Pelajaran Besar di Balik Proyek Infrastruktur Gagal
Proyek infrastruktur gagal adalah inisiatif pembangunan skala besar yang berhenti di tengah jalan, meleset dari tujuan, atau kehilangan relevansi karena tata kelola infrastruktur yang lemah, desain kebijakan yang keliru, dan ketiadaan mekanisme pengakhiran yang jelas, sehingga meninggalkan beban ruang, finansial, dan psikologis bagi masyarakat luas.
Inti masalah kita bukan kekurangan proyek, tetapi kegagalan menyelesaikan siklus hidupnya secara sehat: dari perencanaan, pendanaan, operasi, hingga berani menutup ketika tak lagi relevan. Selama lebih dari tiga dekade, skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) digadang sebagai solusi pembiayaan jangka panjang. Namun hasilnya masih minim; banyak proyek lambat, mahal, bahkan tak pernah mencapai tahap closing.
Di sisi lain, monorel Jakarta menjadi simbol konkret bagaimana keputusan yang digantung berpuluh tahun mengubah kota menjadi museum kegagalan kebijakan. Pembongkaran tiang monorel Jakarta, yang diputuskan dan diumumkan terbuka di hadapan kepala daerah dan aparat penegak hukum, menandai momen langka ketika keberanian politik digunakan untuk mengakhiri, bukan meresmikan proyek baru.
KPBU: 30 Tahun Janji Besar, Output Kecil
KPBU Indonesia masalah utamanya bukan pada konsep, melainkan pada pelaksanaan. Selama lebih dari tiga dekade, KPBU diadopsi untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur dengan menarik modal dan keahlian swasta. Di atas kertas, KPBU menjanjikan value for money: infrastruktur lebih cepat, lebih efisien, dan biaya siklus hidup yang lebih rendah. Kenyataannya, banyak proyek tertahan di fase persiapan, tersandera dukungan anggaran, jaminan, dan ketidakpastian hukum.
Menurut Harun Al‑Rasyid Lubis, pertanyaan kuncinya tajam: "Mengapa setelah lebih dari 30 tahun mencoba, masih gagal memaksimalkan potensi sejati KPBU?" Jawabannya berlapis. Pembagian risiko sering memakai template generik yang tidak sesuai karakter proyek, membuat negara tetap menanggung risiko melalui jaminan informal dan intervensi politik.
Lebih jauh, tata kelola KPBU tersebar di banyak kementerian, kapasitas institusi tak merata, penilaian risiko lemah, dan evaluasi value for money yang terstandar belum dijalankan konsisten. Alhasil, KPBU berubah menjadi sekadar model pengadaan lain, bukan mekanisme transformasi tata kelola infrastruktur. Kita terlalu sibuk menambah daftar proyek, terlalu sedikit membangun sistem yang mampu melahirkan proyek layak dan bankable.
Monorel Jakarta: Ketika Beton Mangkrak Menjadi Cermin Kebijakan
Monorel Jakarta pembongkaran tiangnya mengajarkan bahwa infrastruktur bukan hanya urusan fisik, melainkan juga narasi dan kejelasan status aset. Selama hampir dua dekade, tiang-tiang monorel berdiri sebagai penanda ambisi transportasi massal yang terhenti karena ketiadaan kepastian pembiayaan. Proyek ini masuk ke kevakuman: tidak berjalan, tidak dihentikan secara resmi.
Sementara itu, arah transportasi kota beralih. Sistem busway tumbuh menjadi tulang punggung mobilitas harian, lalu MRT dan LRT dioperasikan membentuk jaringan angkutan massal baru. Dalam konteks ini, monorel kehilangan posisi strategisnya bukan karena idenya salah, melainkan karena kebutuhan kota berkembang melampaui desain awalnya.
Keputusan membongkar tiang monorel secara terbuka menjadi pengecualian penting: diumumkan dan disaksikan gubernur, mantan gubernur, pejabat daerah, dan aparat hukum, serta diliput luas media. Ketika tiang itu runtuh, yang roboh bukan hanya struktur beton, tetapi juga keraguan untuk mengakhiri. Tujuannya jelas: mengembalikan fungsi ruang publik dan menutup ruang tafsir bahwa proyek tersebut akan dihidupkan kembali.
Dampak Proyek Mangkrak bagi Warga dan Ruang Kota
Proyek infrastruktur gagal bukan masalah teknis di ruang rapat, melainkan beban sehari-hari bagi warga. Struktur mangkrak seperti tiang monorel mengganggu lanskap kota dan memotong ruang publik, tetapi lebih berbahaya lagi: ia menormalisasi gagasan bahwa proyek boleh tidak selesai tanpa konsekuensi.
Dalam kondisi seperti itu, ruang publik menanggung dampak sosial dan spasial: kualitas visual kota menurun, rasa memiliki warga terhadap ruangnya luntur, dan muncul sikap permisif terhadap pemborosan sumber daya. Situasi serupa muncul di berbagai daerah: infrastruktur berhenti di tengah jalan lalu bertahan dalam status tak jelas karena persoalan kontrak, status aset, atau kehati-hatian hukum yang berlebihan.
Pembongkaran monorel mengirim pesan penting: mengakhiri proyek bukan pengakuan kalah, melainkan bagian dari disiplin tata kelola yang sehat. Mengakhiri sebuah proyek yang sudah kehilangan relevansi memungkinkan energi birokrasi, anggaran pemeliharaan, dan perhatian politik dialihkan ke inisiatif yang lebih bermakna. Tanpa keberanian menyudahi, setiap proyek baru hanya menumpuk di atas warisan yang belum dibereskan.
Membangun Sistem, Bukan Hanya Proyek: Jalan Keluar dari Siklus Gagal
Keluar dari lingkaran proyek infrastruktur gagal mensyaratkan pergeseran fokus: dari mengejar groundbreaking ke membangun tata kelola infrastruktur yang konsisten. Strategi KPBU ke depan harus beralih dari sekadar mendorong proyek menjadi membangun sistem. Artinya, menstandarkan penilaian value for money di seluruh sektor berdasarkan biaya siklus hidup, kualitas layanan, dan profil risiko.
Langkah berikutnya adalah memperkuat kapasitas persiapan proyek—studi kelayakan, analisis risiko, hingga kepastian hukum—serta mengembangkan kerangka tata kelola KPBU nasional yang selaras dengan praktik terbaik internasional. Pembiayaan murah, termasuk dari lembaga pembangunan internasional, hanya boleh digunakan untuk proyek yang sudah dipersiapkan matang dan dinilai menyeluruh.
Pelajaran dari monorel menutup lingkaran: negara perlu mekanisme penutupan proyek yang jelas, transparan, dan akuntabel, dengan kejelasan status aset dan prosedur pengakhiran ketika sebuah inisiatif kehilangan relevansi. Mengakhiri proyek tepat waktu sama pentingnya dengan memulai. Tanpa itu, setiap kebijakan akan menggantung di udara, meninggalkan kota dan warganya terperangkap di antara tiang-tiang beton yang tak lagi punya masa depan.
