Hunian Tetap Bencana: Simbol Pemulihan, Bukan Sekadar Rumah Baru
Hunian tetap bencana adalah rumah permanen yang dibangun secara terencana bagi penyintas yang kehilangan atau mengalami kerusakan berat rumah akibat bencana, sekaligus menjadi instrumen pemulihan pascabencana melalui pemulihan rasa aman, keberlanjutan kehidupan sosial, dan rehabilitasi hunian penyintas yang layak dalam jangka panjang. Di Sumatera, ribuan unit huntap komunal Sumatera kini dikejar pembangunannya, namun laju fisik jauh lebih pelan dibanding ambisi di atas kertas. Pemerintah daerah dan pusat menggelontorkan program, organisasi sosial turun tangan, tetapi hambatan klasik pengadaan lahan huntap dan akses infrastruktur membuat banyak keluarga penyintas masih menunggu di hunian sementara. Jika hunian tetap bencana dianggap sekadar proyek fisik, pemulihan pascabencana berisiko macet di titik yang sama: rumah tak selesai, keadilan sosial tertunda.
Pidie Jaya: Target Melonjak, Lahan Menentukan Kecepatan
Pidie Jaya memilih jalan berani: menaikkan target hunian tetap bencana dari 110 menjadi 739 unit huntap komunal setelah pemutakhiran data calon penerima bantuan. Keputusan ini penting secara moral—mengakui bahwa kebutuhan riil jauh lebih besar daripada perencanaan awal. Sebanyak 110 unit sudah siap dibangun karena lahan tersedia dan tender rampung, sementara 629 unit tambahan baru akan bergerak jika pengadaan lahan tuntas. Di atas kertas, tambahan anggaran daerah Rp15 miliar untuk lahan terasa progresif, tetapi faktanya masih kurang sekitar Rp14,2 miliar sehingga bergantung pada dukungan provinsi. Kutipan kunci dari bupati, “Pembangunannya akan langsung dilaksanakan karena lahannya sudah tersedia,” menegaskan satu hal: tanpa lahan yang jelas, semua skema rehabilitasi hunian penyintas akan mandek di tahap perencanaan. Pidie Jaya menunjukkan bagaimana keberanian menaikkan angka harus dibarengi kemampuan mengamankan tanah.
Padangsidimpuan: Kolaborasi Sosial sebagai Jalan Pintas Pemulihan
Berbeda dari Pidie Jaya, Padangsidimpuan menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana bisa dipercepat ketika pengadaan lahan huntap tidak sepenuhnya bergantung pada birokrasi pemerintahan. Yayasan Buddha Tzu Chi membangun 241 hunian tetap untuk penyintas dengan lahan yang disediakan dari eks PTPN melalui kolaborasi dengan pemerintah kota. Di sini, lahan seluas 27 hektare disiapkan untuk sekitar 1.133 calon penghuni dan pembangunan direncanakan bertahap oleh yayasan, kementerian, dan pemerintah provinsi. Pernyataan wali kota bahwa ini adalah “hasil koordinasi Pemkot, yayasan, kementerian, dan pemerintah provinsi” menegaskan bahwa rehabilitasi hunian penyintas tidak bisa diserahkan pada satu aktor saja. Model Padangsidimpuan patut dibaca sebagai kritik terhadap daerah yang masih tersandera urusan appraisal lahan: ketika tanah tersedia dan kerja sama lintas lembaga berjalan, huntap komunal Sumatera bisa bertransformasi dari janji menjadi bangunan nyata.
Aceh Utara: 505 Huntap di Atas Lahan yang Belum "Clean and Clear"
Aceh Utara adalah contoh terang bagaimana pengadaan lahan huntap dan akses infrastruktur menjadi simpul tersulit pemulihan pascabencana. Satgas PRR menargetkan pembangunan 505 unit hunian tetap di tujuh lokasi sebagai bagian dari kebutuhan total 4.827 unit dengan estimasi anggaran Rp1,40 triliun. Namun baru satu lokasi untuk 34 unit (6,7 persen) yang berstatus clean and clear, sementara 471 unit di enam lokasi masih menunggu penilaian Kantor Jasa Penilai Publik. Kontrak dua paket pembangunan dengan masa kerja 120 hari bahkan diproyeksikan selesai Januari 2027, melampaui tahun anggaran berjalan. Pada saat yang sama, tujuh pekerjaan jembatan sebagai akses ke lokasi huntap baru sekitar 5 persen dan stagnan. Pernyataan tim Aceh bahwa hambatan bersifat administratif dan koordinatif sebetulnya adalah pengakuan bahwa problemnya bukan niat, melainkan kemampuan meluruskan legalitas lahan dan memfungsikan infrastruktur dasar.
Pelajaran Kebijakan: Lahan, Data, dan Koordinasi sebagai Kunci
Tiga kasus ini membentuk satu pola: percepatan hunian tetap bencana ditentukan oleh tiga faktor, bukan sekadar target angka unit. Pertama, pengadaan lahan huntap yang jelas status hukum dan pemiliknya; Pidie Jaya dan Aceh Utara membuktikan bahwa kekosongan lahan berujung penundaan panjang. Kedua, akurasi data penerima yang memicu revisi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti lompatan kebutuhan di Pidie Jaya yang harus masuk Rencana Induk PRRP Sumatera 2026–2028. Ketiga, kualitas koordinasi lintas lembaga, sebagaimana terlihat dari jaringan pemerintah daerah, kementerian, dan organisasi sosial di Padangsidimpuan. Ke depan, daerah yang ingin mempercepat rehabilitasi hunian penyintas perlu menjadikan lahan dan akses sebagai prioritas sejak awal, bukan urusan yang diselesaikan belakangan. Tanpa itu, ribuan rencana huntap komunal Sumatera akan tetap tinggal di dokumen, sementara penyintas melanjutkan hidup di hunian darurat yang seharusnya sudah ditinggalkan.
