Peremajaan perlu dimulai dari kepastian hak
Peremajaan sawit rakyat adalah upaya mengganti tanaman kelapa sawit yang tua atau kurang produktif dengan tanaman baru agar kebun pekebun dapat menghasilkan lebih baik dan usaha mereka berkelanjutan. Namun, program ini sulit melaju ketika petani belum memiliki kepastian atas lahan yang mereka kelola. Dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (Penas) III APKASINDO di Jakarta, Rabu (28/10/2026), Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menempatkan kejelasan hak atas tanah sebagai fondasi peningkatan produktivitas dan pelaksanaan PSR. Pandangan itu tepat: legalitas lahan sawit bukan urusan administrasi belaka, melainkan dasar bagi pekebun untuk mengajukan program, mengatur investasi kebun, dan merencanakan masa tunggu sampai tanaman baru berproduksi. Tanpa kepastian tersebut, dorongan mempercepat peremajaan berisiko berhenti di tingkat kebijakan, sementara pekebun menanggung ketidakpastian di lapangan.
Kesenjangan pelaksanaan menunjukkan hambatan nyata
Skala persoalan ini penting bagi seluruh industri: perkebunan rakyat mencakup sekitar 6,9 juta hektare, atau 41 persen dari luas kebun sawit nasional. Akan tetapi, besarnya peran pekebun belum tercermin dalam laju penanaman ulang. Hingga 23 Oktober 2026, lahan yang memperoleh rekomendasi teknis mencapai 448.001 hektare, sedangkan tahap tumbang dan pencacahan tanaman mencapai 341.247 hektare dan luas tanam baru 320.839 hektare. Selisih antartahap memperlihatkan bahwa rekomendasi saja belum cukup; dokumen, kesiapan kebun, pendanaan, dan kemampuan kelompok pekebun mengeksekusi pekerjaan juga menentukan hasil. Ditjen Perkebunan mengidentifikasi legalitas lahan, kelembagaan, akses permodalan, dan produktivitas sebagai hambatan PSR. Karena itu, mengukur keberhasilan hanya dari persetujuan atau rekomendasi akan memberi gambaran yang terlalu optimistis.
Bappenas juga mendorong agar reforma agraria menghasilkan kepastian hukum yang benar-benar dapat digunakan pekebun, dengan organisasi petani dan pemerintah ikut mengawal penyelesaiannya. Langkah itu harus berjalan beriringan dengan penguatan kelompok dan koperasi. Pekebun yang terorganisasi lebih siap mengurus dokumen, menyusun rencana peremajaan, dan berkoordinasi dengan lembaga pendanaan serta mitra. Jika kelembagaan lemah, proses yang memerlukan banyak tahapan akan semakin berat bagi petani perorangan.
Modal perlu menjangkau pekebun yang siap
Kenaikan bantuan peremajaan dari Rp30 juta per hektare pada periode 2020 hingga Agustus 2024 menjadi Rp60 juta per hektare sejak September 2024 memperbesar dukungan biaya bagi pekebun. Namun, tambahan dana tidak otomatis menghapus kendala akses modal pekebun. Bantuan hanya bisa berdampak jika petani memenuhi persyaratan, memiliki dokumen lahan yang memadai, dan sanggup menjalankan tahapan program. Pekebun juga menghadapi jeda pendapatan saat tanaman lama ditebang dan tanaman pengganti belum menghasilkan. Maka, desain dukungan perlu memperhitungkan kesiapan pelaksanaan di lapangan, bukan sekadar besaran alokasi. Tanpa pendampingan dan kelembagaan yang mampu mengelola proses, dana berisiko tidak sampai pada kebun yang paling membutuhkan peremajaan.
Kebutuhan itu mendesak karena sebagian kebun telah ditanami pohon tua yang hasilnya menurun, sementara lebih dari 60 persen petani rakyat masih menggunakan benih tidak bersertifikat atau ilegal. Kondisi tersebut menekan produktivitas sawit rakyat sekaligus membatasi peluang peningkatan pendapatan. Peremajaan akan lebih bermakna jika tanaman pengganti berasal dari benih bermutu dan disertai penerapan praktik budidaya yang baik. Tanpa pembenahan mutu benih dan cara pengelolaan, mengganti pohon saja belum menjamin hasil kebun membaik.
Percepatan harus berujung pada hasil kebun
GAPKI mendorong percepatan PSR dan mengajak kementerian teknis, DPR, serta pemangku kepentingan lain memperkuat sinergi untuk mengatasi kendala petani. Dorongan ini seharusnya dinilai dari perubahan yang dirasakan pekebun: lahan yang bisa diremajakan, tanaman baru yang tumbuh baik, dan produktivitas yang meningkat. Forum IPOS ke-11 di Medan mempertemukan petani, perusahaan, regulator, pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk membahas peremajaan, produktivitas, keberlanjutan, serta arah kebijakan. Forum dapat membuka jalan bagi langkah konkret, tetapi hasilnya harus diteruskan menjadi koordinasi dan penyelesaian hambatan di lapangan.
Kesimpulannya, peremajaan sawit rakyat tidak akan berhasil hanya dengan memperbesar bantuan atau menetapkan target tanam. Kepastian legalitas lahan, organisasi pekebun yang berfungsi, akses modal yang dapat dijangkau, benih bersertifikat, dan pendampingan budidaya harus dibangun sebagai satu rangkaian. Pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendanaan, perusahaan mitra, serta organisasi petani perlu membagi peran untuk menutup celah antara rekomendasi dan penanaman. Bila rangkaian itu berjalan, PSR dapat menjadi jalan nyata menuju kebun yang lebih produktif dan pendapatan pekebun yang lebih baik, bukan sekadar program yang tercatat di atas kertas.
