Kuliah tidak menghapus kewajiban izin tinggal
Overstay adalah keadaan ketika warga negara asing tetap berada di suatu negara setelah masa izin tinggalnya berakhir tanpa memperpanjang atau memperoleh dokumen yang diperlukan; pelanggaran ini dapat berujung pada deportasi dan penangkalan. Kasus dua mahasiswa Thailand di Tulungagung memperlihatkan akibat nyata ketika aturan itu diabaikan: AD (20) dan FK (19) dipulangkan oleh Imigrasi Blitar pada Kamis, 22 Oktober 2026, setelah dilaporkan melanggar batas izin tinggal hingga satu tahun. Keduanya tercatat sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Tulungagung. Status mahasiswa, dengan demikian, tidak memberi pengecualian dari ketentuan keimigrasian. Deportasi warga Thailand ini bukan sekadar pemulangan, melainkan penegasan bahwa tujuan tinggal dan dokumen resmi harus selaras. Bagi warga asing yang belajar di Indonesia, memastikan izin tetap berlaku adalah bagian dari tanggung jawab tinggal, bukan urusan administratif yang bisa ditunda.
Dari alasan berkunjung hingga pemeriksaan
Menurut hasil pemeriksaan yang disampaikan Imigrasi, AD dan FK awalnya datang untuk mengunjungi kerabat di Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung; keterangan lain menyebut keduanya kemudian menempuh pendidikan di daerah itu sejak November 2025. Perbedaan konteks tersebut tidak mengubah pokok perkara: mereka tetap tinggal setelah izin berakhir dan tidak mengurus perpanjangan. Laporan warga setempat menjadi pemicu terbongkarnya keberadaan mereka yang telah berlangsung hampir setahun. Keterlibatan masyarakat penting sebagai mata awal pengawasan, tetapi penegakan aturan tetap harus bertumpu pada pemeriksaan petugas dan ketentuan hukum. Kasus overstay mahasiswa Thailand ini juga mengingatkan lembaga pendidikan dan keluarga penjamin agar tidak menganggap keberadaan seseorang yang sudah lama tinggal sebagai bukti bahwa dokumennya masih sah. Pemeriksaan masa berlaku dan peruntukan izin semestinya dilakukan sejak awal, bukan setelah ada aduan.
Deportasi disertai konsekuensi lanjutan
Imigrasi Blitar menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan memasukkan AD serta FK ke dalam daftar penangkalan. Dengan demikian, konsekuensinya tidak berhenti pada perjalanan pulang: penangkalan dapat membatasi mereka untuk kembali masuk sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Blitar, Aditya Nursanto, menyatakan keduanya dipulangkan ke Thailand melalui jalur udara pada 22 Oktober 2026. Tindakan tersebut disebut berlandaskan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketegasan ini masuk akal karena izin tinggal bukan formalitas, melainkan dasar legal keberadaan warga asing. Namun, kasus ini juga menunjukkan pentingnya informasi yang mudah diakses tentang cara memperpanjang izin dan kewajiban berdasarkan tujuan tinggal, agar pelanggaran tidak baru diketahui setelah berlangsung berbulan-bulan.
Pengawasan perlu berjalan bersama kepatuhan
Imigrasi Blitar menyatakan akan mengoptimalkan pengawasan orang asing melalui koordinasi dengan kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta laporan masyarakat. Pengawasan yang konsisten dapat membantu menemukan pelanggaran lebih dini, tetapi pencegahan tidak seharusnya hanya bergantung pada kecurigaan warga. Mahasiswa asing, perguruan tinggi, keluarga tempat tinggal, dan pihak yang mengurus dokumen perlu memastikan status izin sesuai kegiatan dan tetap berlaku. Deportasi dan daftar penangkalan dalam kasus ini menunjukkan bahwa kelalaian administratif dapat membawa dampak jauh melampaui masa kuliah atau kunjungan. Pesan praktisnya tegas: siapa pun yang tinggal di Indonesia harus memeriksa masa berlaku dan peruntukan izin, lalu mengurus perpanjangan sebelum kedaluwarsa. Penindakan diperlukan ketika aturan dilanggar, tetapi kepatuhan sejak awal adalah cara terbaik menghindari akibat yang merugikan.
