Permintaan maaf harus diikuti tindakan
Kabut asap karhutla adalah polusi udara lintas batas yang muncul ketika kebakaran hutan dan lahan menyebarkan asap ke wilayah negara lain, mengganggu kehidupan masyarakat dan menuntut respons bersama. Di KTT ASEAN ke-49 di Manila pada Minggu, 15 November 2026, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kebakaran di Indonesia. Ia mengatakan pemerintah telah berupaya menangani api yang berlangsung hampir empat bulan, tetapi pengakuan atas dampak regional itu tidak boleh berhenti sebagai gestur diplomatik. Bagi warga yang menghirup asap, ukuran keberhasilan bukanlah permintaan maaf, melainkan pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang. Prabowo menyebut perubahan iklim dan El Niño memperburuk kekeringan ekstrem, sementara Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengapresiasi upaya pemadaman dan menekankan perlunya tindakan terhadap perusahaan yang bertanggung jawab.
Besarnya operasi menunjukkan beratnya krisis, sekaligus harga manusia yang dibayar di lapangan. Indonesia mengerahkan 71.000 personel pemadam; 16 orang meninggal, sejumlah lainnya terluka, dan dua helikopter hilang dalam operasi. Pengorbanan itu patut dihormati, tetapi tidak menggantikan kewajiban untuk mengurangi risiko melalui pencegahan dan pertanggungjawaban. Kebakaran hutan Sumatra menjadi kata kunci yang kerap dicari, namun rincian sumber yang tersedia tidak menetapkan lokasi kebakaran secara spesifik. Yang jelas, kabut asap melintasi batas dan dirasakan masyarakat Malaysia serta Singapura. Dampak terhadap warga di negara tetangga membuat karhutla bukan semata urusan domestik, melainkan persoalan yang menuntut keterbukaan dan koordinasi kawasan.
Usulan memperluas kerja sama kawasan
Usulan Lawrence Wong memberi arah yang lebih konkret daripada sekadar seruan solidaritas. Dalam sesi retreat KTT ASEAN, ia mendorong satgas gabungan Singapura–Indonesia yang diumumkan pada Oktober untuk diperluas menjadi platform seluruh anggota ASEAN. Tujuannya adalah mempermudah koordinasi dan pertukaran informasi serta bukti tentang pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran. Gagasan satgas karhutla ASEAN masuk akal karena pelaku usaha, operasi, dan dampak asap dapat melintasi batas negara; kerja sama bilateral saja berisiko menyisakan celah. Wong juga menegaskan bahwa kebakaran dapat terjadi di mana pun di kawasan, sehingga negara anggota perlu berbagi informasi dan mengambil tindakan ketika perusahaan terbukti menggunakan pembakaran untuk membuka lahan.
Namun, sebuah platform baru hanya berguna jika mampu mengubah pertukaran data menjadi penyelidikan dan konsekuensi hukum. ASEAN sudah memiliki Pusat Koordinasi ASEAN untuk Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas, yang menurut Wong dapat diperkuat. Ia juga menekankan bahwa respons tidak boleh berhenti pada pemadaman; pencegahan harus menjadi bagian utama. Malaysia turut mengusulkan diplomasi sains dan dana kabut asap berkelanjutan, serta akan mengangkat agenda tersebut melalui kepemimpinannya di Komite Pengarah Menteri Subregional pada tahun depan. Paket regional ini menjanjikan, tetapi keberhasilannya akan bergantung pada kesediaan negara berbagi bukti dan menindak perusahaan tanpa membiarkan kepentingan nasional menjadi alasan untuk menunda.

Penindakan dalam negeri menjadi ujian
Diplomasi akan kehilangan bobot bila penegakan di dalam negeri tidak menghasilkan pertanggungjawaban yang terukur. Prabowo menyatakan tidak akan menoleransi korporasi yang terlibat dan menyebut pencabutan konsesi serta proses hukum sebagai bagian dari langkah penindakan perusahaan karhutla. Angka yang ia sampaikan menunjukkan skala proses: 17 konsesi dicabut, 26 perusahaan sedang diselidiki, 11 telah didakwa, 23 lainnya masuk daftar yang akan didakwa, dan secara keseluruhan 104 perusahaan diselidiki kepolisian. Angka-angka ini penting, tetapi belum sama dengan putusan bersalah. Pemerintah perlu menjelaskan perkembangan kasus secara terbuka agar pencabutan konsesi dan penyelidikan berujung pada proses yang adil, bukti yang kuat, serta hukuman bila pelanggaran terbukti.
Pemerintah juga tengah menyiapkan lembaga baru dan program untuk memperkuat pencegahan kebakaran. Langkah itu seharusnya melengkapi, bukan menggantikan, penindakan terhadap perusahaan dan pengawasan di lapangan. Kesimpulannya, permintaan maaf Prabowo mengakui dampak nyata kabut asap, sementara usulan Wong membuka peluang agar negara ASEAN berbagi tanggung jawab. Kini tolok ukurnya jelas: kerja sama regional harus memudahkan pembuktian lintas batas, dan penegakan domestik harus konsisten serta transparan. Tanpa dua hal itu, kabut asap akan terus menjadi masalah bersama yang berulang, sementara masyarakat dan petugas pemadam menanggung akibatnya.






