Sekolah Ramai, Hasil Belajar Siswa Sepi
Hasil PISA 2025 adalah laporan asesmen global yang mengukur kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa usia 15 tahun, dan kini dipakai sebagai cermin kualitas pendidikan serta mutu pembelajaran sekolah karena memperlihatkan apakah kehadiran di ruang kelas benar-benar berujung pada kompetensi yang relevan dengan tuntutan abad ke-21. Di permukaan, hasil PISA 2025 tampak menenangkan: skor sains dan membaca naik tipis dan performa nasional relatif stabil di tengah tren penurunan global. Namun stabilitas ini menipu bila dibaca tanpa kejujuran. Lonjakan Coverage Index hingga 90 persen menunjukkan akses pendidikan meluas drastis, tetapi proporsi siswa berkinerja rendah masih dominan dan hampir tidak ada siswa di level puncak. Artinya, sistem berhasil memasukkan anak ke sekolah, tetapi gagal memastikan hasil belajar siswa naik seiring perluasan akses.
"Schooling without Learning": Kritik Pedas atas Mutu Pendidikan
Fasli Jalal menamai situasi ini dengan istilah tajam: schooling without learning—anak bersekolah, tetapi belum memperoleh hasil belajar yang semestinya. Kebijakan selama ini terlalu terpaku pada angka partisipasi, anggaran, dan kelengkapan sarana, seolah kualitas pendidikan cukup diukur dari seberapa banyak anak duduk di bangku sekolah. Data PISA 2025 memperkuat kritik itu: sains naik 6 poin, membaca 7 poin, sementara matematika turun, dan seluruhnya masih di bawah skor 400. Di saat negara-negara OECD mendekati skor 500 dan beberapa tetangga melampaui 500, posisi kita menandakan krisis kualitas, bukan sekadar keterlambatan teknis. Menunda pengakuan atas masalah ini sama dengan menerima generasi yang rajin hadir di kelas tetapi minim kompetensi untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan gagasan baru.
Fondasi Rapuh dari PAUD hingga SD: Belajar Terlambat, Tertinggal Panjang
PISA mengukur remaja usia 15 tahun, tapi akar rendahnya hasil belajar siswa jauh lebih dini: dari PAUD, transisi ke SD, hingga kelas-kelas awal. Bank Dunia menyebut kita mengalami learning poverty; lebih dari 50 persen lulusan SD tidak mencapai kompetensi minimal membaca dan memahami sesuai usia mereka. Kekurangan ini terbawa terus hingga mereka ikut PISA, menjelaskan mengapa mutu pembelajaran sekolah tampak mandek. Di banyak ruang kelas, anak-anak didorong menghafal huruf dan angka sebagai simbol abstrak yang belum siap diproses psikologis, lalu dijejali hafalan di kelas atas. Pola ini menghasilkan ilusi kemampuan: nilai harian mungkin tampak baik, tetapi kemampuan memahami, bernalar, dan memecahkan masalah tertinggal jauh dari standar asesmen internasional. Ketika dasar literasi dan numerasi runtuh, semua intervensi di jenjang kemudian tinggal menambal, bukan membangun.
Guru dan Kepemimpinan Sekolah: Titik Balik yang Belum Digarap Serius
Fokus kebijakan harus bergeser dari sekadar input menuju learning outcomes, dengan kualitas guru, kepala sekolah, dan proses pembelajaran sebagai pusat perubahan. Mengabaikan kualitas pengajar sama dengan mengabaikan kualitas pendidikan. Di banyak sekolah, pembelajaran masih berorientasi pada hafalan, bukan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi yang diukur dalam PISA. Padahal, siswa umumnya memiliki motivasi belajar yang tinggi; masalahnya adalah kemampuan sistem pendidikan mengubah motivasi itu menjadi kompetensi. Konsep pembelajaran di TK dan PAUD seharusnya berbasis bermain dan konteks nyata sekitar anak, sementara di kelas atas siswa didorong beropini dan bernalar, bukan di-drill materi. Selama guru tidak didukung untuk mengubah cara mengajar, dan kepala sekolah tidak diarahkan untuk memimpin pembelajaran, mutu pembelajaran sekolah akan terus tertahan di zona nyaman administrasi.
Dari Mengejar Akses ke Mengejar Kompetensi: Apa yang Harus Diubah
Perubahan siklus rilis PISA menjadi empat tahunan setelah PISA 2025 memberi ruang kebijakan lebih panjang, tetapi juga mengirim pesan tegas: tanpa pergeseran fokus ke hasil belajar siswa, empat tahun berikutnya akan dihabiskan untuk mengulang kesalahan yang sama. Menurut berbagai pakar, pembenahan butuh perencanaan berbasis data, penentuan prioritas yang jelas, serta pelaksanaan bertahap agar setiap rupiah anggaran betul-betul mengangkat hasil belajar, bukan hanya angka kehadiran. Hasil PISA 2025 harus dibaca sebagai wake-up call; stabilitas skor di bawah 400 bukan prestasi, melainkan tanda bahwa sistem enggan berubah. Jika kebijakan tetap puas pada keberhasilan memasukkan anak ke sekolah, kita akan terus memproduksi generasi yang fasih mengisi daftar hadir, tetapi gagap menghadapi persoalan nyata. Pilihan kita sederhana: menjadikan kelas sebagai ruang belajar sungguhan, atau menerima PISA berikutnya sebagai pengingat keras bahwa kita membiarkan krisis kompetensi berlangsung.
