tersebut belum diverifikasi Dinas Pendidikan setempat, padahal kepala dinas ikut mendampingi kunjungan DPR. Akibatnya, sekolah yang "sudah mau runtuh" dan "sudah hancur" berpotensi tidak mendapat bantuan pada 2027. Ketika verifikasi data kalah cepat dari runtuhnya bangunan, jelas skema prioritas perbaikan fasilitas sekolah sedang salah arah. DPR pun mendesak agar sekolah yang secara fungsi sudah tidak layak pakai dan membahayakan siswa didahulukan, bukan sekadar demi pemerataan. Ini bukan isu teknis, melainkan soal keberpihakan: apakah sistem berpihak pada kenyamanan birokrasi atau keselamatan siswa di sekolah.
Surabaya: Kota Besar, Fasilitas Dasar yang Masih Jauh dari Layak
Jika Pasuruan menunjukkan bahaya fisik gedung sekolah roboh, Surabaya memperlihatkan wajah lain dari infrastruktur sekolah berbahaya: fasilitas dasar yang diabaikan. Di SDN Semolowaru IV, sejumlah siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di perpustakaan dengan duduk lesehan karena tidak tersedia bangku. Dari total 12 rombongan belajar, sekolah ini hanya memiliki delapan ruang kelas, membuat empat rombel harus masuk siang dan sebagian siswa belajar di luar ruang kelas. Kondisi bangku dan kursi yang sebagian masih terbuat dari kayu serta berlubang menambah daftar panjang ruang kelas tidak layak di kota yang seharusnya punya kapasitas fiskal lebih baik. Situasi ini baru terungkap setelah wali kota turun langsung ke sekolah, menyusul laporan warga melalui hotline. Ia bahkan menyampaikan permintaan maaf karena masih ada fasilitas pendidikan di bawah pemerintah kota yang belum memadai, sekaligus meminta dinas pendidikan mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah negeri. Target pembenahan seluruh SD dan SMP negeri pada 2027 terdengar ambisius, tetapi patut dipertanyakan: mengapa siswa harus menunggu bertahun-tahun untuk sekadar duduk di bangku yang layak?
Keselamatan Siswa Harus Jadi Titik Nol Kebijakan, Bukan Catatan Kaki
Rangkaian kasus di Pasuruan dan Surabaya menunjukkan pola yang sama: negara baru bereaksi ketika infrastruktur sekolah berbahaya sudah terang benderang dan menuai sorotan. Di Pasuruan, DPR mendesak percepatan revitalisasi dan meminta dinas pendidikan lebih aktif turun langsung ke sekolah untuk memantau kelayakan bangunan serta memastikan setiap kerusakan segera ditindaklanjuti. Temuan ini bahkan akan dijadikan bahan evaluasi nasional, terutama soal akurasi verifikasi Dapodik dan ketepatan sasaran program revitalisasi agar bantuan benar-benar menyasar sekolah paling darurat. Di Surabaya, wali kota menargetkan pembenahan seluruh SD dan SMP negeri selesai pada 2027, setelah melihat sendiri siswa belajar lesehan dan ruang kelas tidak layak. Namun semua janji perbaikan fasilitas sekolah akan kosong jika keselamatan siswa di sekolah tidak dijadikan titik nol kebijakan: mulai dari pendataan, pengawasan, hingga penganggaran. Kita tidak boleh menunggu ada korban dulu, seperti yang diingatkan DPR: keselamatan anak didik harus menjadi pertimbangan utama, dan sekolah yang sudah tidak bisa dipakai harus didahulukan. Jika negara serius, ruang kelas berbahaya bukan lagi pemandangan biasa, melainkan kegagalan yang segera diperbaiki, bukan ditoleransi.
