Perubahan aturan menuntut lebih dari sekadar pengumuman
Kebijakan tidak naik kelas adalah aturan yang memungkinkan siswa mengulang tingkat belajar ketika hasil evaluasi menunjukkan mereka belum siap melanjutkan, alih-alih otomatis berpindah kelas setelah satu tahun. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti resmi mengumumkan bahwa kebijakan naik kelas otomatis akan dihapus dan aturan tinggal kelas diberlakukan kembali mulai tahun ajaran 2027/2028. Kemendikdasmen masih mengkaji kebijakan itu dan menyusun Peraturan Menteri serta petunjuk teknis pelaksanaannya. Artinya, arah kebijakannya sudah diumumkan, tetapi sekolah dan keluarga masih memerlukan pedoman yang jelas untuk memahami penerapannya. Mu’ti sebelumnya mengatakan kebijakan tidak naik kelas menjadi salah satu rekomendasi dalam forum peningkatan mutu pendidikan dan berpotensi diterapkan mulai tahun ajaran 2027. Ia menyoroti kebiasaan “rajin malas sama saja” yang, menurutnya, mengikis kesungguhan belajar siswa. Dorongan memperbaiki motivasi patut dipahami, tetapi keberhasilannya bergantung pada mutu aturan, bukan ketegasan semata.
Evaluasi siswa sekolah harus transparan dan menyeluruh
Aturan teknis pendidikan akan menentukan apakah kebijakan ini menjadi alat bantu belajar atau sekadar ancaman tinggal kelas. Penentuan kenaikan kelas direncanakan tidak hanya bertumpu pada nilai akademik dan penguasaan materi, tetapi juga mencakup pembentukan sikap serta perkembangan karakter siswa. Arah ini lebih masuk akal daripada menjadikan satu angka sebagai penentu, tetapi sekolah perlu menerjemahkannya ke kriteria yang terukur dan bisa dijelaskan kepada siswa maupun orang tua. Tanpa standar yang konsisten, evaluasi siswa sekolah berisiko terasa subjektif dan memicu perlakuan berbeda antar kelas. Dampaknya juga langsung bagi murid: menyelesaikan satu tahun belajar tidak lagi menjamin mereka otomatis melanjutkan ke kelas berikutnya. Karena itu, keputusan tidak naik kelas semestinya disertai alasan yang terbuka, catatan perkembangan, dan kesempatan memperbaiki kesulitan. Ketegasan baru layak disebut peningkatan mutu jika siswa tahu apa yang harus dibenahi dan mendapat dukungan untuk melakukannya.
Jangan abaikan risiko psikologis dan faktor di luar sekolah
Pendukung kebijakan tidak naik kelas menilai siswa yang belum menguasai materi akan kesulitan mengikuti pelajaran di tingkat berikutnya, sementara kenaikan kelas seharusnya mencerminkan kesiapan, bukan hadiah. Namun, kritik terhadap kebijakan ini juga penting: tinggal kelas dapat menimbulkan rasa minder, perundungan, kehilangan motivasi, bahkan meningkatkan risiko putus sekolah. Kesulitan siswa, menurut tulisan pemerhati pendidikan Heru B. Setyawan, tidak selalu bersumber dari kemampuan akademik; persoalan keluarga, ekonomi, akses internet, dan kesehatan mental juga dapat berperan. Karena itu, menghukum semua siswa yang nilainya rendah dengan cara sama bukan jawaban yang adil. Heru mengusulkan agar keputusan tinggal kelas dipertimbangkan secara sangat hati-hati dan lebih diarahkan pada pelanggaran berat atau ketidakhadiran yang berulang. Sekolah sebaiknya menilai konteks, mengajak keluarga berdialog, dan menawarkan pendampingan sebelum menetapkan keputusan. Kebijakan baru hanya akan memperkuat pembelajaran jika disiplin berjalan bersama kepedulian.
