Insiden yang mengguncang Kalijaga
Keracunan MBG adalah dugaan gangguan kesehatan yang muncul setelah penerima manfaat mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis, dan kasus di Kalijaga menuntut pemeriksaan serius atas proses pengolahan serta pengawasannya. Pada Selasa malam, 20 Oktober 2026, puluhan warga mendatangi dapur SPPG Kalijaga dan menuntut operasionalnya dihentikan setelah lebih dari 100 orang, sebagian besar siswa SD dan TK, dibawa ke rumah sakit. Mual, muntah, dan sakit perut hebat dilaporkan pada siswa SD Taman Kalijaga, SD Kalijaga Permai, dan TK Teratai. Lonjakan pasien anak juga sempat memenuhi UGD, sementara keluarga menunggu penanganan medis dengan cemas. Besarnya dampak ini membuat dugaan keracunan tak bisa diperlakukan sebagai gangguan rutin. Namun, penyebabnya tetap harus ditetapkan melalui pemeriksaan, bukan asumsi atau kabar yang beredar.
Di tengah kepanikan, beredar kabar bahwa seorang siswa meninggal. DPRD memastikan kabar itu hoaks. Klarifikasi tersebut penting, tetapi tidak menghapus keresahan orang tua maupun kebutuhan untuk menjelaskan secara terbuka apa yang terjadi. Pada Rabu, 21 Oktober, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio mengunjungi SPPG Kalijaga-Harjamukti untuk mengawal penanganan insiden. Sumber menyebut jumlah paket yang menjadi acuan penyediaan makanan mencapai 2.555. Skala layanan sebesar itu mempertegas taruhan keselamatan: satu kegagalan prosedur dapat berdampak pada banyak anak sekaligus.
Desakan warga dan pertanyaan tentang prosedur
Kemarahan warga dapat dipahami, tetapi tuntutan penutupan fasilitas perlu diikuti penyelidikan yang jelas dan pertanggungjawaban berbasis bukti. Warga menilai ada kelalaian dalam higienitas dan keamanan pangan, lalu mendesak dapur ditutup. Saat sidak, anggota DPRD Umar Stanis Klau mengatakan diskusi dengan Kepala SPPG mengungkap adanya masakan yang disiapkan di luar dapur, yakni telur puyuh. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan, dari bahan baku hingga makanan siap saji, seharusnya berlangsung di dapur SPPG. Siapa yang mengolah telur tersebut di luar dapur masih ditelusuri. Temuan itu patut diperiksa, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa proses tersebut menjadi penyebab gangguan kesehatan. Penetapan sebab memerlukan pemeriksaan yang cermat.
Andrie mengingatkan bahwa bahan baku harus bermutu dan bersih, sedangkan memasak serta menyiapkan makanan wajib dilakukan secara higienis untuk menekan risiko kontaminasi. Pengelola juga perlu menyesuaikan produksi dengan kapasitas dapur, bukan memaksakan layanan saat kewalahan. Ini inti SOP SPPG: prosedur harus melindungi penerima manfaat, bukan menjadi formalitas. Jika pengolahan di luar dapur terbukti terjadi, pengelola perlu menjelaskan alasan, pihak yang bertanggung jawab, dan tindakan korektifnya. Yayasan yang menaungi SPPG disebut menyatakan bersedia menanggung biaya yang timbul akibat insiden. Komitmen tersebut penting bagi keluarga terdampak, tetapi tidak menggantikan kewajiban untuk mengungkap penyebab dan memperbaiki sistem.
Evaluasi harus berlaku untuk seluruh SPPG
Insiden di Kalijaga seharusnya menjadi pemicu pemeriksaan menyeluruh, bukan alasan untuk menganggap seluruh dapur lain telah melakukan pelanggaran. DPRD Kota Cirebon meminta SOP seluruh SPPG dievaluasi. Wakil Ketua DPRD Harry Saputra Gani menyampaikan desakan itu saat menerima aspirasi Serikat Mahasiswa Bersama Rakyat pada Kamis, 22 Oktober 2026; Komisi III berencana memanggil SPPG di kota tersebut untuk menilai penerapan prosedur. Dinas terkait juga akan melakukan supervisi, sementara DPRD menyatakan akan mengawal prosesnya. Pemeriksaan lintas dapur masuk akal: langkah ini dapat menemukan celah sebelum insiden serupa terjadi, sekaligus membedakan kegagalan lokal dari masalah sistemik. Evaluasi yang hanya berakhir pada teguran tidak cukup jika bukti menunjukkan pelanggaran yang membahayakan anak.
Mahasiswa meminta penanganan tidak berhenti pada sanksi administratif dan mendorong proses hukum jika ditemukan unsur pidana. Harry menyatakan penindakan tegas harus dilakukan apabila unsur tersebut terbukti. Sementara itu, Andrie berjanji DPRD akan terus mengawal kasus, dan Umar mengatakan penelusuran terkait pengolahan telur puyuh di luar dapur masih berlangsung. Orang tua yang menolak anaknya menerima MBG setelah kejadian juga berhak menentukan pilihan, menurut Harry. Kepercayaan tidak dapat dipulihkan lewat imbauan saja. Perlu hasil pemeriksaan yang dapat dipahami publik, tindak lanjut yang terukur, dan komunikasi yang tidak menutup-nutupi ketidakpastian.
Keamanan makanan sekolah harus menjadi ukuran utama
Program pemenuhan gizi bagi anak hanya dapat berjalan baik jika keamanan makanan sekolah ditempatkan setara dengan nilai gizinya. Pengawasan makan bergizi mesti mencakup pemeriksaan bahan, kebersihan dapur, proses memasak, penyiapan, dan kecocokan jumlah produksi dengan kapasitas. DPRD telah meminta pengelola tidak memaksakan layanan ketika dapur kewalahan, serta menegaskan makanan harus diolah sesuai prosedur. Prinsip tersebut perlu diterapkan di semua SPPG, bukan hanya setelah muncul korban. Pemeriksaan juga harus memeriksa pelaksanaan nyata, bukan sekadar kelengkapan dokumen: prosedur tertulis tak berarti jika tahapan penting dilakukan di luar ketentuan. Pada akhirnya, keselamatan anak harus menjadi ukuran keberhasilan MBG. Evaluasi menyeluruh, transparansi hasil, dan pertanggungjawaban yang tegas adalah syarat untuk mengembalikan kepercayaan keluarga.
