Akuntabilitas Lapas: Dari Dapur Hingga Desain Sistem
Akuntabilitas lapas Indonesia adalah cara lembaga pemasyarakatan mengelola dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran secara transparan, efisien, serta diarahkan pada pemberdayaan produktif warga binaan untuk mengurangi beban negara sekaligus memperbaiki kualitas pembinaan sehari-hari. Lapas Kelas I Palembang memberi contoh ketika menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Selasa, 11 Agustus 2026, untuk melakukan reviu belanja bahan makanan, terutama anggaran gas bagi dapur warga binaan. Langkah ini bukan urusan teknis kecil; dapur adalah salah satu pos biaya paling sensitif dan rawan pemborosan. Dengan menelaah dokumen dan data pendukung penggunaan gas, tim inspektur jenderal pemasyarakatan menempatkan pesan jelas: era belanja gelap dan pengeluaran tak terukur harus selesai, diganti sistem yang dapat diaudit dan dipertanyakan secara terbuka.
Inspektorat Jenderal sebagai Penjaga Pintu Akuntabilitas
Inspeksi keuangan yang dilakukan Inspektorat Jenderal di Lapas Kelas I Palembang berfokus pada satu hal: memastikan setiap pengeluaran untuk gas dapur memenuhi ketentuan dan bisa dipertanggungjawabkan. Reviu yang diketuai Nur Sofiyah sebagai Pengendali Teknis dilakukan dengan memeriksa dokumen dan data pendukung, bukan sekadar kunjungan seremonial. Kepala Lapas, M. Pithra Jaya Saragih, menegaskan kesiapan memberikan semua data dan menjadikan hasil reviu sebagai bahan evaluasi yang akan ditindaklanjuti sesuai aturan. Di sinilah akuntabilitas lapas Indonesia diuji: berani membuka buku anggaran berarti berani mengakui kekurangan dan mengubah pola kerja. Inspeksi berkala seharusnya dibaca sebagai mekanisme kontrol yang melindungi warga binaan memperoleh hak makan layak dan sekaligus melindungi publik dari kerugian akibat pengelolaan asal-asalan.
Pemenjaraan Berbasis Industri: Dari Beban Menjadi Aset
Di tingkat nasional, kebijakan mulai menggeser paradigma: pengelolaan lembaga pemasyarakatan diarahkan pada efisiensi anggaran lembaga pemasyarakatan melalui program pemberdayaan warga binaan. Program yang dijalankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini dinilai tepat untuk mengurangi beban finansial negara, karena narapidana tidak lagi sekadar ditahan, melainkan bekerja dalam sistem pemenjaraan berbasis industri. Pulau Nusakambangan bahkan dijadikan pusat percontohan ketahanan pangan dan UMKM dengan fasilitas pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, dan bengkel batako. Kriminolog Prof. Muhammad Mustofa mengingatkan bahwa biaya penahanan, peradilan, dan pemeliharaan narapidana sering lebih besar dari kerugian korban, sehingga "dari sudut ekonomi, negara rugi". Jawabannya bukan menghapus hukuman penjara, tetapi membuat penjara mampu menghidupi dirinya melalui industri internal yang hasilnya diputar kembali untuk operasional dan perbaikan fasilitas, seperti praktik di Singapura.
Efisiensi Anggaran dan Kontrol Kerugian Negara
Pemenjaraan berbasis industri menghubungkan dua agenda: efisiensi anggaran lembaga pemasyarakatan dan penekanan kerugian negara. Ketika warga binaan diwajibkan bekerja dan menghasilkan produk atau layanan, hasilnya bisa dipakai memenuhi kebutuhan internal lapas, mulai dari pangan hingga perbaikan fasilitas. Logikanya sederhana: semakin besar proporsi kebutuhan yang dipenuhi dari produksi sendiri, semakin kecil ketergantungan pada pembelian dari luar, dan semakin rendah peluang kebocoran anggaran. Namun transformasi lapas menjadi pusat industri produktif menuntut manajemen profesional. Prof. Mustofa menyarankan Kementerian tidak berjalan sendiri, tetapi menggandeng pihak dengan kompetensi bisnis dan investasi, bahkan menyebut Danantara sebagai calon mitra. Keterlibatan investor berpotensi mengubah lahan tidur dan tenaga kerja menganggur di lapas menjadi aset ekonomi, asalkan pengaturannya tunduk pada standar akuntabilitas lapas Indonesia yang ketat, bukan pada logika eksploitasi tenaga murah.
Mengikat Audit, Industri, dan Hak Asasi dalam Satu Desain
Rangkaian audit di Lapas Palembang dan dorongan pemenjaraan berbasis industri menunjukkan arah baru: lapas tidak lagi dilihat sebagai lubang anggaran, tetapi sebagai institusi yang wajib transparan dan produktif. Namun ada syarat penting agar arah ini tidak melenceng. Pertama, inspeksi berkala oleh inspektur jenderal pemasyarakatan harus diperluas dari dapur ke seluruh lini anggaran, sehingga standar tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel tidak berhenti di dokumen, tapi terasa di keseharian warga binaan. Kedua, program pemberdayaan warga binaan harus didesain sebagai proses pembinaan keterampilan, bukan hanya sumber tenaga kerja murah. Ketiga, kemitraan dengan investor mesti diikat regulasi yang jelas agar keuntungan ekonomi tidak mengorbankan hak dasar narapidana. Jika tiga syarat ini dipegang, akuntabilitas lapas Indonesia dapat menjadi model: penjara yang mengurangi kerugian negara sekaligus memberi kesempatan kedua yang nyata.
