Anggaran ESDM 2027: 82% untuk Beton, Kabel, dan Pipa
Anggaran ESDM 2027 adalah rencana belanja pemerintah sektor energi senilai Rp27,37 triliun yang 82 persennya difokuskan khusus untuk pembangunan infrastruktur listrik nasional, jaringan gas rumah tangga, dan jaringan gas pipa dari Aceh hingga Papua, demi memperluas akses energi dan memperkuat ketahanan infrastruktur jangka panjang.
Pilihan kebijakan ini sangat jelas: negara memilih membangun kabel, tiang, dan pipa ketimbang memperbesar birokrasi. Dari total anggaran ESDM 2027 sebesar Rp27,37 triliun, sekitar Rp22,51 triliun atau 82 persen diarahkan untuk program pembangunan infrastruktur. Sementara itu, sekitar Rp3,59 triliun dialokasikan untuk belanja operasional dan Rp1,27 triliun untuk program publik nonfisik. Ini artinya, hampir setiap rupiah di Kementerian ESDM didesain untuk berakhir sebagai aset fisik yang bisa disentuh masyarakat: listrik menyala di desa, gas mengalir ke dapur, dan jaringan pipa menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. “Ditetapkan pagu Kementerian ESDM tahun 2027 tidak mengalami perubahan seperti apa yang pimpinan sampaikan sebesar Rp27,37 triliun,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR.
Infrastruktur Listrik Nasional: Menembus 10.068 Desa dan Dusun
Jika ada indikator paling jujur tentang kesenjangan pembangunan, itu adalah lampu yang belum menyala di rumah-rumah penduduk. ESDM mengakui masih ada sekitar 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan akses kelistrikan. Di sinilah anggaran infrastruktur listrik desa menjadi kunci. Pemerintah mengalokasikan Rp9,32 triliun untuk infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi, menjadikannya salah satu komponen terbesar dalam belanja infrastruktur ESDM.
Secara politik, keputusan ini berani: fokus pada desa dan dusun, bukan hanya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahlil menegaskan pemerataan akses listrik tidak hanya menyasar wilayah 3T, tetapi juga desa dan dusun yang masih belum mendapatkan layanan kelistrikan, dengan janji “adil dari Aceh sampai Papua”. Secara kebijakan, ini sinyal bahwa listrik diperlakukan sebagai hak dasar, bukan sekadar proyek. Pemerintah menyebut sebelumnya sudah menangani sekitar 1.416 titik melalui program 2025 yang diresmikan pada 2026, dan program 2026 mencakup sekitar 1.300 titik. Artinya, target 10.068 titik bukan sprint satu tahun, melainkan maraton beberapa gelombang program yang menuntut konsistensi anggaran dan koordinasi dengan PLN.
Gas Rumah Tangga dan Jaringan Pipa: Menghubungkan Dapur ke Sumber Energi
Kebijakan energi sering berhenti di pembangkit listrik, padahal dapur rumah tangga dan pabrik butuh pasokan yang stabil dan terjangkau. Di sinilah kombinasi jaringan gas rumah tangga dan jaringan gas pipa menjadi strategi penting investasi energi Indonesia. Untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga, pemerintah menyiapkan anggaran Rp5,21 triliun yang ditujukan bagi 959.232 sambungan rumah. Ini bukan angka kecil: hampir satu juta rumah tangga akan beralih ke pasokan gas yang lebih terencana dan relatif lebih aman dibandingkan mengandalkan tabung LPG tercecer.
Di sisi hulunya, negara membangun tulang punggung jaringan gas pipa. Anggaran infrastruktur energi 2027 mencakup pembangunan Pipa Gas Bumi Dumai–Sei Mangkei sebesar Rp3,95 triliun. Pipa Transmisi Gas Semarang–Solo–Yogyakarta mendapat Rp702,38 miliar dan Pipa Transmisi Gas Cirebon–Bandung sebesar Rp577,56 miliar. Bersama dengan program listrik desa dan jaringan gas rumah tangga, proyek-proyek ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses energi sekaligus memperkuat infrastruktur energi domestik. Pertanyaannya bukan lagi apakah jaringan ini penting, tetapi apakah pembangunannya akan tepat waktu dan terintegrasi dengan kawasan industri, kawasan permukiman, dan rencana jangka panjang sistem gas nasional.
Dampak ke Rumah Tangga: Dari Sambungan Baru hingga Kompor dan Motor Listrik
Anggaran ESDM 2027 bukan sekadar angka di dokumen RAPBN; ia akan terasa langsung di rekening listrik dan aktivitas harian warga. Pemerintah menyiapkan Rp949 miliar untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 400.000 rumah tangga. Ini langkah korektif terhadap fakta bahwa masih banyak keluarga yang belum tersambung listrik bukan karena jaringan tidak ada, tetapi karena biaya penyambungan terlalu berat. Bahlil mengingatkan agar persoalan data penerima manfaat tidak menjadi penghambat, dengan pernyataannya bahwa menunggu data desil tidak boleh membuat lampu warga tetap padam.
Lebih jauh, program ini diikat dengan agenda transformasi energi. Anggaran infrastruktur mencakup penyediaan 14.000 paket konverter kit bagi petani, pembangunan tiga unit PLTMH, program kompor listrik, dan konversi 63.000 unit sepeda motor listrik, serta pembangunan Kapal Geomarin V. Di atas kertas, ini mengindikasikan pergeseran dari sekadar menambah kapasitas menuju mengubah pola konsumsi energi. Namun, integrasi program masih menjadi titik rawan: kompor listrik membutuhkan jaringan yang stabil, motor listrik butuh infrastruktur pengisian, dan bantuan sambungan listrik harus sinkron dengan ekspansi jaringan gas rumah tangga. Tanpa sinkronisasi, program bisa terjebak jadi proyek terpisah yang tidak memberi efek ganda bagi ekonomi lokal.
Transformasi Energi dan Ketahanan Infrastruktur: Peluang Besar, Risiko Tidak Kecil
Jika dilihat sebagai paket, anggaran ESDM 2027 adalah taruhan besar bahwa infrastruktur fisik akan menjadi motor transformasi energi dan ketahanan jangka panjang. Rural electrification, jaringan gas rumah tangga, dan proyek jaringan gas pipa disusun sebagai bagian dari upaya memperluas akses energi sekaligus memperkuat infrastruktur energi domestik. Arah kebijakan ini tepat: energi yang andal adalah prasyarat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik yang modern.
Namun, keberanian menaruh Rp22,51 triliun untuk infrastruktur harus diimbangi disiplin eksekusi. Tantangan terbesar ada pada pemerataan yang dijanjikan “adil dari Aceh sampai Papua” dan kemampuan menyelesaikan lebih dari 10.000 titik desa dan dusun yang masih gelap. Tanpa manajemen proyek yang kuat dan pengawasan yang transparan, anggaran besar berisiko bocor dalam biaya operasional terselubung atau infrastruktur mangkrak. Kesimpulannya, keputusan mengarahkan 82% anggaran ESDM 2027 ke infrastruktur adalah langkah yang secara prinsip tepat dan visioner, tetapi nilai nyatanya hanya akan terlihat ketika lampu di desa-desa menyala, gas mengalir ke dapur warga, dan industri lokal merasakan energi yang lebih andal dan terjangkau.
