Kapasitas bertambah, kebutuhan tenaga belum terpenuhi
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang memberi akses belajar sekaligus pendampingan bagi anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang membutuhkan dukungan sosial di luar kegiatan kelas. Setelah berjalan lebih dari setahun, program ini masih menghadapi kekurangan guru, wali asrama, dan wali asuh. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, mengakui pemerintah masih berupaya memenuhi tenaga pendukung agar pembelajaran dan pendampingan siswa berlangsung optimal. Kekurangan ini bukan persoalan administratif semata: ketika kapasitas sekolah diperbesar, jumlah orang dewasa yang mendampingi siswa juga harus memadai. Tanpa itu, janji akses pendidikan yang lebih luas berisiko tidak diikuti mutu pengasuhan dan perhatian yang dibutuhkan anak. Pemerintah menyebut kebutuhan SDM Sekolah Rakyat mencapai lebih dari 13.000 orang, mencakup guru dan tenaga pendamping.
Target Jombang menuntut kesiapan operasional
Di Jombang, Gus Ipul menyampaikan target pengembangan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 saat berkunjung ke sekolah di Desa Tunggorono pada 22 Oktober 2026. Sekolah itu diproyeksikan menampung lebih dari 2.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Per 1 Oktober 2026, tersedia 39 guru, 110 tenaga kependidikan, serta seorang kepala sekolah—total 150 pegawai jika kepala sekolah dihitung bersama kedua kelompok tersebut. Angka ini memberi gambaran skala awal, tetapi tidak otomatis membuktikan kebutuhan tenaga sudah terpenuhi untuk kapasitas sasaran. Tantangan lain ialah latar belakang dan kemampuan akademik siswa yang beragam, sehingga pembelajaran perlu disertai pendampingan dan penguatan disiplin. Perluasan sekolah semestinya berjalan seiring perencanaan rasio tenaga terhadap siswa, bukan sekadar penambahan ruang atau daya tampung.
Seleksi dan dukungan sementara perlu berujung pada tenaga tetap
Kementerian Sosial menyatakan pemenuhan tenaga dilakukan melalui tes dan seleksi terbuka. Sementara proses itu berlangsung, personel kementerian, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan dan pilar sosial, diperbantukan untuk mendukung kegiatan sekolah. Cara ini membantu menjaga layanan tetap berjalan, tetapi tidak seharusnya menjadi sandaran berkepanjangan: para pendamping tersebut tetap memiliki tugas utama yang perlu mereka jalankan. Pemerintah juga masih memenuhi kebutuhan petugas keamanan, juru masak, dan kebersihan secara bertahap. Gus Ipul mengatakan seleksi akan terus dilakukan setiap tahun untuk mencukupi kebutuhan SDM. Ukuran keberhasilan bukan hanya jumlah orang yang direkrut, melainkan apakah setiap sekolah memiliki komposisi tenaga yang sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk pengasuhan di asrama. Karena latar siswa beragam, pendampingan harus dipandang sebagai bagian inti layanan, bukan pelengkap setelah urusan pengajaran.
Ekspansi ke 3T dimulai dari lahan yang sah dan siap
Rencana perluasan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar membawa tantangan lain sebelum kegiatan belajar dimulai: kesiapan lokasi. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menyiapkan sekitar tujuh hektare di Kampung Jogatapa, Distrik Sugapa, untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Bupati Aner Maisini menyampaikan rencana itu saat bertemu Gus Ipul di Jakarta pada 26 Oktober 2026. Sekitar empat hektare disebut telah bersertifikat, sedangkan tiga hektare lainnya masih dalam proses. Gus Ipul menegaskan usulan baru dapat didorong setelah syarat, dokumen, dan legalitas lahan terpenuhi serta lokasi dinilai sesuai ketentuan. Pemerintah daerah menyiapkan lahan, Kementerian Pekerjaan Umum membangun gedung, dan Kementerian Sosial mengelola operasional dengan koordinasi lintas lembaga. Pemerintah daerah berharap rencana itu terwujud tahun depan.
Perluasan ke wilayah terpencil layak didorong karena dapat membuka pendidikan bagi anak yang selama ini sulit menjangkaunya. Namun pembangunan fisik saja tidak cukup. Sekolah baru membutuhkan guru, wali asrama, pengasuh, dan tenaga layanan lain sejak awal operasional, sementara status lahan dan dokumen harus jelas sebelum proyek bergerak. Jombang memperlihatkan ambisi kapasitas besar; Intan Jaya menunjukkan bahwa ekspansi juga bergantung pada kesiapan daerah dan persetujuan masyarakat. Kesimpulannya, Sekolah Rakyat akan dinilai dari layanan yang benar-benar diterima anak, bukan semata jumlah siswa yang ditargetkan atau gedung yang direncanakan. Pemerintah perlu menyelaraskan rekrutmen tenaga, pendampingan, dan kesiapan lahan agar perluasan tidak mendahului kemampuan sekolah untuk merawat serta mendidik siswanya.
