Antrean BBM Panjang: Dari SPBU Menjalar ke Jalan dan Ekonomi
Antrean BBM panjang adalah kondisi ketika barisan kendaraan yang menunggu pengisian bahan bakar di SPBU meluber hingga ke badan jalan, menghambat arus lalu lintas, mengurangi ruang gerak dan jarak pandang pengendara, serta mengorbankan waktu produktif masyarakat yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja atau berkegiatan ekonomi lain. Di Calang, antrean kendaraan yang didominasi dump truck untuk mengisi BBM bersubsidi memanjang hingga memakan badan jalan dan membuat arus lalu lintas di pusat kota sering tersendat, terutama pada jam sibuk. Sementara di Pulau Lombok, antrean panjang di berbagai SPBU menghambat produktivitas dan pendapatan warga karena waktu mereka habis hanya untuk memperoleh bahan bakar. Ini bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan soal mobilitas dan nafkah banyak orang.
Kemacetan, Risiko Kecelakaan, dan Infrastruktur SPBU yang Tertinggal
Antrean BBM panjang di SPBU langsung menjelma menjadi kemacetan lalu lintas. Di Calang, antrean dump truck yang memakan badan jalan membuat ruang bagi kendaraan lain menyempit, sehingga pengendara harus bergantian melintas dan kemacetan pun sering terjadi. Selain memperlambat perjalanan, kondisi ini mengurangi jarak pandang pengendara karena kendaraan besar parkir di sisi jalan, dan warga menilai hal tersebut meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Ini gambaran nyata infrastruktur SPBU yang tidak siap menampung volume kendaraan yang terus bertambah. Area antrean sempit, tidak ada jalur khusus, dan tidak ada rekayasa lalu lintas membuat SPBU berubah fungsi menjadi titik kemacetan permanen. Infrastruktur SPBU yang dirancang tanpa memikirkan kapasitas antrean dan keselamatan jalan akhirnya membebani ruang publik, bukan melayani mobilitas warga.
Produktivitas Ekonomi Lokal Terkuras di Depan Nozzle
Dampak antrean BBM panjang paling terasa pada produktivitas ekonomi lokal. Di Lombok, antrean di berbagai SPBU dari Lombok Timur hingga Kota Mataram membuat pengendara harus menunggu 15 sampai 30 menit hanya untuk mendapatkan bensin di salah satu SPBU di jalur Lingkar Selatan Mataram. Waktu setengah jam itu setara dengan perjalanan sekitar 20 kilometer dari Mataram ke Senggigi—waktu yang seharusnya bisa diisi beberapa order ojek daring atau pengiriman barang. “Kalau antre begini yang rugi kami. Waktu banyak habis di SPBU, jadi pas dapat order kami sering telat sampai ke lokasi jemput” kata Odik, pengemudi ojek daring. Ketika penumpang membatalkan pesanan karena menunggu terlalu lama, pendapatan harian otomatis turun. Di Calang, keterlambatan arus lalu lintas juga mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi di ibu kota kabupaten. Antrean BBM bukan lagi soal ketersediaan bahan bakar, tetapi soal waktu kerja yang habis tak berbekas.
Masalah Distribusi dan Supply Bahan Bakar yang Tak Sinkron
Masalahnya tidak berhenti pada desain SPBU; distribusi dan supply bahan bakar pun belum sinkron dengan kebutuhan. Di Lombok, meski telah didatangkan 7.600 kiloliter BBM melalui dua tahap pengiriman pada 3 Agustus 2026—kapal pertama membawa 2.100 kiloliter Pertalite dan 500 kiloliter Pertamax, kapal kedua 2.000 kiloliter Pertalite dan 3.000 kiloliter Biosolar—antrean panjang di SPBU tetap terjadi sampai hari ini. Artinya, menambah volume bahan bakar tanpa memperbaiki pola distribusi dan manajemen layanan tidak otomatis mengurai antrean. Kepala Dinas ESDM NTB menjelaskan, antrean berbeda di tiap SPBU karena pola konsumsi, waktu kedatangan konsumen, dan karakteristik pengguna di masing-masing lokasi. Namun penjelasan ini tidak boleh berhenti sebagai alasan. Ia seharusnya menjadi dasar untuk merancang jadwal distribusi yang lebih adaptif, mengatur jam layanan, serta memperkuat pengawasan pembelian BBM bersubsidi agar supply bahan bakar tepat sasaran dan tidak menumpuk di satu titik.
Solusi: Menata Antrean, Mengelola Supply Chain, Menyelamatkan Nafkah
Warga di Calang sudah lama meminta penataan antrean kendaraan agar tidak lagi menggunakan badan jalan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Mereka juga menuntut pengawasan lebih ketat terhadap kendaraan yang mengantre BBM bersubsidi, supaya pengisian berjalan tertib tanpa mengorbankan keselamatan pengguna jalan. Tuntutan ini seharusnya dibaca sebagai seruan untuk koordinasi nyata antara pemerintah daerah, pengelola SPBU, dan pelaku transportasi. Tanpa jalur antre yang tertata, pengaturan jam layanan untuk kendaraan besar, dan manajemen supply chain yang memperhitungkan pola konsumsi lokal, masalah akan terus berulang. Masyarakat Lombok pun berharap pasokan dan pelayanan BBM segera normal agar waktu produktif tidak lagi habis di SPBU dan aktivitas ekonomi kembali lancar. Antrean BBM panjang pada akhirnya bukan masalah teknis semata, melainkan ujian keberpihakan: apakah kebijakan energi berpihak pada kelancaran mobilitas dan pendapatan warga, atau dibiarkan terus menggerus keduanya.
