Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Putusan MK dan Babak Baru Peradilan Militer

Putusan MK dan Babak Baru Peradilan Militer
Minat|Asia Tenggara

Putusan MK: Titik Balik Peradilan Militer dan Supremasi Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer Indonesia adalah keputusan yang menyatakan pengaturan lama bertentangan dengan UUD 1945, memberi tenggat dua tahun untuk perubahan, dan membuka momentum reformasi agar penanganan tindak pidana oleh prajurit TNI selaras dengan prinsip akuntabilitas, independensi peradilan, serta perlindungan hak korban. Putusan ini bukan sekadar koreksi teknis, melainkan koreksi politik hukum yang selama puluhan tahun menempatkan prajurit TNI dalam rezim peradilan tersendiri, dengan konsekuensi serius bagi akses keadilan warga sipil. Dengan mengabulkan seluruh permohonan uji materi yang diajukan keluarga korban kekerasan yang diduga melibatkan aparat TNI, MK menegaskan bahwa status militer tidak boleh menjadi tameng terhadap pemeriksaan yudisial yang transparan dan independen. Ini adalah pesan keras bahwa supremasi hukum harus mengalahkan budaya impunitas.

Dua Tahun Tenggat: Mandat Politik bagi Presiden dan DPR

Bagian paling menentukan dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah penegasan bahwa UU Peradilan Militer tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika tidak diubah dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Artinya, bola kini sepenuhnya berada di tangan Presiden dan DPR. Mereka tidak sekadar diminta menyusun revisi, tetapi diwajibkan merombak arsitektur peradilan militer Indonesia agar selaras dengan konstitusi dan prinsip reformasi sektor keamanan. LBH Medan bersama Tim Supremasi Sipil sudah menegaskan desakan agar Presiden dan DPR segera menindaklanjuti putusan tersebut melalui revisi undang-undang. Jika tenggat ini diabaikan atau diakali dengan perubahan kosmetik, negara akan mengirim sinyal bahwa perlindungan terhadap korban dan akuntabilitas TNI adalah prioritas yang bisa ditunda. Dua tahun ke depan adalah ujian kemauan politik, bukan sekadar kemampuan teknis legislasi.

Putusan MK dan Babak Baru Peradilan Militer

Suara LBH Medan dan KontraS: Menolak Reformasi Setengah Hati

Desakan LBH Medan dan KontraS menunjukkan bahwa masyarakat sipil tidak puas dengan sekadar perubahan teks undang-undang; yang dituntut adalah reformasi menyeluruh sistem peradilan militer. LBH Medan menyoroti persoalan mendasar: ketidakjelasan pembedaan tindak pidana umum dan tindak pidana militer, independensi pengadilan, serta risiko impunitas dalam penegakan hukum. KontraS menambahkan kritik atas potensi impunitas, keterbatasan transparansi, dan lemahnya perlindungan hak korban sipil ketika berhadapan dengan dugaan tindak pidana yang melibatkan prajurit militer. Pernyataan mereka pada dasarnya menolak reformasi setengah hati yang hanya memindahkan yurisdiksi tanpa membenahi kultur dan prosedur. "Putusan MK menegaskan urgensi pembaruan aturan peradilan militer yang telah lama dinantikan," demikian penilaian KontraS yang menempatkan putusan ini sebagai koreksi atas kelambanan negara selama bertahun-tahun.

Momentum Akuntabilitas TNI dan Era Baru Supremasi Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi jelas dibaca sebagai momentum penting bagi reformasi sistem peradilan militer dan pembenahan mekanisme peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Di balik bahasa hukum, substansinya adalah pembukaan era baru akuntabilitas TNI: tidak ada lagi alasan bagi negara untuk mempertahankan ruang gelap yang melindungi pelaku dari sorotan publik dan pengawasan independen. KontraS menekankan bahwa pembaruan UU Peradilan Militer harus menjamin akuntabilitas hukum dan akses keadilan bagi korban, sekaligus memastikan kejelasan mekanisme penanganan perkara. Jika mandat ini dijalankan serius, peradilan militer Indonesia akan berubah dari simbol impunitas menjadi bagian dari sistem peradilan yang tunduk pada konstitusi. Kesimpulannya tegas: dua tahun ke depan adalah peluang sekali jalan. Negara bisa memilih menegakkan supremasi hukum, atau mempertahankan privilese impunitas yang semakin sulit dibenarkan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!