Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

PLN Amankan Lahan Proyek dan Rapikan Legalitas Aset

PLN Amankan Lahan Proyek dan Rapikan Legalitas Aset
Minat|Percetakan 3D

Kepastian lahan adalah bagian dari keandalan listrik

Lahan infrastruktur listrik mencakup bidang yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit serta jaringan, sehingga hak penggunaannya perlu jelas sebelum proyek berjalan dan asetnya harus tertib secara hukum. Dua langkah PLN UIP Sulawesi di Sulawesi Tenggara memperlihatkan bahwa pengamanan lahan tidak berhenti pada pembangunan baru: perusahaan juga perlu merapikan dokumen kepemilikan atau hak atas bidang yang telah digunakan. Pendekatan ini tepat, sebab ketidakjelasan lahan dapat menghambat pekerjaan fisik maupun menyisakan risiko hukum setelah infrastruktur beroperasi. Dampaknya bagi warga bukan soal administrasi semata. Infrastruktur yang dapat dibangun dan dikelola dengan kepastian lebih baik diharapkan memperkuat pasokan, meningkatkan keandalan layanan, dan membantu memenuhi kebutuhan listrik yang terus tumbuh. Namun hasilnya bergantung pada tindak lanjut nyata, bukan sekadar rapat atau penyerahan dokumen.

Sewa lahan untuk membuka jalan PLTMG Baubau 2

Untuk mendukung PLTMG Baubau 2, PLN UIP Sulawesi bersama Pemerintah Kota Baubau dan jajaran kejaksaan mematangkan draf sewa lahan PLTMG milik pemerintah daerah. Pembahasan berlangsung pada 26–27 Oktober 2026 di kantor PLN UIP Sulawesi, dengan fokus menyelaraskan aspek administrasi dan hukum. Kehadiran Pemkot, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Negeri Baubau, serta perwakilan DPRD menunjukkan bahwa penggunaan aset publik perlu diuji melalui proses lintas lembaga, bukan diperlakukan sebagai urusan teknis belaka. Sekretaris Daerah Baubau La Ode Darus Salam menyatakan pembangunan pembangkit itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan memperkuat pasokan di Baubau serta sekitarnya. Langkah berikutnya adalah menuntaskan proses pemanfaatan lahan secara tertib dan sesuai ketentuan. Draf yang matang memberi dasar, tetapi kepastian baru tercapai ketika kesepakatan penggunaan lahan benar-benar diselesaikan.

PLN Amankan Lahan Proyek dan Rapikan Legalitas Aset

Sertifikat menertibkan aset yang sudah digunakan

Berbeda dari penyelesaian hak pakai lahan untuk proyek yang sedang disiapkan, sertifikasi menangani legalitas aset ketenagalistrikan yang telah ada. Pada 22 Oktober 2026, PLN UIP Sulawesi menerima secara simbolis 44 Sertifikat Hak Guna Bangunan dari Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara untuk 98 persil aset tanah. Bidang-bidang itu tersebar di lima lokasi: 47 persil untuk GITET 275 kV Kendari, 44 untuk SUTET 275 kV Andowia–Kendari, lima untuk SUTT 150 kV Kolaka–Pomalaa Switching, serta masing-masing satu untuk SUTT 150 kV Kolaka–Unaaha dan Kendari–Andolo. Jumlah sertifikat yang lebih kecil daripada jumlah persil tidak menghapus kebutuhan untuk memastikan setiap bidang tercatat dengan tepat. Sertifikat tanah PLN memperkuat dasar perlindungan aset tanah PLN; penyelarasan data PLN dan BPN juga penting agar pekerjaan yang selesai serta kendala yang tersisa dapat dipantau.

Dua jalur, satu standar akuntabilitas

Kedua upaya ini menyasar tahap yang berbeda. Draf sewa Baubau mengatur hak penggunaan tanah milik pemerintah daerah demi membuka jalan bagi pembangunan PLTMG Baubau 2. Sertifikasi di tingkat provinsi merapikan bukti hukum atas bidang yang sudah menjadi bagian dari infrastruktur kelistrikan. Yang pertama bersifat persiapan proyek; yang kedua adalah penertiban dan pengamanan aset. Keduanya sama-sama perlu transparansi, data yang cocok, dan tindak lanjut yang bisa diperiksa publik. PLN menyebut koordinasi dengan Pemkot dan kejaksaan akan berlanjut untuk mematangkan pemanfaatan lahan, sedangkan sinergi dengan BPN diarahkan untuk meneruskan penataan aset secara terukur dan akuntabel. Arah itu patut didukung, tetapi ukuran keberhasilannya harus berupa hak penggunaan yang tuntas dan catatan aset yang konsisten. Tanpa penyelesaian tersebut, kepastian hukum hanya menjadi janji administratif.

Kesimpulannya, PLN sedang mengamankan dua sisi kebutuhan lahan: akses untuk proyek baru dan kepastian dokumen bagi aset yang telah ada. Ketika proses sewa Baubau diselesaikan dan sertifikasi ditindaklanjuti dengan pencocokan data, risiko pertanahan dapat ditekan dan pembangunan lebih punya landasan yang jelas. Pada akhirnya, warga membutuhkan hasil yang terasa dalam pasokan serta keandalan layanan listrik, bukan hanya bertambahnya berkas.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!