Larangan sebagai kebijakan perlindungan
Larangan vape bagi aparatur adalah kebijakan yang membatasi penggunaan rokok elektrik oleh pejabat, pegawai, dan pelajar di lingkungan kerja serta lembaga pendidikan demi melindungi masyarakat dari risiko kesehatan dan penyalahgunaan narkoba. Di Sulawesi Selatan, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menerbitkan surat edaran pada 3 November 2026 yang melarang bupati, wali kota, ASN, pegawai non-ASN, karyawan BUMD, dan pelajar menggunakan vape di lingkungan pemerintahan kabupaten dan kota. Ini bukan sekadar aturan tentang perilaku pribadi: ketika instansi menjadi tempat penggunaan yang dibatasi, pemerintah juga menetapkan standar yang terlihat oleh publik dan generasi muda. Larangan vape ASN karena itu layak dibaca sebagai upaya pencegahan, bukan pengganti edukasi tentang bahaya rokok elektrik. Agar kebijakan dipercaya, pembatasan harus disertai penjelasan yang masuk akal dan penerapan yang konsisten.
Perlindungan generasi muda jadi alasan utama
Pemerintah provinsi menyebut kebijakan itu sebagai langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari potensi penyalahgunaan narkoba dan dampak kesehatan jangka panjang penggunaan vape. Surat edaran tersebut juga berangkat dari perhatian Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan ini memberi arah yang penting: pembahasan bahaya rokok elektrik tidak boleh berhenti pada larangan di kantor, tetapi perlu menjangkau sekolah, kampus, dan pesantren. Edaran meminta kepala daerah menerbitkan arahan bagi lembaga pendidikan, melarang penggunaan sekaligus peredaran vape di lingkungan masing-masing. Namun pembatasan akan lebih kuat bila disertai komunikasi yang jelas mengenai alasan dan cakupannya. Tanpa itu, aturan berisiko dipahami sebagai larangan administratif semata, bukan bagian dari perlindungan anak muda.
Pengawasan pemerintah dan polisi berbeda
Aturan vape pemerintah dan kebijakan kepolisian sama-sama membatasi penggunaan, tetapi cara pelaksanaannya berbeda. Di Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten dan kota diminta mengawasi serta memantau kepatuhan secara berkala, memasang tanda larangan, menerapkan sanksi disiplin sesuai peraturan, dan menyampaikan laporan kepada gubernur melalui Dinas Kesehatan. Di Polres Majalengka, tindak lanjut atas perintah Kapolri berfokus pada sosialisasi internal kepada personel di markas polres dan polsek. Larangan disampaikan dalam apel rutin maupun pengarahan saat kegiatan personel. Pola pertama mengandalkan pengawasan lintas instansi dan pelaporan; pola kedua menekankan pengingat langsung dalam organisasi. Perbedaan ini masuk akal, tetapi keduanya perlu memastikan bahwa anggota memahami ruang lingkup larangan dan konsekuensi pelanggaran.
Konsistensi menentukan wibawa aturan
Sosialisasi di Polres Majalengka menunjukkan bahwa pengumuman saja belum cukup: aturan harus terus dijelaskan kepada personel di berbagai unit. Sementara itu, pemerintah daerah diminta melakukan pemantauan berkala dan menerapkan sanksi disiplin bagi pegawai maupun pelajar yang melanggar sesuai ketentuan. Kedua pendekatan itu perlu dijalankan secara transparan dan seimbang. Jika pengawasan hanya tertulis di surat atau disampaikan sesekali, larangan mudah kehilangan daya. Jika sanksi diterapkan tanpa pemahaman yang memadai, tujuan perlindungan bisa tertutup oleh kesan penertiban semata. Kebijakan ini akan lebih kuat ketika pemerintah dan kepolisian menjelaskan batas aturan, menjalankan pengawasan secara konsisten, serta mempertahankan edukasi tentang risiko vape. Perlindungan generasi muda patut menjadi ukuran keberhasilan, bukan sekadar banyaknya larangan.






