Laporan yang menuntut perhatian serius
Perundungan di sekolah adalah tindakan menyakiti atau menekan siswa yang dapat membuat lingkungan belajar terasa tidak aman dan berdampak pada kesejahteraan anak. Dugaan perundungan terhadap seorang siswa SDN 02 Langkap, Kecamatan Kedungwuni, kini menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Pekalongan setelah dilaporkan membawa dampak psikologis bagi korban. Anggota DPRD Shellvaria Paparingga menerima pengaduan dari ibu korban pada Selasa sore, 27 Oktober 2026; menurut pengaduan tersebut, lima siswa diduga terlibat. Angka dan laporan itu belum menggantikan pemeriksaan fakta. Namun, cukup untuk menegaskan bahwa laporan harus ditangani dengan serius, bukan diperkecil sebagai urusan biasa ant anak.
Wakil Ketua Komisi D DPRD, Mashadi, menyebut korban dilaporkan menjadi pendiam, takut berangkat ke sekolah, dan menunjukkan perubahan perilaku. Informasi yang diterimanya menyebut dugaan perlakuan tersebut bermula saat korban duduk di kelas III, berlanjut pada kelas IV dan V, lalu kembali terjadi ketika berada di kelas VI. Karena tuduhan masih perlu diverifikasi, kehati-hatian dalam menyebutnya penting. Tetapi ketidakpastian bukan alasan untuk menunda langkah perlindungan.
Evaluasi harus berpusat pada keselamatan anak
Perubahan perilaku, rasa takut, dan keengganan pergi ke sekolah layak ditanggapi sebagai tanda yang perlu diperiksa, meski tidak tampak luka fisik. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman; karena itu, kepala sekolah, guru, wali kelas, serta tim pencegahan dan penanganan kekerasan perlu menindaklanjuti laporan dengan menggali keterangan dari semua pihak. Prosesnya harus objektif, tidak menyudutkan korban, dan tidak menetapkan kesimpulan sebelum fakta terverifikasi. Mashadi juga meminta pihak sekolah dan Dinas Pendidikan lebih peka terhadap perubahan sikap siswa dan mengawasi interaksi mereka.
Evaluasi kasus bullying semestinya lebih luas daripada mencari siapa yang bersalah. Pemeriksaan perlu menguji bagaimana laporan diterima, pengawasan dijalankan, dan keselamatan korban dijaga setelah pengaduan. Shellvaria mendorong evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan instansi terkait sekaligus penguatan pencegahan perundungan. Tanpa perubahan dalam pengawasan dan respons sekolah, penyelesaian satu laporan tidak cukup untuk mengurangi risiko kejadian serupa.
Pemulihan dan perlindungan tidak boleh berhenti pada mediasi
Shellvaria berupaya memfasilitasi pertemuan yang melibatkan keluarga korban, keluarga siswa yang diduga terlibat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan. Mashadi menyampaikan bahwa kedua keluarga telah dipertemukan bersama pihak terkait dan mencapai kesepakatan, termasuk kesediaan keluarga siswa yang diduga terlibat membantu biaya transportasi korban untuk berobat; biaya pengobatan disebut ditanggung melalui BPJS. Ia menegaskan DPRD akan mengawal pelaksanaan kesepakatan agar pemulihan tidak berhenti pada pertemuan atau dokumen.
Mediasi hanya bermakna bila menghasilkan perlindungan siswa yang nyata, bukan perdamaian yang menekan anak untuk diam atau mengabaikan dampaknya. Korban perlu memperoleh asesmen tenaga profesional dan pendampingan sesuai kebutuhan, serta perlindungan dari intimidasi, pengucilan, atau tindakan balasan. Kesepakatan keluarga juga tidak menghapus tanggung jawab sekolah dan dinas untuk memeriksa laporan serta memperbaiki pengawasan. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan seberapa cepat persoalan ditutup, melainkan apakah anak merasa aman, mendapat dukungan, dan dapat kembali belajar tanpa takut.
