Dua keluhan, satu tuntutan: transparansi
Keluhan tagihan listrik mencakup keberatan pelanggan atas pungutan dan selisih pembayaran, serta pertanyaan tentang kenaikan biaya ketika pasokan listrik terganggu. Kedua persoalan ini menuntut penjelasan yang dapat diperiksa, bukan sekadar imbauan agar pelanggan percaya pada proses pencatatan. Di Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, seorang pelanggan PLN mengaku keberatan setelah petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dari vendor PT Citra Contra mendatangi rumahnya pada Jumat, 6 November 2026. Sementara itu, warga di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat mengeluhkan tagihan listrik naik di tengah pemadaman bergilir dan pasokan yang belum pulih sepenuhnya. Dua kasus ini berbeda, tetapi sama-sama memperlihatkan bahwa pelanggan perlu memperoleh rincian yang jelas: dasar penagihan, bukti pembayaran, dan jalur penyelesaian yang benar-benar ditindaklanjuti.
Di Pantai Labu, denda dan selisih belum beres
Menurut Sembiring, petugas meminta kerabatnya membayar denda P2TL PLN sebesar Rp750.000 atas dugaan gangguan pada kWh meter, serta tagihan listrik dua bulan sebesar Rp240.000. Namun, bukti pembayaran yang kemudian diperiksa mencatat setoran denda Rp650.000 dan rekening listrik Rp214.000. Sembiring menyatakan selisih Rp100.000 dan Rp26.000 itu belum dikembalikan. Perkara berawal beberapa bulan sebelumnya, ketika ia sempat menunggak listrik; sambungan kemudian diputus melalui MCB dan diaktifkan kembali setelah tunggakan dibayar dan dilaporkan. Ia mengatakan angka pemakaian meter tetap berjalan normal, tetapi petugas vendor belakangan menyebut meter bermasalah. Petugas vendor yang dikutip dalam laporan itu menyebut permintaan pembayaran kepada tamu pelanggan sebagai tindakan tidak wajar. Penilaian ini semestinya diikuti pemeriksaan terbuka: pelanggan berhak mengetahui dasar denda dan memperoleh pertanggungjawaban atas setiap selisih, bukan dibiarkan menebak ke mana uangnya pergi.
Tagihan naik saat pemadaman bergilir
Di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, keluhan muncul ketika pemadaman bergilir masih berlangsung. Sejumlah warga mempertanyakan mengapa tagihan meningkat sementara pemakaian listrik di rumah terganggu. PLN UID Sulselrabar menyatakan manajemen beban tidak secara langsung menyebabkan kenaikan tagihan dan menjelaskan bahwa perhitungan mengacu pada energi yang digunakan tiap pelanggan. Niki Rendra Adisetiawan, manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial serta lingkungan unit tersebut, menyebut cuaca panas sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong pemakaian AC, kipas angin, dan perangkat elektronik lain. Penjelasan itu masuk akal sebagai kemungkinan, tetapi belum menjawab setiap kasus tertentu. Bila pelanggan merasa lonjakan tidak wajar, pemeriksaan angka meter dan rincian konsumsi lebih berguna daripada dugaan umum. PLN membuka pengaduan melalui PLN Mobile dan Contact Center 123, serta menyarankan fitur Catat Meter (SwaCAM) agar pelanggan dapat melaporkan angka meter secara mandiri.
Pemulihan pasokan harus disertai penyelesaian keluhan
PLN menyampaikan permohonan maaf atas gangguan pasokan dan mengatakan jajaran perusahaan berupaya memulihkan sistem kelistrikan. Namun, pemulihan saja tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan jika pertanyaan mengenai tagihan dan pungutan masih menggantung. Di Pantai Labu, pelanggan berharap PLN Rayon Lubuk Pakam memeriksa pelaksanaan P2TL oleh vendor, memperjelas dasar pengenaan denda, dan mempertanggungjawabkan selisih pembayaran. Untuk pelanggan yang mengalami tagihan melonjak, PLN mempersilakan pengaduan agar penggunaan dapat diperiksa berdasarkan kondisi masing-masing. Langkah yang perlu terlihat berikutnya ialah penanganan yang terdokumentasi: bukti transaksi harus cocok dengan jumlah yang diminta, sementara keluhan tagihan harus mendapat pemeriksaan yang dapat dipahami pelanggan. Kesimpulannya, denda P2TL maupun tagihan saat pemadaman bergilir tidak boleh berhenti sebagai sengketa antara pelanggan dan petugas. Transparansi, koreksi bila ditemukan kesalahan, dan tindak lanjut yang jelas adalah ukuran layanan yang layak.






