Antrean BBM Memukul Usaha Kecil
Krisis BBM Bangka Belitung adalah gangguan pasokan dan distribusi bahan bakar yang membuat warga kesulitan mengisi kendaraan, menghambat usaha, serta mengusik pergerakan barang dan kebutuhan sehari-hari. Dampaknya bukan sekadar waktu terbuang di SPBU: pedagang kehilangan kesempatan berjualan dan barang yang mudah rusak bisa membusuk sebelum sampai ke pembeli. Kelangkaan BBM dan antrean panjang di sejumlah SPBU telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan ini. Antrean panjang SPBU memaksa pedagang membagi waktu antara mencari bahan bakar dan menjalankan usaha. Juru bicara Aliansi Umat Islam Babel, Ustaz Sofyan Rudianto, menyampaikan keluhan itu dalam audiensi dengan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya pada Selasa, 27 Oktober 2026. Menurut Sofyan, pedagang yang harus mengantre berjam-jam berisiko merugi karena barang dagangannya membusuk dan tidak dapat didistribusikan. Bahkan, warga dilaporkan menunda salat demi mengantre. Situasi seperti ini memperlihatkan betapa krisis telah masuk ke ruang usaha sekaligus kehidupan sehari-hari.
Biaya Distribusi Merembet ke Harga Kebutuhan Pokok
Ketika bahan bakar sulit didapat, ongkos dan waktu untuk membawa barang ikut tertekan; konsumen kemudian menanggung kenaikan harga sembako. Kenaikan ini bukan sekadar angka di pasar, melainkan tanda bahwa distribusi bahan bakar yang tersendat sudah mengganggu rantai pasok barang kebutuhan pokok. Sofyan menyebut harga BBM eceran mencapai Rp14.000–Rp15.000 per liter di Pangkalpinang dan Rp17.000–Rp18.000 di Tempilang; ia menyatakan harga tersebut naik 40–50 persen dari harga resmi. Beban paling berat dirasakan warga desa yang tinggal jauh dari SPBU di pusat kecamatan, karena akses yang terbatas membuat mereka lebih bergantung pada pasokan eceran. Data yang disampaikan dalam audiensi menyebut sekitar 1,28 juta kendaraan di Babel pada 2025, kebutuhan harian Pertalite sekitar 1,119 juta kiloliter dan solar 400.000–450.000 liter. Angka kebutuhan itu perlu diverifikasi oleh instansi terkait, sebagaimana juga disoroti dalam laporan audiensi.
DPRD Dituntut Mengubah Rapat Menjadi Tindakan
Keluhan yang disampaikan Aliansi Umat Islam Babel menunjukkan tekanan publik agar persoalan ini segera ditangani, bukan dibiarkan menjadi rutinitas antrean. Pada 27 Oktober, Sofyan dan perwakilan aliansi mengajukan aspirasi kepada Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya; Didit menyatakan DPRD siap menerima masukan dan mencari solusi. DPRD berencana mengundang General Manager Pertamina, Kapolda, serta 60 pemilik SPBU se-Bangka Belitung untuk membahas kelangkaan dan distribusi BBM. Pertemuan itu dijadwalkan Kamis, 29 Oktober 2026. Besarnya persoalan terlihat dari sekitar 55.000 bus dan truk pengangkut barang maupun jasa yang disebut beroperasi, belum termasuk kebutuhan sektor pertambangan. Rapat tersebut seharusnya menghasilkan langkah terukur: memastikan pasokan sesuai kebutuhan, menata penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran, dan menindaklanjuti dugaan pengeritan secara transparan. Tanpa perubahan yang terasa di SPBU, pedagang dan warga akan terus menanggung dampak ekonomi BBM. Kesimpulannya, solusi harus dinilai dari lancarnya distribusi dan pulihnya kegiatan ekonomi rakyat.
