Penertiban yang selalu tertinggal
Tambang pasir ilegal adalah kegiatan pengambilan pasir yang diduga berlangsung tanpa izin di bantaran sungai, dengan potensi merusak lingkungan dan sulit diawasi ketika pelakunya berpindah lokasi. Di tepi Bengawan Solo, persoalan ini kini memperlihatkan batas penertiban yang hanya mengandalkan kedatangan petugas ke satu titik. Aktivitas yang diduga ilegal di wilayah Tuban semakin sulit ditertibkan, sementara sejumlah operasi berujung kejar-kejaran antara petugas dan penambang.
Sekitar sepekan lalu, petugas menertibkan lokasi di bantaran sungai, Desa Glagahsari, Kecamatan Soko. Namun, saat petugas tiba, para penambang yang diduga tidak memiliki izin meninggalkan lokasi dan bergerak ke seberang sungai, yaitu wilayah Bojonegoro. Pola ini menunjukkan kendala utamanya bukan semata kurangnya razia: batas wilayah administratif memungkinkan aktivitas berpindah ketika penindakan dilakukan hanya dari satu sisi. Tanpa koordinasi yang berjalan bersamaan, operasi berisiko mengusir sementara, bukan menghentikan kegiatan.
Risiko yang ditanggung warga bantaran
Laporan warga menjadi pemicu penertiban, tetapi kekhawatiran mereka juga menjelaskan mengapa masalah ini tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggaran rutin. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran melaporkan aktivitas penambangan yang dinilai dapat memicu abrasi dan merusak tanggul. Jika tanah tepi sungai terus terkikis, warga sekitar berhadapan langsung dengan dampaknya; risikonya dinilai meningkat saat debit Bengawan Solo naik.
Klaim soal bahaya itu masih berupa kekhawatiran yang disampaikan warga dan pemerintah daerah, bukan kepastian bahwa kerusakan telah terjadi. Namun, potensi gangguan pada struktur tanah dan tanggul cukup menjadi alasan untuk tidak menunggu sampai muncul kerusakan yang lebih nyata. Pengawasan yang konsisten penting bagi keselamatan permukiman dan perlindungan bantaran, bukan sekadar untuk memenuhi agenda penertiban.
Koordinasi lintas batas jadi ujian
Pelaksana tugas Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Saefiyudin, menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP Bojonegoro untuk menyiapkan operasi gabungan. Rencana ini menjawab hambatan yang tampak di Glagahsari: ketika penambang berpindah ke wilayah seberang, penertiban dari Tuban saja tidak cukup untuk menjaga kesinambungan tindakan. Operasi bersama lebih masuk akal daripada razia yang membuat pelaku sekadar bergeser.
Meski begitu, koordinasi baru menjadi langkah awal. Satpol PP Tuban perlu memastikan pengawasan antardaerah tidak berhenti pada satu operasi, sebab aktivitas di bantaran dapat kembali setelah petugas pergi. Pemerintah kecamatan dan desa juga telah diajak memantau kawasan tersebut. Keterlibatan mereka dapat membantu mengenali perubahan aktivitas lebih cepat, sementara penindakan tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.
Cakupan lebih luas, tindak lanjut harus nyata
Saefiyudin mengatakan penertiban akan diulang dengan cakupan lebih luas, menyasar bantaran Bengawan Solo dari Kecamatan Soko hingga Kecamatan Widang. Perluasan wilayah penting, tetapi ukuran keberhasilannya bukan panjang rute operasi atau banyaknya petugas yang hadir. Yang lebih berarti ialah apakah koordinasi dengan Bojonegoro mampu mencegah penambang menghindari penindakan dengan berpindah ke sisi sungai lain.
Penertiban tambang pasir ilegal di Bengawan Solo akan tetap sulit jika hanya berlangsung sesekali dan mengikuti pergerakan pelaku. Operasi gabungan, pemantauan bersama pemerintah setempat, dan tindak lanjut sesuai aturan perlu berjalan sebagai satu rangkaian. Warga sudah menyampaikan kekhawatiran tentang abrasi dan tanggul; respons yang efektif harus mengurangi risiko itu, bukan sekadar membuat aktivitas berhenti sementara saat petugas tiba.
