Kembali ke tiga kelompok peminatan
Penjurusan SMA adalah pengelompokan pembelajaran tingkat menengah atas ke bidang ilmu tertentu agar siswa dapat memperdalam dasar akademik dan menyiapkan arah studi lanjut. Mulai tahun ajaran 2027/2028, pemerintah merencanakan pemberlakuan kembali kelompok Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa, setelah sistem itu sempat dihapus dalam penerapan Kurikulum Merdeka.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut tujuan kebijakan ini adalah memperkuat pengetahuan dasar siswa sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi. Alasan tersebut layak diperhatikan: fondasi pelajaran yang kuat dapat membantu siswa menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi dan mendalami bidang pilihan. Namun, menghidupkan kembali tiga jurusan tidak otomatis menjamin setiap siswa memperoleh bekal yang tepat. Yang menentukan adalah isi pembelajaran, mutu bimbingan, dan keluwesan memilih mata pelajaran.
Pemerintah juga menyatakan rancangan pelaksanaan akan tetap mengakomodasi penyesuaian agar penjurusan tidak sepenuhnya kaku. Janji fleksibilitas ini penting. Tanpanya, kebijakan berisiko mengembalikan batas lama tanpa menyelesaikan masalah yang sebelumnya ingin diatasi.

Pilihan jurusan harus berangkat dari diri siswa
Sebelum menentukan pilihan, siswa perlu mengenali minat bakat siswa, karakter, dan potensi akademiknya—bukan sekadar mengikuti teman, tren, atau satu nilai ujian. Praktisi pendidikan Ary Ginanjar Agustian menilai pemilihan jurusan yang sesuai dapat membantu siswa mengembangkan potensinya, tetapi mengingatkan bahwa salah pilih dapat berujung pada tekanan emosional dan hilangnya semangat belajar. Karena itu, proses pemilihan seharusnya didukung bimbingan yang memadai dan cara penilaian yang lebih luas daripada angka rapor.
Penjurusan IPA IPS dan jurusan Bahasa juga perlu dipahami sebagai pilihan arah belajar, bukan cap yang membatasi masa depan. Siswa yang tertarik pada sains tetap perlu melihat tuntutan belajar dan rencana studi lanjut; demikian pula peminat IPS dan Bahasa perlu mendapat gambaran nyata tentang mata pelajaran yang akan dipelajari. Jurusan Bahasa, khususnya, seharusnya diperlakukan sebagai jalur akademik yang bernilai, bukan pilihan cadangan.
Bimbingan karier dan konseling perlu dimulai sebelum siswa diminta memilih. Jika keputusan diserahkan kepada keluarga atau dibuat terburu-buru, risiko ketidakcocokan akan ditanggung siswa selama proses belajar. Sekolah sebaiknya memberi ruang untuk berdiskusi, mengeksplorasi bidang, dan memahami konsekuensi tiap pilihan.

Perubahan tanpa pedoman membebani sekolah
Setiap perubahan kurikulum berdampak langsung pada ruang kelas. Guru harus menyesuaikan perangkat pembelajaran, sementara siswa perlu beradaptasi dengan sistem baru. Akademisi pendidikan Edi Subkhan mengkritik perubahan yang berulang karena guru dan siswa menjadi pihak yang paling merasakan ketidakpastian. Kritik ini patut menjadi peringatan: jadwal pemberlakuan saja tidak cukup jika sekolah belum mengetahui struktur mata pelajaran, mekanisme pembagian jurusan, kebutuhan guru, dan masa transisi.
Di Pacitan, cabang dinas pendidikan menyatakan belum menerima surat resmi maupun petunjuk teknis dari pemerintah pusat hingga November 2026, sehingga belum dapat memberi arahan persiapan kepada sekolah. Situasi ini menunjukkan jarak antara pengumuman kebijakan dan kesiapan pelaksana. Sekolah tidak seharusnya dipaksa menebak-nebak aturan, apalagi menyiapkan jadwal serta pembelajaran berdasarkan kabar yang belum menjadi pedoman.
Pemerintah telah menyatakan pedoman teknis komprehensif akan disusun menjelang tahun ajaran 2027/2028. Pedoman itu perlu hadir cukup awal, disertai sosialisasi dan dukungan bagi guru. Tanpa waktu persiapan yang layak, perubahan berisiko menjadi pekerjaan administratif baru alih-alih perbaikan pengalaman belajar.

Kebijakan dinilai dari kesiapan, bukan nama jurusan
Pengembalian jurusan bisa memberi arah yang lebih jelas bagi siswa yang hendak melanjutkan studi, tetapi bukan satu-satunya cara memperkuat dasar keilmuan. Edi Subkhan berpendapat bahwa kelemahan implementasi kebijakan sebelumnya seharusnya diperbaiki, bukan otomatis dijawab dengan mengembalikan sistem lama. Pandangan itu menggarisbawahi kebutuhan evaluasi berbasis bukti: pemerintah perlu memastikan persoalan apa yang hendak diselesaikan dan mengukur apakah penjurusan benar-benar menjawabnya.
Sekolah, guru, siswa, dan keluarga memerlukan informasi yang konsisten sebelum masa pemilihan dimulai. Pemerintah pusat perlu menjelaskan aturan, memberi waktu penyesuaian, dan menjaga ruang lintas bidang agar jurusan tidak menjadi sekat permanen. Siswa pun sebaiknya menggunakan masa sebelum penerapan untuk mengeksplorasi pelajaran yang disukai dan mencari masukan, bukan tergesa-gesa menentukan pilihan.
Kesimpulannya, rencana penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa pada 2027/2028 hanya akan bermanfaat jika persiapannya mendahului penerapannya. Pilihan jurusan mesti berpijak pada minat dan kemampuan siswa, sedangkan guru dan sekolah harus menerima petunjuk teknis yang jelas serta waktu untuk beradaptasi. Tanpa tiga hal itu, perubahan berisiko mengulang ketidakpastian yang sama.






