Kesepakatan awal harus berujung pada hasil
KUA-PPAS adalah kesepakatan awal pemerintah daerah dan DPRD mengenai kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon belanja sementara, yang menjadi pijakan untuk menyusun anggaran dan menentukan arah pembangunan berikutnya. Bagi warga, arti pentingnya bukan pada dokumen yang ditandatangani, melainkan pada apakah keputusan itu mengubah layanan dan kesempatan hidup sehari-hari. Pemkot dan DPRD Makassar menandatangani KUA-PPAS Makassar untuk tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Balai Kota pada Minggu malam, 15 November 2026. Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan sebelum pembahasan anggaran pokok berlanjut. Karena itu, keselarasan rencana di atas kertas belum cukup: tahap berikutnya harus menguji apakah pilihan belanja benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pengentasan kemiskinan perlu menjadi ukuran prioritas
Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu perhatian dalam pematangan prioritas pembangunan, bersama peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembahasan juga menyoroti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan kemiskinan, dan pengurangan pengangguran terbuka. Arah ini tepat, tetapi penyebutan sasaran belum membuktikan bahwa belanja akan sampai kepada warga yang paling membutuhkan. Di sinilah anggaran Makassar 2027 perlu dinilai dari mutu penentuan program, bukan banyaknya kegiatan yang tercantum. DPRD mengingatkan agar penyesuaian belanja bertumpu pada kebutuhan faktual dan tidak menggagalkan program prioritas serta kegiatan mendesak dalam RKPD 2027 dan RPJMD 2025–2029. Prinsip itu penting: efisiensi yang mengurangi dukungan bagi upaya pengentasan kemiskinan bisa menghemat belanja di atas kertas, tetapi mengabaikan tujuan pembangunan yang paling terasa bagi warga.

Efisiensi bukan alasan untuk mengaburkan tanggung jawab
Sorotan DPRD pada efektivitas belanja dan ketepatan alokasi mengingatkan bahwa pemangkasan atau penyesuaian anggaran tidak otomatis berarti pengelolaan yang lebih baik. Efisiensi baru bernilai jika program tetap berjalan sesuai kebutuhan lapangan, sementara pilihan belanja dapat dijelaskan dan diuji. Tanpa itu, kata “hemat” berisiko menutupi keputusan yang justru melemahkan layanan atau prioritas sosial. Perhatian serupa berlaku bagi SiLPA 2026 yang akan diperhitungkan untuk mendukung pembiayaan pada tahun anggaran 2027. Banggar meminta pemanfaatannya dilakukan secara optimal, terukur, dan akuntabel agar dana publik kembali memberi manfaat melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan. Pertanyaan yang patut diajukan bukan sekadar ke mana SiLPA dialokasikan, tetapi juga kebutuhan apa yang dijawab, siapa yang mendapat manfaat, dan bagaimana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Tahap berikutnya menentukan dampak bagi warga
Penandatanganan KUA-PPAS menutup satu tahap, bukan perdebatan tentang mutu anggaran. Rekomendasi hasil pembahasan Banggar, TAPD, dan perangkat daerah akan menjadi bahan tindak lanjut dan penyempurnaan dokumen anggaran sebelum proses berikutnya. Pada tahap ini, pemerintah dan DPRD seharusnya memastikan setiap penyesuaian tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata mengejar angka efisiensi. Tolok ukur akhirnya harus sederhana bagi warga: apakah layanan membaik dan program pembangunan membantu mengurangi kemiskinan serta pengangguran? Pembahasan anggaran yang bertanggung jawab menghubungkan prioritas, alokasi, dan hasil yang dapat dirasakan, sekaligus membuka ruang untuk menilai penggunaan SiLPA 2026. Kesimpulannya, kesepakatan ini menjanjikan arah, tetapi hanya pelaksanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan yang akan mengubahnya menjadi kesejahteraan nyata.






