Antrean BBM bukan sekadar gangguan lalu lintas
Antrean BBM adalah penumpukan kendaraan di stasiun pengisian yang membuat warga menunggu lama untuk memperoleh bahan bakar, sehingga menghambat perjalanan dan kegiatan ekonomi sehari-hari. Di Bangka Belitung, masalah ini telah melampaui ketidaknyamanan biasa: kelangkaan dan antrean panjang dilaporkan merembet ke penghidupan warga. Karena itu, langkah DPRD menghimpun pihak-pihak terkait patut dinilai sebagai kebutuhan mendesak, bukan seremoni. Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyampaikan rencana pemanggilan General Manager Pertamina, Kapolda, dan 60 pemilik SPBU setelah menerima audiensi Aliansi Umat Islam Babel pada Selasa, 27 Oktober 2026. Pertemuan dijadwalkan Kamis, 29 Oktober 2026. Rangkaian ini memberi ruang untuk membahas antrean BBM Babel bersama lembaga yang mengatur pasokan, pengawasan, dan operasional SPBU.
Yang membuat forum itu penting adalah keluhan masyarakat telah disampaikan langsung kepada DPRD oleh kelompok warga, bukan hanya beredar sebagai keresahan tanpa tindak lanjut. Didit menyatakan DPRD siap menerima aspirasi dan mencari penyelesaian, dengan penekanan bahwa tujuan pertemuan adalah menemukan solusi bersama, bukan sekadar mencari pihak untuk disalahkan. Sikap itu tepat selama tidak berhenti pada ajakan berdialog. Pertemuan perlu menghasilkan pembagian tanggung jawab dan langkah yang bisa diperiksa warga setelahnya. Tanpa tindak lanjut yang jelas, pemanggilan para pemangku kepentingan hanya akan menjadi agenda sementara, sementara masyarakat tetap menghabiskan waktu untuk mengantre.
Biaya antrean dibayar pedagang dan warga
Dampak paling nyata dari krisis BBM Bangka bukan hanya waktu yang hilang, melainkan pekerjaan yang tertunda dan barang dagangan yang terancam rusak. Pedagang mengeluhkan harus memilih antara mengantre berjam-jam atau pergi berjualan tanpa bahan bakar; keterlambatan itu dapat membuat dagangan membusuk dan menimbulkan kerugian. Warga juga melaporkan harga sembako ikut naik, sementara ada yang sampai menunda salat demi mengantre. Ini menunjukkan gangguan BBM menyentuh kebutuhan dasar, aktivitas ekonomi, bahkan rutinitas ibadah. Ketika bahan bakar sulit diperoleh, dampaknya merambat dari kendaraan ke distribusi barang dan akhirnya ke belanja rumah tangga. Karena itu, keberhasilan penanganan tak seharusnya diukur hanya dari panjang antrean, tetapi juga dari pulihnya kegiatan pedagang dan keterjangkauan kebutuhan sehari-hari.
Keluhan warga juga disertai angka harga eceran yang dilaporkan melonjak: Rp14–15 ribu per liter di Pangkalpinang dan Rp17–18 ribu di Tempilang, atau disebut naik 40–50 persen dari harga resmi. Angka ini menggambarkan beban yang lebih berat bagi warga di wilayah jauh dari SPBU. Namun, penyebab kelangkaan tidak boleh disimpulkan dari harga saja. Juru bicara Aliansi Umat Islam Babel, Sofyan Rudianto, menyampaikan dugaan adanya pengerit liar yang berulang kali membeli BBM dengan kemungkinan keterlibatan oknum petugas SPBU. Dugaan itu perlu diuji oleh pihak berwenang, bukan diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti. Pemeriksaan yang terbuka akan lebih membantu daripada saling tuding.
Pertemuan harus menguji pasokan dan pengawasan
DPRD menyebut inspeksi bersama Pertamina menunjukkan kebutuhan BBM di Babel tinggi dan tata kelola distribusi perlu dibenahi, termasuk penyaluran solar bagi nelayan yang harus disesuaikan dengan data Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam audiensi, Sofyan juga mengaitkan tekanan kebutuhan dengan jumlah kendaraan yang menurut data BPS pada 2025 mencapai 1,28 juta unit; ia memperkirakan kebutuhan harian Pertalite mencapai 1.119 juta kiloliter dan solar 400–450 ribu liter. Angka yang disampaikan itu perlu diperiksa dan dijelaskan secara terbuka dalam pembahasan, agar keputusan distribusi bertumpu pada kebutuhan yang terukur. Pertamina Bangka Belitung, kepolisian, dan pemilik SPBU perlu membahas bagaimana pasokan BBM SPBU dialokasikan serta bagaimana transaksi berulang dan dugaan penyimpangan ditelusuri.
Selain perbaikan tata kelola, DPRD Babel menyatakan akan terus memperjuangkan penambahan kapasitas tangki di depot Pertamina. Itu dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan pasokan, tetapi tidak menggantikan kebutuhan untuk memastikan penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran. Pertemuan pada 29 Oktober seharusnya berujung pada langkah yang bisa dipantau: tindak lanjut atas dugaan pengeritan, pengaturan kebutuhan nelayan, serta penjelasan kepada publik mengenai distribusi. Tanpa ukuran kemajuan dan komunikasi yang terbuka, warga akan sulit membedakan perbaikan nyata dari janji.
Ukur hasilnya dari kehidupan warga
Pemanggilan Pertamina, Kapolda, dan 60 pemilik SPBU adalah langkah awal yang masuk akal karena persoalan ini melibatkan pasokan, pengawasan, dan pelaksanaan distribusi. Namun, rapat bukan hasil akhir. Ukuran keberhasilannya harus terlihat pada antrean yang lebih terkendali, akses pedagang terhadap bahan bakar, dan berkurangnya tekanan terhadap harga kebutuhan pokok. DPRD juga perlu memastikan aspirasi warga yang mendorong pertemuan tersebut tidak hilang setelah audiensi selesai.
Antrean BBM Babel telah mengganggu lebih dari perjalanan: pedagang merugi, barang berisiko rusak, dan warga menghadapi beban tambahan dalam memenuhi kebutuhan harian. Karena itu, penyelesaian harus menggabungkan pembenahan distribusi, pemeriksaan dugaan penyimpangan, dan penyesuaian kebutuhan kelompok seperti nelayan. DPRD telah mengumpulkan pihak-pihak yang berwenang; kini mereka perlu menunjukkan tindak lanjut yang dapat dinilai masyarakat. Solusi baru berarti ketika warga bisa kembali bekerja tanpa kehilangan berjam-jam untuk mencari BBM.
