Penyerapan anggaran harus terasa bagi warga
Realisasi APBA adalah pelaksanaan anggaran tahunan Aceh untuk membiayai program pemerintah, dan percepatannya menentukan apakah alokasi yang sudah tersedia berubah menjadi layanan serta pembangunan yang benar-benar dirasakan warga. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat realisasi APBA 2026 dalam rapat pimpinan virtual pada Selasa, 10 November 2026. Desakan itu masuk akal: anggaran yang tertahan tidak memperbaiki akses, menyediakan layanan, atau menanggapi kebutuhan masyarakat. Namun, mengejar penyerapan semata bukan ukuran keberhasilan. SKPA Aceh perlu mengawasi mutu dan sasaran program, terutama pada instansi dengan serapan rendah, agar percepatan tidak berubah menjadi belanja terburu-buru. Tantangannya bukan sekadar menghabiskan alokasi, melainkan memastikan uang publik bekerja tepat waktu dan tepat guna.

Angka serapan menuntut tindak lanjut
Hingga 13 November 2026, realisasi keuangan Aceh mencapai 73,94% dari pagu Rp11,6 triliun, sementara realisasi fisik tercatat 76,94%. Angka ini menunjukkan pekerjaan berjalan, tetapi masih ada bagian besar anggaran yang harus diterjemahkan menjadi kemajuan nyata. Mualem meminta pengawasan diperketat dan staf khususnya berkoordinasi dengan dinas yang realisasinya minim; Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah sakit, serta Badan Dayah juga diminta memastikan program tepat sasaran. Arahan tersebut perlu diikuti evaluasi hambatan yang konkret—mulai dari kesiapan kegiatan hingga persoalan aturan—bukan sekadar dorongan berulang untuk mempercepat. Program hibah, pembangunan masjid, dan dayah, misalnya, harus disiapkan sesuai ketentuan agar tidak tersendat regulasi. Dengan demikian, belanja pemerintah Aceh dapat dipercepat tanpa mengorbankan akuntabilitas.
Jembatan pascabencana lebih penting daripada serapan di atas kertas
Alasan paling kuat untuk mempercepat belanja terletak pada kebutuhan warga yang belum terselesaikan. Muzakir Manaf mendorong pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD), termasuk pengadaan jembatan Bailey untuk menghubungkan kembali wilayah yang sempat terputus akibat bencana. Hingga 16 Oktober 2026, penggunaan anggaran tambahan TKD tercatat Rp621,96 miliar atau sekitar 37,65% dari pagu Rp1,65 triliun. Angka itu mempertegas perlunya tindak lanjut, tetapi prioritasnya harus ditentukan dari kebutuhan lapangan: jembatan yang memulihkan akses warga layak mendapat perhatian lebih daripada sekadar mengejar angka penyerapan. Anggaran pascabencana akan bermakna jika mempercepat konektivitas dan pemulihan, bukan berhenti sebagai laporan realisasi. Pemerintah juga perlu memastikan pengadaan dan pembangunan berjalan sesuai aturan agar manfaatnya tidak tertunda.
Jangan biarkan dana kembali tanpa manfaat
Mualem memperingatkan agar alokasi, termasuk TKD, dimanfaatkan maksimal dan tidak dikembalikan ke pemerintah pusat karena tidak terserap. Kekhawatiran itu seharusnya mendorong kerja yang lebih terencana, bukan belanja panik menjelang akhir tahun. Pemerintah Aceh perlu memetakan kegiatan yang siap dilaksanakan, membuka hambatan administrasi, lalu memantau capaian fisik dan keuangan secara berkala. Di saat yang sama, Mualem menyatakan telah meminta Presiden Prabowo Subianto agar dana Otonomi Khusus Aceh dapat dicairkan kembali pada 2027, untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Harapan atas dukungan berikutnya tidak boleh mengalihkan perhatian dari tanggung jawab mengelola anggaran yang tersedia sekarang. Kesimpulannya, percepatan realisasi APBA 2026 patut didukung, tetapi ukurannya harus berupa layanan dan infrastruktur yang sampai kepada warga—terutama mereka yang masih terdampak bencana.






