Membuka saluran adalah awal, bukan akhir
Normalisasi drainase adalah upaya memulihkan kapasitas saluran agar air dapat mengalir tanpa terhambat penyempitan atau bangunan yang menutup jalurnya. Karena itu, penertiban bangunan di atas dan di sempadan saluran air Surabaya merupakan langkah penting, tetapi hasilnya baru terasa jika pembongkaran diikuti perbaikan fisik saluran.
Dalam sebulan terakhir, Pemkot Surabaya menertibkan puluhan bangunan tanpa izin di empat kawasan: Jeblokan II, Embong Blimbing, Kalianak, dan Lidah Wetan. Langkah ini menyasar ruang yang semestinya mendukung aliran air, bukan menjadi hambatan permanen. Bangunan yang mempersempit saluran bukan sekadar persoalan tata ruang; dampaknya dapat merambat ke lingkungan sekitar saat hujan dan menambah beban drainase perkotaan.
Ukuran penertiban menunjukkan skala pekerjaan yang tidak kecil. Di Mulyorejo, sekitar 60 bangunan untuk perdagangan dan kegiatan lain tercatat menjadi sasaran, sementara di Lidah Wetan sekitar 30 bangunan ditertibkan. Namun, angka itu seharusnya dibaca sebagai awal pemulihan fungsi saluran, bukan capaian akhir. Warga membutuhkan aliran yang kembali lancar, bukan sekadar ruang yang sudah dibersihkan.
Penertiban harus berujung pada perbaikan nyata
Kaitan antara penertiban dan pekerjaan teknis terlihat di Embong Blimbing. Area yang ditata akan dipakai untuk pemasangan saluran U-ditch sebagai bagian dari normalisasi drainase; sebelumnya, bangunan membuat saluran menyempit dan aliran air tidak optimal. Inilah alasan penertiban perlu dinilai dari tindak lanjutnya: ruang yang dibuka mesti segera dimanfaatkan untuk memperbaiki kapasitas saluran.
Pendekatan kepada pedagang juga menentukan apakah penataan bisa berjalan tanpa memindahkan masalah ke kelompok yang mata pencahariannya bergantung pada lokasi tersebut. Pemerintah kota menyatakan alternatif tempat berjualan disiapkan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan. Itu langkah yang patut dipertahankan. Penataan yang tertib tidak perlu berarti mengabaikan kebutuhan pedagang, tetapi solusi pengganti harus benar-benar dapat digunakan, bukan berhenti sebagai janji.
Pemkot menyebut sosialisasi dan pembahasan bersama pedagang telah dilakukan sebelum penataan di Embong Blimbing. Proses persuasif semacam ini penting, tetapi keberhasilannya perlu diukur dari dua hal sekaligus: saluran kembali berfungsi dan warga terdampak mendapat pilihan yang layak. Jika salah satunya diabaikan, dukungan terhadap proyek drainase akan mudah terkikis.
Proyek lain mengingatkan pentingnya penyelesaian
Pekerjaan drainase di Babatan, Wiyung, memperlihatkan mengapa tindak lanjut tidak boleh tertunda. Setelah air Waduk Unesa meluap ke jalan saat musim hujan tahun sebelumnya karena belum memiliki saluran pembuangan memadai, Pemkot membangun jaringan pipa sepanjang 492 meter untuk mengalirkan air menuju Sungai Wiyung. Proyek itu ditargetkan rampung pada 11 November 2026.
Sekitar 350 meter pipa telah terpasang, tetapi pekerjaan masih menyisakan segmen kritis dan bagian menuju intake waduk. Selama pengerjaan, kendaraan masih dapat melintas, meski penyempitan jalur berpotensi memicu perlambatan dan antrean. Pengguna jalan yang tidak memiliki keperluan mendesak diimbau mempertimbangkan rute alternatif. Gangguan sementara memang tidak nyaman, tetapi keterbukaan informasi dan percepatan yang aman dapat membantu warga memahami manfaat proyek.
Kedua pekerjaan ini menegaskan bahwa drainase perkotaan memerlukan rangkaian tindakan, dari membuka saluran hingga memastikan air memiliki jalur pembuangan yang memadai. Penertiban bangunan akan kehilangan arti jika saluran yang telah dibuka dibiarkan tanpa normalisasi, sementara proyek teknis pun tak cukup bila hambatan di sepanjang jaringan tetap ada.
Ukur keberhasilan dari genangan yang berkurang
Penertiban di empat kawasan layak dipandang sebagai langkah awal untuk memulihkan fungsi saluran air Surabaya. Namun, pemerintah perlu memastikan pekerjaan U-ditch dan perbaikan jaringan benar-benar berjalan setelah bangunan disingkirkan. Bagi warga, keberhasilan bukan jumlah bangunan yang dibongkar atau panjang pipa yang dipasang, melainkan aliran yang lebih lancar dan risiko genangan yang menurun.
Karena itu, Pemkot perlu menjaga kesinambungan antara penataan ruang, pembangunan saluran, dan pemeliharaan. Pedagang yang terdampak harus mendapat kepastian lokasi alternatif, sedangkan pengguna jalan perlu memperoleh informasi yang jelas selama proyek berlangsung. Dengan tindak lanjut yang terukur, penertiban bangunan dapat menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar operasi sesaat.
Kesimpulannya, membuka saluran adalah syarat penting bagi normalisasi drainase, tetapi bukan jaminan tunggal untuk mengatasi genangan. Manfaat nyata baru muncul ketika ruang yang dibebaskan segera diubah menjadi saluran yang berfungsi baik dan dirawat secara konsisten. Warga berhak menagih hasil itu, karena tujuan akhirnya adalah kota yang lebih siap menghadapi hujan.
