Perluasan yang mendesak
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang menyasar anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan tujuan memperluas akses belajar sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Di Tanah Papua, perluasannya penting, tetapi kesenjangan antara ambisi dan jangkauan saat ini masih lebar.
Hingga tahun ajaran 2025–2026, program ini baru berjalan di tiga titik utama dari enam provinsi di Tanah Papua: Merauke, Mimika, serta wilayah yang melayani Provinsi Papua. Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya belum memiliki lokasi pelaksanaan menurut paparan Kepala Balai Besar Regional IV Kementerian Sosial, John Mampioper. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengumuman usulan lokasi belum sama dengan hadirnya sekolah yang siap menerima siswa. Prioritas bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar sudah tepat; tantangannya adalah mengubah prioritas itu menjadi akses nyata bagi keluarga yang paling sulit menjangkau pendidikan.
Nabire dan Papua Pegunungan mengajukan lokasi
Papua Tengah mengusulkan dua lokasi Sekolah Rakyat permanen di Nabire. Satu berada di atas lahan pemerintah provinsi seluas 9 hektare, sedangkan satu lagi menggunakan lahan pemerintah kabupaten seluas 10 hektare. Gubernur Meki Fritz Nawipa menyampaikan usulan itu saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang menegaskan bahwa wilayah 3T menjadi prioritas. Setiap sekolah permanen ditargetkan dapat menampung sekitar 2.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.
Usulan Papua Pegunungan bahkan mencakup empat titik: dua di Jayawijaya, satu di Yahukimo, dan satu di Yalimo. Pemerintah provinsi menyebut lahan-lahan itu merupakan aset daerah dan masing-masing sekitar 10 hektare. Bangunan sekolah telah berdiri, dengan jalan, air, dan listrik yang dinilai memadai. Namun, proses sertifikat masih lambat dan pelepasan lahan tetap harus dituntaskan. Banyaknya titik yang diajukan menjanjikan jangkauan lebih luas, tetapi status administrasi yang belum beres dapat menahan pembangunan.
Mimika punya lahan, tetapi masih menumpang
Di Mimika, pemerintah kabupaten telah menyiapkan lahan 8,5 hektare di Distrik Iwaka untuk pembangunan permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 76. Lahan itu milik pemerintah daerah dan telah bersertifikat. Pemkab juga mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2026 untuk pembersihan, penimbunan, dan urusan lingkungan; setelah persiapan daerah selesai, pembangunan gedung menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.
Kesiapan lahan belum menghapus kebutuhan mendesak saat ini: sekolah masih menumpang di bangunan rumah susun Wisma Atlet dan membina 58 siswa dari berbagai wilayah. Sekolah Rakyat Mimika mulai beroperasi pada 10 Oktober 2025, ditopang guru, pengasuh asrama, wali asuh, serta staf pendukung. Ini contoh penting bahwa program bisa berjalan sebelum gedung permanen tersedia, tetapi keadaan sementara tidak boleh menjadi alasan untuk menunda fasilitas yang layak.
Dari proposal menjadi sekolah yang berfungsi
Pembangunan sekolah Papua tidak cukup dihitung dari jumlah titik yang diumumkan. Di Nabire, pemerintah daerah masih perlu melengkapi pengajuan dan memenuhi persyaratan teknis, termasuk kemiringan lahan, air bersih, listrik, serta akses jalan. Kementerian Sosial menyatakan akan mengawal proses bersama kementerian terkait. Di Papua Pegunungan, kendala sertifikat dan pelepasan aset memperlihatkan bahwa status tanah bisa sama menentukan dengan ketersediaan fasilitas.
Tahap awal program sebelumnya mencakup verifikasi bersama pemerintah pusat dan daerah terhadap bangunan yang tersedia, penilaian kelayakan, serta penentuan kebutuhan renovasi. Langkah itu masuk akal, tetapi standar kesiapan harus diterapkan dengan tenggat dan tindak lanjut yang jelas. Jika tidak, usulan baru berisiko bertumpuk sementara anak-anak tetap belajar di ruang sementara atau belum mendapat akses. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan proposal yang masuk, melainkan sekolah aman dan berfungsi dengan dukungan tenaga pendidik serta fasilitas dasar.
Sekolah Rakyat Papua membutuhkan perluasan yang disertai penyelesaian hambatan di lapangan. Nabire memiliki dua calon lokasi, Papua Pegunungan mengajukan empat titik, dan Mimika sudah menyiapkan lahan permanen bagi sekolah yang berjalan. Pemerintah perlu mempercepat verifikasi, kepastian tanah, dan infrastruktur tanpa mengabaikan mutu layanan. Hanya dengan begitu, tambahan titik benar-benar membuka pendidikan bagi keluarga yang selama ini paling terpinggirkan.
