Insiden yang menuntut perubahan, bukan sekadar kecaman
Perundungan adalah tindakan intimidasi atau kekerasan yang merugikan anak secara fisik maupun psikologis dan merampas rasa aman yang seharusnya mereka miliki di sekolah. Kasus perundungan ekstrem yang menimpa sejumlah siswa SMPN 10 Tangsel mendorong Pemkot Tangerang Selatan memperketat pengawasan di lingkungan pendidikan. Langkah ini tepat, tetapi kecaman saja tidak cukup: sekolah perlu membuktikan bahwa perlindungan siswa hadir dalam praktik sehari-hari, bukan hanya dalam pernyataan setelah kejadian. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tangsel, Tubagus Asep Nurdin, mewakili Wali Kota Benyamin Davnie, menyatakan pemerintah mengecam keras kekerasan dan menjadikan keselamatan serta pemulihan psikologis korban sebagai prioritas mutlak. Respons tersebut menjadi penting karena sekolah semestinya menjadi ruang belajar yang aman. Insiden ini harus diperlakukan sebagai peringatan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan mencegah kekerasan berulang.
Pemulihan korban harus menjadi ukuran keberhasilan
Penanganan yang berpihak kepada korban tidak berhenti pada pemeriksaan kondisi fisik. Pengalaman perundungan dapat meninggalkan rasa takut dan mengganggu kemampuan anak untuk kembali belajar; karena itu, pendampingan korban perlu berjalan seiring dengan perlindungan dari tekanan lanjutan. Pemkot mengoordinasikan layanan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tenaga medis, serta psikolog profesional untuk membantu pemulihan fisik dan mental para siswa. Tujuannya bukan sekadar membuat korban kembali hadir di kelas, melainkan memastikan mereka dapat mengikuti kegiatan belajar tanpa rasa takut. Pendekatan ini juga menuntut sekolah menghormati kebutuhan dan privasi korban, alih-alih membebankan tanggung jawab pemulihan kepada anak atau keluarganya. Keselamatan pelajar harus menjadi tolok ukur nyata: apakah korban mendapat bantuan yang sesuai, merasa terlindungi, dan dapat kembali menjalani rutinitas dengan dukungan yang memadai.
Pengawasan perlu disertai deteksi dini dan jalur pelaporan
Pengetatan pengawasan sekolah akan berarti jika diterjemahkan menjadi rutinitas yang jelas dan respons yang dapat dipercaya. Pemkot mewajibkan seluruh satuan pendidikan memperketat pengawasan internal serta mengevaluasi pola pembinaan siswa. Fungsi bimbingan konseling juga perlu diaktifkan secara proaktif agar potensi konflik atau senioritas dapat dikenali sejak dini. Ini langkah yang lebih kuat daripada hanya menambah pengawasan setelah kasus mencuat: siswa harus tahu kepada siapa mereka dapat berbicara dan yakin bahwa laporan tidak akan memperburuk keadaan. Pemkot menyediakan saluran pengaduan melalui layanan darurat 112 dan WhatsApp 0813-8020-1112, serta menyatakan identitas pelapor dijaga kerahasiaannya. Bagi siswa, keluarga, maupun saksi, kanal yang aman memberi pilihan untuk meminta bantuan. Namun, keberhasilannya bergantung pada tindak lanjut yang konsisten dan perlindungan dari intimidasi setelah laporan disampaikan.
Membangun budaya anti-kekerasan bersama
Perundungan tidak patut dikecilkan sebagai kenakalan remaja atau konflik biasa. Pencegahan yang bertahan lama menuntut sekolah, keluarga, tenaga pendidik, dan masyarakat membangun lingkungan yang menghargai anak serta berani merespons tanda-tanda kekerasan. Pemkot mendorong pendekatan anti-kekerasan yang menyeluruh, termasuk ajakan kepada pendidik, orang tua, dan tokoh masyarakat untuk menumbuhkan sikap saling menghargai dan kepedulian terhadap keselamatan anak. Arah ini perlu diikuti pembinaan yang tidak membenarkan senioritas, akses konseling, dan pengawasan yang melindungi siswa tanpa membuat mereka takut berbicara. Kecaman pemerintah dan pendampingan profesional merupakan awal yang penting, tetapi belum cukup jika sekolah tidak mengubah kebiasaan dan mekanisme pencegahannya. Kesimpulannya, respons terhadap perundungan SMPN 10 harus dinilai dari keamanan yang dirasakan siswa setiap hari. Perlindungan siswa baru nyata ketika pencegahan, pelaporan, dan pemulihan berjalan bersama.
