Antrean bukan sekadar soal kuota
Antrian BBM adalah penumpukan kendaraan di stasiun pengisian akibat pasokan atau penyaluran bahan bakar tidak seimbang dengan kebutuhan pengguna, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Di Samarinda, pemerintah kota belum bisa memastikan apakah antrean terjadi karena kuota kurang atau ada masalah lain dalam distribusi. Ketidakpastian itu penting: stok di Terminal BBM Cendana tidak seluruhnya disediakan bagi konsumen Samarinda, karena terminal juga melayani daerah lain. Karena itu, angka stok terminal saja tidak menjelaskan berapa pasokan SPBU yang benar-benar tersedia di kota. Pemerintah masih mengumpulkan data alokasi tiap SPBU, jumlah BBM yang diterima, dan pola penyalurannya. Situasi serupa yang muncul bergiliran di Sumatera Utara, Bali, hingga Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa antrian BBM Indonesia bukan insiden lokal yang bisa diselesaikan dengan menambah kiriman sesaat. Ketika penyebab dasarnya belum diketahui, menyalahkan kuota saja berisiko menutupi kelemahan tata kelola energi nasional.
Permintaan berubah, pasokan belum lincah
Salah satu pemicu yang terlihat di Samarinda adalah peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite setelah harga BBM nonsubsidi naik. Pertalite yang tidak mengalami kenaikan menjadi pilihan lebih murah, sehingga permintaannya meningkat. Nadya Turisna menyebut, “Yang tadinya Pertamax beralih ke Pertalite, karena harganya lebih murah.” Perubahan ini seharusnya dapat diantisipasi melalui pemantauan konsumsi dan penyesuaian pasokan, bukan baru diselidiki setelah antrean terbentuk. Pengamat energi Ahmad Redi menyebut alokasi BBM penugasan seperti Pertalite dan Solar kerap tertinggal dari lonjakan kebutuhan di daerah yang ekonominya tumbuh. Ia juga menyoroti kebocoran dan penyelewengan BBM subsidi ke sektor industri atau pertambangan ilegal, sementara ketergantungan impor membuat stok rentan terhadap gangguan rantai pasok global. Dengan demikian, krisis distribusi bahan bakar mencerminkan persoalan sekaligus pada perkiraan kebutuhan, pengawasan, dan ketahanan pasokan.
Dampaknya melampaui antrean kendaraan
Di kota yang menjadi pusat distribusi logistik seperti Samarinda, BBM bukan hanya urusan pengendara pribadi. Kendaraan angkutan barang juga bergantung pada pasokan yang lancar, sehingga antrean dapat menghambat pergerakan barang dan menambah tekanan pada biaya logistik daerah. Redi memperingatkan bahwa gangguan rantai pasok memukul mobilitas publik dan dapat memicu inflasi logistik. Dampak seperti ini membuat penanganan yang hanya berfokus pada panjang antrean tidak memadai: yang dipertaruhkan adalah kelancaran kerja, distribusi barang, dan perjalanan warga. Pemerintah Kota Samarinda merencanakan penambahan jam operasi menjadi 24 jam di sejumlah SPBU, dengan hingga empat lokasi direncanakan beroperasi sepanjang hari, termasuk di kawasan Palaran. Namun langkah itu masih perlu diuji. Pemkot ingin mengevaluasi dampak penambahan jam operasional dan pengaktifan seluruh nosel, lalu melihat apakah antrean berkurang atau masalah lain masih tersisa. Penambahan jam bisa membantu, tetapi tidak menggantikan pembenahan pasokan dan pengawasan.
Respons harus mendahului krisis berikutnya
Masalahnya bukan hanya pemerintah belum mengetahui penyebab pasti antrean, melainkan penelusuran baru tampak bergerak setelah gangguan dirasakan masyarakat. Pemerintah kota masih memperdalam data untuk membedakan kekurangan kuota dari hambatan distribusi, sementara informasi awal menyebut kuota yang disediakan BPH Migas masih aman. Kontras ini menegaskan perlunya data yang terbuka hingga tingkat SPBU, bukan sekadar angka stok terminal atau pernyataan umum. Di tingkat nasional, kapasitas depo, armada pengangkut, cuaca ekstrem, dan regulasi yang tidak tegas turut membuat pasokan rentan. Kriteria penerima BBM subsidi yang belum jelas juga menyulitkan petugas SPBU menolak konsumen yang tidak berhak. Pemerintah perlu menetapkan aturan yang mengikat mengenai konsumen yang berhak, memperkuat pengawasan, dan menyiapkan pasokan silang jika jalur reguler terganggu. Antrean bukan takdir distribusi energi. Tanpa evaluasi menyeluruh dan langkah antisipatif, gangguan serupa akan terus berpindah daerah, sementara warga dan kegiatan ekonomi menanggung akibatnya.
