Penertiban membuka jalan bagi pekerjaan saluran
Penertiban PKL Kaligawe adalah pembongkaran lapak yang berdiri di atas saluran air Jalan Kaligawe agar akses pengerjaan normalisasi terbuka dan aliran air dapat ditangani. Pada Selasa, 3 November 2026, Satpol PP Kota Semarang membongkar 57 lapak di sepanjang ruas tersebut, dari depan Terminal Terboyo hingga gerbang batas Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Langkah ini diperlukan, tetapi ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa banyak lapak yang hilang. Saluran harus benar-benar pulih, sementara pedagang tidak dibiarkan tanpa pilihan lokasi usaha. Normalisasi sekitar empat kilometer itu dijadwalkan dimulai Senin pekan depan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan pekerjaan segera dimulai, penertiban menjadi tahap awal yang masuk akal—asal penataan berikutnya ikut dipikirkan.
Sedimen dan sampah memperbesar risiko bagi warga
Alasan utama normalisasi bukan hanya merapikan kawasan, melainkan menangani saluran yang dipenuhi sedimen lumpur dan sampah. Menurut Kepala Satpol PP Semarang, Kusnandir, proyek akan mencakup pengerukan serta penguatan pondasi di kedua sisi saluran. Pekerjaan itu penting menjelang musim hujan, ketika aliran yang tersendat dapat memperbesar potensi banjir. Dampaknya juga terasa dalam kegiatan sehari-hari: lapak di tepi jalan mengganggu kelancaran lalu lintas, sementara bangunan di atas saluran menghambat aliran air. Karena itu, normalisasi saluran Kaligawe sepatutnya dinilai dari manfaat yang dirasakan warga—aliran lebih lancar dan risiko genangan ditekan—bukan hanya dari selesainya pengerukan. Pengawasan selama proyek berlangsung juga penting agar saluran yang sudah dibersihkan tidak kembali tertutup.
Pedagang membutuhkan kepastian setelah lapak dibongkar
Penertiban membawa konsekuensi langsung bagi pedagang yang kehilangan tempat berjualan, sehingga penyediaan alternatif tidak boleh menjadi urusan belakangan. Pembongkaran berlanjut pada hari berikutnya karena enam pedagang yang sudah telanjur memasak diberi waktu untuk memindahkan barang dan membongkar lapak bersama petugas. Satpol PP menyatakan peringatan untuk membongkar secara mandiri telah disampaikan sebelumnya; tindakan ini bukan pembongkaran tanpa pemberitahuan. Namun, riwayat lokasi ini menunjukkan penertiban saja belum menyelesaikan persoalan: lapak disebut sudah ditertibkan empat kali dan kembali berdiri. Setelah normalisasi selesai, Kusnandir akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan agar pedagang dapat masuk ke kawasan Terminal Terboyo. Rencana itu perlu ditindaklanjuti dengan penataan yang jelas supaya pedagang memiliki tempat usaha, lalu lintas tidak terganggu, dan saluran tetap bebas.
Keberhasilan ditentukan oleh tindak lanjut
Pembongkaran 57 lapak PKL Semarang memberi ruang bagi proyek yang mendesak, tetapi tidak semestinya menjadi akhir kebijakan. Pemerintah perlu memastikan pengerukan dan penguatan pondasi berjalan sesuai rencana, lalu menjaga saluran agar tidak kembali dipenuhi sampah atau bangunan. Pada saat yang sama, koordinasi dengan Dinas Perdagangan harus menghasilkan pilihan lokasi yang dapat diakses pedagang, bukan sekadar imbauan untuk berpindah. Bagi warga, manfaat yang ditunggu adalah saluran lebih lancar dan risiko banjir yang lebih kecil; bagi pedagang, kepastian tempat berjualan menentukan apakah penertiban dapat bertahan tanpa lapak kembali muncul. Kesimpulannya, penertiban ini tepat sebagai pembuka normalisasi, tetapi keberhasilannya baru terbukti ketika kawasan tetap tertata dan kebutuhan mata pencaharian pedagang ikut ditangani.
