Kekurangan Ruang Kelas Bukan Sekadar Data, Tapi Krisis Nyata
Kekurangan ruang kelas di sekolah dasar adalah kondisi ketika jumlah rombongan belajar jauh melampaui ketersediaan ruang, sehingga sekolah terpaksa menerapkan sistem pembelajaran sif berlapis, memanfaatkan ruang non-kelas seperti perpustakaan, dan mengorbankan kenyamanan serta kualitas fasilitas belajar siswa, termasuk membuat anak duduk lesehan tanpa bangku dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Kasus di Surabaya dan Batam menunjukkan bahwa krisis ini bukan anomali, melainkan gejala sistemik dari lemahnya perencanaan infrastruktur sekolah dasar dan pengelolaan anggaran pendidikan daerah. Di SDN Semolowaru IV, 12 rombel harus berbagi hanya delapan ruang kelas, memaksa empat rombel belajar siang dan sebagian siswa lesehan di perpustakaan tanpa bangku. Sementara di SDN 013 Sekupang, kekurangan ruang memaksa sekolah menjalankan sistem pembelajaran sif hingga empat kali dalam sehari. Ketika ruang kelas berubah menjadi barang mewah, hak atas pendidikan yang layak ikut tergerus.
Potret Surabaya: Siswa Lesehan, Koordinasi Pemerintah Tersendat
SDN Semolowaru IV di Surabaya adalah contoh telanjang bagaimana kekurangan ruang kelas langsung memukul martabat proses belajar. Dengan 12 rombel dan hanya delapan ruang, empat rombel dipaksa belajar pada siang hari, sementara perpustakaan disulap menjadi kelas darurat tanpa bangku sehingga siswa duduk lesehan. Sulit menyebut ini sebagai fasilitas belajar siswa yang layak. Wakil Ketua DPRD kota setempat, Bahtiyar Rifai, terang-terangan menyebut situasi ini sebagai potret buruk koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dan mendesak pemkot mempercepat pendataan serta pembenahan sarana prasarana sekolah negeri. Usulan perbaikan sudah diajukan sejak Maret, tetapi hingga awal kuartal terakhir tahun, tindak lanjut dinilai belum memadai. Wali kota kemudian turun meninjau langsung dan menargetkan pembenahan seluruh SD dan SMP negeri pada 2027, namun target tanpa eksekusi cepat berisiko menjadi sekadar janji di atas kertas.
Batam: Empat Sif Sehari, Anak Sekolah Seperti Pekerja Pabrik
Di Batam, SDN 013 Sekupang menghadapi krisis serupa dengan cara yang tidak kalah problematis: sistem pembelajaran sif hingga empat kali dalam sehari demi menampung ribuan siswa dengan fasilitas terbatas. Ketika anak harus bergantian belajar sampai empat sif, ritme pendidikan menyerupai jadwal kerja pabrik, bukan lingkungan belajar yang sehat. Keluhan orang tua tentang pembagian jam belajar akibat minimnya ruang kelas memaksa wali kota turun tangan. Dalam peninjauan, ia langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan menambah minimal lima ruang kelas baru agar sif bisa dipangkas dari empat menjadi dua. Rencana awal pemerintah hanya tiga ruang kelas melalui APBD 2027, tetapi tekanan aspirasi masyarakat membuat target dinaikkan menjadi minimal lima ruang. Langkah ini patut diapresiasi, namun fakta bahwa sekolah dan orang tua mengusulkan 10 ruang menunjukkan betapa besar jurang antara kebutuhan nyata dan respon anggaran pendidikan daerah.
Anggaran Pendidikan Daerah: Antara Janji Prioritas dan Realitas Lapangan
Baik di Surabaya maupun Batam, pemerintah daerah mengklaim penambahan infrastruktur sekolah dasar sebagai prioritas, tetapi kecepatan realisasi masih menjadi titik lemah. Di Surabaya, DPRD mendorong pemkot melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh SD dan SMP negeri untuk mengidentifikasi sekolah yang kekurangan ruang kelas, butuh perbaikan bangunan, atau pengadaan sarana belajar. Mereka menekankan bahwa anggaran pendidikan daerah harus disesuaikan dengan tingkat urgensi, bukan dibagi rata tanpa melihat kondisi. Di Batam, pemerintah kota mengalokasikan anggaran tahun 2027 untuk membangun minimal lima ruang kelas baru di SDN 013 Sekupang, mengoptimalkan rencana awal tiga ruang kelas. Peninjauan wali kota bahkan meluas ke jalan, drainase, dan lapangan olahraga di sekitar sekolah sebagai bagian dari infrastruktur pendukung. Namun, selama siswa masih belajar berdesakan dan bersif, klaim prioritas sarana prasarana pendidikan tetap harus diuji lewat hasil nyata, bukan sekadar rencana di dokumen APBD.
Kesimpulan: Darurat Ruang Kelas Harus Diakui, Bukan Dinormalisasi
Kekurangan ruang kelas, sistem pembelajaran sif berlapis, dan praktik siswa belajar lesehan adalah tanda darurat pendidikan, bukan solusi kreatif yang boleh dinormalisasi. Ketika perpustakaan berubah menjadi kelas tanpa bangku dan anak harus menyesuaikan hidup dengan jadwal empat sif, pemerintah daerah gagal menjamin akses pendidikan yang layak. Ada sinyal positif: DPRD Surabaya menekan pemkot untuk memperbaiki sarana prasarana, sementara wali kota Batam merespon aspirasi masyarakat dengan menambah target ruang kelas lewat APBD 2027. Namun opini yang jujur harus mengakui bahwa langkah-langkah ini masih bersifat reaktif, muncul setelah keluhan memuncak. Krisis infrastruktur sekolah dasar menuntut pendekatan proaktif: pemetaan berkala, prioritas anggaran yang jelas, dan standar minimum fasilitas belajar siswa yang tidak boleh ditawar. Jika ruang kelas tetap langka, maka janji pendidikan berkualitas akan terus berhenti di brosur kampanye, jauh dari lantai perpustakaan tempat anak-anak duduk lesehan.
