Proyek Infrastruktur Besar: Janji Pembangunan, Ancaman bagi Ekosistem
Proyek infrastruktur besar adalah pembangunan berskala luas seperti food estate, pusat perbelanjaan raksasa, dan jaringan jalan yang mengubah bentang alam, memerlukan lahan ribuan hektare, serta memicu konversi hutan, lahan basah, dan wilayah pesisir menjadi kawasan produksi dan komersial sehingga mengubah iklim lokal, siklus air, serta ruang hidup masyarakat adat dan komunitas sekitar. Dalam beberapa tahun terakhir, pola yang tampak adalah pembangunan yang mendahului pertanyaan mendasar: seberapa besar dampak lingkungan proyek infrastruktur ini terhadap hutan, air, dan sumber pangan lokal. Data deforestasi menunjukkan lonjakan perusakan hutan hingga 66 persen, dari 261.575 hektare pada 2024 menjadi 433.751 hektare pada 2025. Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah tanda bahwa proyek yang diklaim demi swasembada dan modernisasi sedang menggerus fondasi ekologis yang menopang hidup jutaan orang.
Food Estate Merauke: Swasembada Pangan yang Mengorbankan Air dan Dapur Adat
Merauke dijadikan laboratorium ambisi swasembada pangan dan energi dengan target pengembangan perkebunan tebu seluas 2,29 juta hektare di Papua Selatan. Pemerintah menyiapkan sawah baru, kebun tebu, sampai sentra peternakan, sementara pembukaan lahan terus dipercepat. Di atas kertas, ini disebut solusi krisis pangan dan energi; di lapangan, masyarakat adat kehilangan lahan dan sumber hidup mereka. Masyarakat adat di Merauke hampir sepenuhnya bergantung pada alam untuk kebutuhan dapur, pangan, pertanian, hingga air bersih, dan pembukaan lahan tanpa memperhatikan dampak ekologis merusak sendi kehidupan mereka. Ketika tutupan vegetasi alami di wilayah konsesi perusahaan dibuka, banjir besar menyapu permukiman dan mencemari lahan pertanian, memicu gagal panen dan mengganggu akses pangan lokal. Kekhawatiran kian besar saat ikan mati tak wajar dan air menyebabkan gatal pada kulit, diduga terkait penggunaan bahan kimia di perkebunan.
Lonjakan deforestasi di Papua memperjelas skala kerusakan: pada 2025, deforestasi di Bumi Cenderawasih mencapai 77.678 hektare, naik dari 17.341 hektare pada 2024, atau hampir 350 persen. Di tengah kerusakan itu, proyek tetap berjalan dan hingga kini tidak ada tanda-tanda penghentian atau kajian ulang menyeluruh. Food estate di Merauke menjadi contoh gamblang bagaimana narasi “swasembada” dapat membungkus pengalihan ruang hidup masyarakat adat menjadi lahan industri. Dalam situasi ini, masyarakat adat bukan sekadar terdampak; mereka dipaksa menanggung risiko banjir, kehilangan kebun dan sungai, sekaligus hilangnya kedaulatan atas pangan mereka sendiri. Saat perkebunan tebu ditargetkan beroperasi pada 2027 dan memproduksi hingga 300.000 kiloliter etanol per tahun, pertanyaannya: siapa yang benar-benar diuntungkan dari energi “bersih” yang lahir dari hutan yang ditebang dan sungai yang tercemar?
Pakuwon Mall Semarang dan AMDAL yang Diperlakukan Sebatas Formalitas
Di Semarang, proyek Superblok Pakuwon Mall menjadi cermin lain bagaimana AMDAL pembangunan sering direduksi menjadi urusan administrasi. Proyek ini direncanakan berdiri di atas lahan sekitar 22,7 hektare dengan bangunan setinggi kurang lebih 180 meter dan memiliki 11 lantai retail. Skala sebesar ini jelas membawa dampak lingkungan proyek infrastruktur yang tidak kecil, apalagi dibangun di kawasan lereng Gombel Lama yang rentan. Ketua FAR, Eko Haryanto, menegaskan bahwa aspek lingkungan tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai kelengkapan administratif. Ia merujuk pada ketentuan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur batas skala pembangunan untuk menentukan kewajiban AMDAL.
