Investasi Daerah Melampaui Target: Bandung, Bojonegoro, dan Sukabumi Pimpin Pertumbuhan

Investasi daerah sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi regional

Investasi daerah 2026 adalah gelombang masuknya modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing, ke kota dan kabupaten di luar pusat bisnis utama, yang kini menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi regional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, dan penguatan basis pajak lokal. Tren di Bandung, Bojonegoro, dan Sukabumi menunjukkan bahwa tier 2 tidak lagi sekadar pelengkap, tetapi mulai mengambil alih panggung utama. Realisasi investasi Bandung yang sudah menembus sekitar Rp6,4 triliun hingga semester I dengan dominasi PMDN sekitar 82 persen menunjukkan kepercayaan kuat pelaku usaha lokal terhadap iklim usaha di kota tersebut. Di saat yang sama, investasi Sukabumi Bojonegoro memperlihatkan lompatan kuantitatif yang tidak bisa lagi dianggap kebetulan, melainkan hasil dari pilihan kebijakan yang sengaja mendorong pemerataan ekonomi regional.

Bandung: trilogi investasi dan ambisi Rp12 triliun

Bandung adalah contoh paling terang bagaimana pemerintah daerah mengubah pendekatan investasi dari pasif menjadi agresif dan terukur. Realisasi investasi Bandung mencapai sekitar Rp6,4 triliun hingga pertengahan tahun, dengan PMA sekitar 15 persen dan PMDN menjadi kontributor terbesar. Target resmi tahun ini dipatok Rp11,9 triliun, namun wali kota mendorong "hidden target" Rp12 triliun, sinyal jelas bahwa kota ini menempatkan investasi sebagai prioritas politik dan ekonomi. Kunci lonjakan ini bukan sekadar angka, melainkan strategi trilogi investasi: Bandung Investment Forum, Investor Day, dan Bandung Investment Summit yang digelar berulang sejak 2025. Di balik jargon forum, dampak riil yang lebih penting adalah penyederhanaan perizinan—misalnya pemangkasan layer penerbitan izin praktik tenaga kesehatan dari lima menjadi dua tahap. Ditambah kembali aktifnya penerbangan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung memadukan promosi investasi dengan perbaikan akses fisik dan layanan publik untuk mengikat modal agar tinggal lebih lama di daerah.

Bojonegoro: melampaui capaian setahun dan menantang tetangga

Bojonegoro memberi pelajaran bahwa kota tier 2 bisa tumbuh melawan arus. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi Bojonegoro pada Januari–Juni sebesar Rp802,47 miliar, melampaui total investasi sepanjang tahun sebelumnya yang hanya Rp742,98 miliar. Dalam hitungan sederhana, separuh tahun sudah setara 108 persen dari capaian setahun penuh, dengan lonjakan 166,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Ironisnya, pencapaian ini terjadi di tengah penurunan total investasi gabungan lima kabupaten sekitar 2,9 persen, sehingga Bojonegoro tidak sekadar terbawa arus regional, melainkan menciptakan arusnya sendiri. Selisih dengan Lamongan menyusut ekstrem: dari jarak sekitar Rp1,20 triliun sepanjang tahun lalu menjadi hanya Rp7,6 miliar pada semester I ini. Namun di balik euforia angka, catatan pentingnya adalah bagaimana investasi tersebut diterjemahkan menjadi tenaga kerja, keterlibatan usaha lokal, dan berapa besar nilai yang benar-benar menetap di Bojonegoro—pertanyaan yang akan membedakan statistik jangka pendek dengan kualitas pertumbuhan jangka panjang.

Sukabumi: Rp2,6 triliun dan 12.691 pekerjaan baru

Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa investasi bukan hanya permainan angka, tetapi soal nasib buruh lokal. Hingga triwulan II, realisasi investasi mencapai Rp2.607.755.391.405 atau sekitar Rp2,6 triliun, dengan dampak langsung berupa penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 12.691 orang. Target tahun ini ditetapkan Rp4,83 triliun, sehingga capaian pertengahan tahun sudah menyentuh hampir 54 persen dari sasaran yang direncanakan. Pernyataan Plt Kepala Bapperida, Haerul Imam, merangkum logika ekonominya: investasi daerah meningkatkan PDRB dan kapasitas produksi, sehingga perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Menariknya, struktur investasi Sukabumi relatif seimbang: PMA sekitar Rp1,29 triliun menyerap 10.319 orang, sementara PMDN sekitar Rp1,30 triliun menyerap 2.372 orang. PMA mendominasi penyerapan tenaga kerja melalui sektor sekunder seperti industri mineral non-logam, tekstil, alas kaki, dan makanan minuman. Di sisi lain, PMDN mendorong ekspansi sektor tersier seperti transportasi, pergudangan, telekomunikasi, listrik, gas, air, perumahan, kawasan industri, dan perdagangan. Kombinasi ini menandai Sukabumi sebagai contoh pergeseran basis ekonomi daerah dari sekadar konsumsi menuju produksi dan layanan berorientasi industri.

Momentum tier 2 dan arah pemerataan ekonomi regional

Jika tiga kasus ini disatukan, gambarnya jelas: pertumbuhan ekonomi regional sedang bergeser dari dominasi pusat bisnis ke jaringan kota-kota tier 2 yang lebih beragam. Bandung dengan trilogi investasi dan kemudahan perizinan, Bojonegoro dengan lonjakan di atas tren regional, serta Sukabumi dengan kombinasi PMA–PMDN dan penyerapan tenaga kerja besar, semuanya menunjuk ke satu hal—strategi pemerintah daerah mulai sinkron dengan agenda pemerataan investasi nasional. Pemerintah bukan lagi sekadar menunggu investor datang, melainkan aktif mengkurasi forum investasi, memperbaiki infrastruktur fisik (seperti bandara), dan menyederhanakan birokrasi. Namun momentum ini membawa kewajiban baru: memastikan kualitas investasi sepadan dengan skalanya. Tanpa pengawasan, investasi bisa berujung pada ketimpangan baru—lahan terkonsentrasi, upah minimum, dan rantai pasok yang tetap dikuasai pemain besar di luar daerah. Kesimpulannya, investasi daerah 2026 di Bandung, Bojonegoro, dan Sukabumi sudah memperlihatkan bahwa pemerataan bukan slogan, tetapi proses yang berjalan melalui angka, peraturan, dan keputusan politik harian. Tugas berikutnya adalah menjaganya tetap inklusif, menahan dominasi spekulatif, dan menautkan setiap rupiah investasi dengan kenaikan nyata kualitas hidup warga di daerah.