Evaluasi aturan perlu berangkat dari kondisi lapangan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemenuhan gizi masyarakat yang dijalankan melalui dapur layanan dan jaringan pelaksana, dengan petunjuk teknis sebagai pedoman operasionalnya. Pada Rabu, 4 November 2026, perwakilan mitra pelaksana MBG di Ciamis, Robi Tamzil, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi juknis terbaru karena sejumlah ketentuan dinilai belum sesuai dengan keadaan operasional daerah. Robi menegaskan dukungannya terhadap program yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Namun, dukungan itu tidak berarti setiap perubahan aturan harus diterima tanpa menimbang kebutuhan pelaksana. Permintaan evaluasi ini bukan penolakan terhadap MBG, melainkan desakan agar aturan yang mengarahkan kerja dapur dapat diterapkan dengan mempertimbangkan perbedaan biaya operasional, jumlah penerima manfaat, kebutuhan tenaga, dan kondisi geografis. Tanpa ruang penyesuaian, aturan seragam berisiko tidak mencerminkan beban kerja tiap wilayah.
Pokok persoalannya adalah jarak antara ketentuan administratif dan kebutuhan nyata Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bagi mitra pelaksana MBG, juknis bukan sekadar dokumen: perubahan di dalamnya dapat mengharuskan dapur menata kembali tenaga kerja dan operasional. Karena itu, BGN Ciamis dan unsur terkait perlu membuka ruang bagi masukan daerah, bukan hanya mengandalkan keseragaman aturan atau laporan tertulis. Sikap ini penting agar evaluasi menilai apakah kebijakan bisa dijalankan, sekaligus menjaga kesinambungan produksi dan pelayanan kepada penerima manfaat.
Perubahan jumlah relawan menyisakan dilema
Salah satu catatan utama mitra adalah perubahan ketentuan jumlah relawan SPPG. Menurut Robi, aturan yang sebelumnya telah dipahami dan dijalankan kembali berubah, sehingga mitra harus menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan ketentuan terbaru. Persoalannya, kebutuhan relawan tidak selalu sama antardapur: beban produksi, jumlah penerima manfaat, dan keadaan operasional menjadi pertimbangan langsung. Relawan membantu dari persiapan bahan hingga pengolahan, pengemasan, dan distribusi makanan. Jika kuota ditentukan tanpa memperhitungkan kebutuhan riil, kelancaran produksi serta pelayanan MBG berpotensi terganggu—risiko yang disampaikan mitra, bukan kepastian bahwa gangguan telah terjadi.
Di sinilah evaluasi sebaiknya lebih dari pemeriksaan kepatuhan. BGN perlu menguji apakah ketentuan jumlah relawan sejalan dengan beban kerja di tiap dapur dan memberi penjelasan yang terang sebelum aturan diterapkan. Perubahan berulang tanpa sosialisasi memadai dapat menyulitkan mitra merencanakan tenaga dan pembagian tugas; namun sumber belum menyebut adanya dampak terukur pada produksi atau distribusi. Karena itu, penilaian kebijakan semestinya memakai pengamatan lapangan serta keterangan pelaksana, bukan membuat kesimpulan tentang gangguan yang belum dibuktikan.
Skema insentif kader juga berubah
Mitra turut menyoroti skema insentif kader atau PIC kader 3B. Robi menjelaskan bahwa menurut Juknis 401, insentif sebelumnya ditetapkan Rp1.000 per ompreng. Dalam skema terbaru, perhitungan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di setiap titik layanan. Karena jumlah penerima manfaat dan titik layanan tiap kader berbeda, besaran insentif yang diterima kini juga dapat berbeda; dalam sejumlah situasi, nilainya berpotensi lebih rendah daripada sebelumnya. Perubahan ini bukan hanya soal angka. Kepastian perhitungan dan penjelasan yang mudah dipahami penting bagi kader dan mitra ketika mengatur pelaksanaan layanan. Namun, tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa semua kader mengalami pengurangan, sebab sumber hanya menyebut potensi pada sebagian situasi.
Tuntutan mitra agar perubahan disosialisasikan sebelum berlaku masuk akal: aturan yang berubah perlu disertai penjelasan tentang cara hitung dan penerapannya. Kepastian regulasi membantu pelaksana memahami apa yang harus disesuaikan dan menyampaikan informasi yang sama kepada kader. Maka evaluasi BGN semestinya menelaah kesesuaian skema baru dengan variasi titik layanan, sekaligus memastikan proses komunikasi tidak tertinggal dari perubahan kebijakan. Langkah itu lebih berguna daripada sekadar menerbitkan aturan lalu menyerahkan seluruh penyesuaian kepada dapur.
Pemantauan langsung dapat menguji kebijakan
Robi berharap tim asistensi BGN datang melihat proses produksi, kebutuhan tenaga kerja, serta beban operasional dapur SPPG. Selama ini, informasi kondisi dapur disampaikan melalui laporan mitra, SPPI, atau kepala dapur; menurutnya, pemantauan langsung bersama Satgas MBG kabupaten/kota dapat memberi bahan pembanding. Kehadiran tim bukan semestinya kunjungan formalitas, melainkan kesempatan untuk mendengar pelaksana dan memeriksa apakah ketentuan sesuai dengan pekerjaan sehari-hari. Jalur komunikasi dan pelaporan yang jelas juga diperlukan agar masalah daerah tersampaikan secara terstruktur sebelum kebijakan baru diterapkan.
BGN sebaiknya menanggapi permintaan ini dengan evaluasi terbuka, sosialisasi yang jelas, dan pemeriksaan langsung terhadap persoalan yang disampaikan. Masukan mitra tidak otomatis membuktikan seluruh ketentuan keliru, tetapi layak diuji sebelum perubahan terus membebani perencanaan operasional. Kesimpulannya, perdebatan tentang juknis MBG bukan pertentangan antara dukungan dan penolakan program. Ini adalah tuntutan agar aturan pusat dapat berjalan seiring dengan kebutuhan dapur dan layanan. Evaluasi berbasis keadaan nyata akan memberi BGN dasar yang lebih kuat untuk mempertahankan, memperbaiki, atau menjelaskan ketentuan yang berlaku.