Kekhawatiran utama bukan hanya dokumen di atas meja, tetapi risiko nyata di lapangan: perubahan tata air, limpasan hujan yang meningkat, sistem drainase yang bisa kewalahan, hingga stabilitas tanah dan potensi longsor di lereng Gombel. Permukiman di sekitar lokasi pun berpotensi merasakan konsekuensi langsung jika kajian lingkungan dilakukan asal jadi. FAR meminta pemerintah memastikan kesesuaian dokumen lingkungan yang digunakan dan mendesak Dinas Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan transparan dokumen tersebut. Pertanyaan yang menggantung: jika proyek sebesar ini masih menimbulkan sengketa soal AMDAL, berapa banyak proyek lain yang lolos dengan kajian seadanya. Di sini, kelemahan AMDAL bukan masalah teknis; ia menjadi pintu masuk bencana ekologis dan sosial yang baru.
Tonotwiyat di Jayapura: Hutan Perempuan yang Dikepung Infrastruktur
Di Teluk Youtefa, Jayapura, hutan mangrove adat Tonotwiyat — dikenal sebagai Hutan Perempuan — terancam hilang dalam satu dekade ke depan. Ini bukan sekadar kasus hutan mangrove terancam, melainkan runtuhnya sistem budaya dan ekonomi perempuan adat Kampung Enggros. Tonot berarti hutan bakau dan wiyat berarti ajakan; Tonotwiyat adalah ajakan kultural untuk menjaga mangrove dalam sistem adat Manjo yang membagi ruang antara laki-laki dan perempuan. Di sinilah mama-mama Enggros mencari ikan, kekerangan, dan udang, sekaligus menjaga identitas yang diwariskan lintas generasi.
Tekanan utama datang dari pembangunan infrastruktur yang memicu alih fungsi lahan, maraknya kafe di sepanjang pantai setelah pembukaan Jembatan Youtefa, serta sampah plastik dari daratan dan absennya regulasi perlindungan. Untuk membuka kafe, pohon mangrove ditebang; ketika 10 kafe berdiri, puluhan pohon hilang dan ekosistem laut ikut merosot. Plastik yang masuk menutup substrat tempat biota laut berkembang biak dan menghambat pertumbuhan mangrove. Lebih ironis lagi, izin lingkungan berupa AMDAL tidak pernah diterbitkan untuk pembangunan di area tersebut, dan dinas lingkungan hidup setempat disebut tidak mengeluarkan AMDAL bagi siapapun yang membangun di sana. Riset yang baru berjalan diharapkan memberi dokumentasi ilmiah yang selama ini nyaris tidak ada dan mendorong lahirnya kebijakan konkret di tingkat provinsi.
Pelajaran dari Timur: Pembangunan Tanpa Perlindungan Lingkungan adalah Bunuh Diri Kolektif
Dari food estate Merauke, superblok di Semarang, hingga hutan mangrove Tonotwiyat, pola yang tampak serupa: proyek besar bergerak cepat, perlindungan lingkungan dan konsultasi komunitas tertinggal jauh. Deforestasi yang melonjak, banjir yang mencemari lahan pertanian, hutan mangrove terancam hilang, dan masyarakat adat kehilangan lahan bukanlah “efek samping”, melainkan konsekuensi langsung dari keputusan politik dan ekonomi yang mengabaikan daya dukung alam.
Jika AMDAL pembangunan terus diperlakukan sebagai formalitas dan izin dibiarkan longgar, kita sedang mengunci diri dalam spiral krisis: banjir lebih sering, longsor lebih mematikan, dan sumber pangan lokal semakin rapuh. Pembangunan yang waras harus dimulai dari pengakuan bahwa hutan, mangrove, dan tanah ulayat bukan “lahan kosong” untuk diisi, tetapi sistem hidup yang menjaga air, iklim, dan dapur keluarga. Artinya, setiap proyek infrastruktur besar wajib melewati kajian lingkungan yang ketat, partisipasi bermakna masyarakat adat, serta batas tegas terhadap alih fungsi hutan dan lahan basah. Tanpa itu, setiap jalan baru dan mall megah hanyalah monumen pendek akal: berdiri di atas ekosistem yang perlahan runtuh.
