Krisis Infrastruktur Sekolah: Ketika Gedung Runtuh, Belajar Ikut Jatuh
Krisis infrastruktur sekolah adalah kondisi ketika sarana sekolah seperti ruang kelas, atap, dan bangunan penunjang berada dalam keadaan rusak, rapuh, atau ambruk sehingga tidak lagi aman dan layak digunakan, memaksa sekolah mengurangi jam belajar, memindahkan kelas ke ruang darurat, dan menerima turunnya kualitas pembelajaran yang dialami langsung oleh siswa dan guru setiap hari. Dalam situasi ini, ruang kelas ambruk bukan sekadar berita musibah, melainkan gejala krisis pendidikan yang menggerus keadilan akses belajar. Di atas kertas, pemerintah bicara kurikulum baru dan lingkungan belajar kondusif, tetapi di lapangan anak-anak duduk berdesakan di ruang guru, perpustakaan sempit, hingga musala mungil yang disulap menjadi kelas darurat. Pertanyaannya sederhana namun menohok: bagaimana mungkin menuntut hasil belajar tinggi ketika fondasi bangunan saja tidak sanggup berdiri tegak?
SDN 3 Kalibukbuk: 3 Ruang Kelas Ambruk, 80 Siswa Tersisih ke Ruang Guru dan Perpustakaan
Di SDN 3 Kalibukbuk, tiga ruang kelas ambruk setelah angin kencang menerjang bangunan yang sebelumnya sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Atap mulai melengkung, material lapuk, namun perbaikan belum datang. Gedung yang dibangun pada 1983 dengan struktur tembok kapur dan pasir dan atap terakhir direnovasi pada 2009 menjadi bukti betapa tua dan ringkihnya sarana sekolah ini.
Keruntuhan ini memaksa 27 siswa kelas IV, 24 siswa kelas V, dan 29 siswa kelas VI — total 80 anak — mengikuti kegiatan belajar di ruang guru dan perpustakaan. Menurut BPBD, bagian atap yang ambruk sepanjang sekitar 25 meter dan lebar 6,5 meter, dengan nilai kerusakan sementara diperkirakan sekitar Rp60 juta. "Sebanyak 27 siswa kelas IV, 24 siswa kelas V, dan 29 siswa kelas VI terdampak kondisi tersebut. Totalnya mencapai 80 siswa".
Disdikpora meminta sekolah mengatur ulang pembelajaran, termasuk pembelajaran bergilir untuk kelas I dan II, sementara kelas III–VI tetap masuk enam hari kerja. Di atas kertas, ini disebut solusi; di ruang nyata, anak-anak belajar di ruang yang sejak awal bukan dirancang untuk kelas. Pembelajaran terganggu, konsentrasi mudah pecah, dan pesan tak terucap kepada siswa adalah: keselamatan dan kenyamananmu bisa ditawar.
MTs Bumi Persada: Belajar di Musala 3x4 Meter dan Laboratorium Sempit
Kisah serupa muncul di MTs Bumi Persada. Satu ruang belajar ambruk sekitar pukul 10.30 saat siswa beristirahat di lapangan, sehingga tidak ada korban jiwa. Namun masalahnya jauh melampaui satu ruang kelas: sedikitnya delapan ruangan mengalami kerusakan berat yang butuh rehabilitasi, dan empat di antaranya sudah ambruk termasuk ruang kelas 7, 8, 9, serta ruang kepala sekolah.
Dengan sekitar 92 pelajar yang tetap harus belajar, sekolah terpaksa menyusun skenario darurat: kelas 7 pindah ke musala, kelas 8 ke laboratorium, dan kelas 9 menumpang di ruang belajar MA Bumi Persada. Musala hanya sekitar 3 x 4 meter, tetapi kini disulap menjadi kelas bagi siswa, termasuk kelas 12 MA. Ruang-ruang MA yang hanya tiga pun harus dipakai bergantian oleh siswa MTs, menjadikan pembelajaran jauh dari ideal.
Skenario ini berarti pembelajaran bergiliran: jam pelajaran terpotong, waktu efektif mengecil, dan kelas sering padat hingga tidak nyaman. Di musim kemarau saja ruang sisa sudah mengkhawatirkan, apalagi saat hujan yang membuat beberapa ruangan tak lagi aman. Kepala madrasah mengaku bingung menghadapi musim hujan; kegamangan itu sesungguhnya cermin kegagalan struktur kebijakan yang membiarkan infrastruktur sekolah rusak menahun.
Belajar Bergiliran: Jam Efektif Menyusut, Konsentrasi Siswa Terkoyak
Pembelajaran bergiliran selalu dipresentasikan sebagai solusi darurat saat ruang kelas ambruk atau sarana sekolah tak lagi memadai. Nyatanya, pola ini menggerus jam efektif belajar dan memukul konsentrasi siswa. Di SDN 3 Kalibukbuk, pengaturan ulang membuat kelas I dan II harus bergiliran, sementara ruang guru dan perpustakaan dipaksa menampung kegiatan belajar 80 siswa. Di MTs Bumi Persada, ruang musala, laboratorium, dan kelas MA dipakai bergantian oleh 92 pelajar demi sekadar memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.
Konsekuensinya jelas: materi dipadatkan, diskusi dipersingkat, dan suasana belajar lebih mirip darurat logistik dibanding ruang akademik. Pembelajaran terganggu bukan hanya karena jadwal yang berubah, tetapi juga karena lingkungan fisik yang sempit, bising, dan tidak dirancang untuk kelas. Guru dituntut menyelesaikan target kurikulum di tengah waktu yang menyusut, sementara siswa belajar dalam posisi selalu mengalah pada keadaan. Ruang belajar yang seharusnya stabil berubah menjadi ruang pindah-pindah, dan ini mengirim sinyal bahwa mutu pendidikan bisa dikompromikan demi menambal lubang infrastruktur.
Respons Pemerintah Daerah: Antara Penanganan Darurat dan Janji Perbaikan
Pemerintah daerah bergerak, tetapi langkahnya menunjukkan pola reaktif, bukan pencegahan. Di SDN 3 Kalibukbuk, Disdikpora turun meninjau, memerintahkan pembatasan area runtuhan, dan mengatur ulang pembelajaran agar tetap single shift selama enam hari kerja. Untuk penanganan permanen, kondisi sekolah direncanakan dibahas bersama tim anggaran daerah dan pimpinan, dengan usulan perbaikan bangunan masuk dalam anggaran induk 2027.
Meski demikian, belum ada kepastian apakah cukup rehabilitasi atau perlu konstruksi baru; Disdikpora masih akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan kelayakan bangunan. Sementara itu, sekolah dan komite diminta membersihkan puing dan memperluas pembatas demi keselamatan. Di MTs Bumi Persada, pihak madrasah dibiarkan memutar otak sendiri mengatur kelas bergiliran agar pembelajaran tetap berjalan.
Gambaran ini menunjukkan jurang antara ide besar tentang pendidikan bermutu dan kenyataan infrastruktur sekolah rusak. Ketika rencana perbaikan baru diusulkan pada anggaran tahun depan, siswa hari ini dipaksa belajar di musala sempit, laboratorium darurat, atau ruang guru yang sesak. Pemerintah daerah seolah berkata, "tunggu giliran anggaran", sementara masa kecil siswa tidak pernah bisa diulang.
