Penyidikan harus menjawab lebih dari siapa pelakunya
Penyadapan ilegal adalah tindakan memantau komunikasi tanpa kewenangan atau prosedur hukum yang sah, sehingga bukan hanya privasi sasaran yang terancam, tetapi juga kepercayaan terhadap penegakan hukum. Karena itulah, kasus dugaan penyadapan oleh sejumlah personel kepolisian tak boleh diselesaikan sebatas menetapkan pelaku di lapangan. Komisi III DPR menunggu hasil penyidikan, sementara Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengaku terkejut mendengar informasi bahwa pimpinan dan anggota komisinya diduga turut menjadi sasaran, bersama Presiden dan sejumlah tokoh politik. Ia menyatakan akan menunggu perkembangan sebelum mengambil sikap lebih jauh. Sikap menunggu itu tepat selama tidak berubah menjadi alasan untuk membiarkan perkara tanpa penjelasan. Publik membutuhkan kepastian berbasis bukti: tindakan apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan apakah prosedur hukum dilanggar. Tanpa jawaban tersebut, ruang spekulasi akan terus melebar.
Informasi perkara menyebut empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Mereka diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal; dugaan penyadapan disebut menyasar beragam pihak selama 2025–2026. Penyidik juga perlu memastikan dasar dugaan itu, termasuk informasi bahwa tindakan tersebut diduga dilakukan tanpa permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi dan tidak terkait proses penegakan hukum. Semua itu masih harus diuji melalui penyidikan, bukan diperlakukan sebagai kesimpulan.

Transparansi perlu berjalan bersama independensi
Habiburokhman meminta penegakan hukum berlangsung profesional, objektif, dan transparan, serta menyerahkan penanganan perkara kepada aparat berwenang tanpa intervensi. Ini bukan tuntutan agar penyidik membuka setiap detail perkara yang dapat mengganggu proses atau melanggar perlindungan informasi. Yang ditagih ialah penjelasan berkala dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai arah penanganan, langkah hukum, serta dasar kesimpulan yang nantinya diambil. Keterbukaan yang terukur akan membantu menjaga kepercayaan publik; sebaliknya, pernyataan umum tanpa perkembangan yang jelas hanya memberi ruang bagi dugaan yang belum terverifikasi.
Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding juga mendesak Polri mengusut perkara berdasarkan bukti dan menelusuri semua pihak yang diduga terlibat, termasuk pemberi perintah serta pengguna informasi hasil penyadapan. Ia menekankan bahwa pengusutan semestinya menjelaskan motif, tujuan, dan penggunaan informasi tersebut, bukan berhenti pada orang yang diduga menjalankan penyadapan. Desakan ini penting, tetapi tidak boleh menjadi tekanan untuk menetapkan kesimpulan lebih dulu. Profesionalisme berarti menguji setiap dugaan secara cermat, siapa pun pihak yang mungkin terseret.
Motif harus dibuktikan, bukan ditebak
Habiburokhman meminta penyidik mengungkap motif, tetapi tidak terburu-buru menyimpulkan apakah tindakan tersebut berkaitan dengan pengamanan posisi dan jabatan atau kepentingan politik yang lebih luas. Pembedaan ini menentukan karena motif yang disimpulkan tanpa bukti dapat menggeser penyidikan menjadi arena saling tuding. Tugas aparat ialah menelusuri siapa yang memberi instruksi, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana informasi dipakai, lalu menjelaskan temuan sesuai bukti yang sah. Pertanyaan politik boleh diselidiki, tetapi tidak boleh menggantikan pembuktian.
Dampak dugaan penyadapan tanpa dasar hukum tidak terbatas pada pejabat atau tokoh yang disebut dalam perkara. Jika praktik semacam itu dibiarkan, setiap warga berisiko kehilangan privasi dan haknya tanpa perlindungan prosedur. Habiburokhman mendorong aturan khusus mengenai penyadapan agar perlindungan mencakup Presiden, pejabat negara, dan seluruh warga. Menurutnya, Komisi III berencana mengintensifkan pembahasan rancangan aturan tersebut setelah pembahasan RUU Perampasan Aset, bersama sejumlah rancangan undang-undang lain. Regulasi dapat memperjelas batas kewenangan, tetapi tidak menggantikan kewajiban menuntaskan perkara yang sedang berjalan.
Jawaban yang ditunggu publik
Penyidikan penyadapan akan dinilai bukan hanya dari jumlah tersangka atau kecepatan proses, melainkan dari kelengkapan jawaban dan keteguhan aparat menjaga prosedur. Komisi III DPR telah menyuarakan tuntutan transparansi, profesionalisme, objektivitas, serta pengungkapan aktor intelektual dan motif. Kini tanggung jawab utama berada pada penyidik: memeriksa dugaan dengan bukti, menelusuri seluruh rantai keterlibatan, dan menyampaikan perkembangan tanpa mengorbankan proses hukum.
Kesimpulannya, perkara ini tak boleh berhenti pada penindakan terhadap pelaksana jika ada pihak yang memerintah atau memanfaatkan hasilnya. Namun, setiap tuduhan harus dibuktikan, bukan diasumsikan. Keterbukaan yang konsisten dan penyidikan yang independen adalah jalan paling kuat untuk menjawab kecurigaan publik serta memastikan hak warga tidak dikorbankan.






