Angka subsidi menunjukkan urgensi pembenahan
Reformasi energi adalah pembenahan kebijakan, penyaluran subsidi, dan bauran pasokan agar energi tetap terjangkau sekaligus mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga dan gangguan pasokan. Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum), kolaborasi enam lembaga pemikir, mendesak pemerintah beralih dari merancang kebijakan ke mempercepat pelaksanaannya setelah mengevaluasi agenda transisi energi dan iklim pada 30 Oktober 2026. Desakan itu beralasan: belanja subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp376,8 triliun pada Januari–September 2026, naik 54,1% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Angka tersebut bukan sekadar catatan fiskal. Ketika harga energi global berubah tajam dan ketidakpastian geopolitik mengancam pasokan, kebijakan yang lambat memperpanjang paparan anggaran dan rumah tangga terhadap guncangan. Ketahanan energi Indonesia membutuhkan tindakan yang mengurangi ketergantungan pada energi fosil, bukan hanya respons anggaran setelah tekanan muncul.
Subsidi harus melindungi yang paling membutuhkan
Reformasi subsidi energi seharusnya dimulai dari pertanyaan sederhana: siapa yang menerima manfaatnya? ETP Forum mencatat sekitar separuh manfaat subsidi energi dinikmati oleh 20% rumah tangga terkaya, sehingga pola bantuan berbasis komoditas berisiko membelanjakan anggaran tanpa memusatkan perlindungan pada keluarga rentan. Forum mendorong peralihan menuju subsidi berbasis individu, dengan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai dasar penentuan penerima. Pemerintah perlu memastikan setidaknya 40% keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah terjangkau, disertai saluran penyaluran yang andal dan mekanisme koreksi data yang mudah diakses. Ini bukan alasan untuk mencabut bantuan secara mendadak. Tanpa perlindungan yang jelas, perubahan mekanisme dapat membebani pengguna berpenghasilan rendah. Namun, mempertahankan pola yang manfaatnya banyak mengalir ke kelompok mampu juga bukan pilihan adil. Subsidi yang tepat sasaran dapat menjaga daya beli sekaligus memberi ruang fiskal bagi prioritas pembangunan lain.
Diversifikasi perlu bergerak dari target ke pelaksanaan
Mengubah sasaran subsidi saja tidak cukup jika sistem pasokan tetap bergantung pada bahan bakar fosil. Diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan perlu menjadi bagian nyata dari strategi ketahanan, bukan sekadar daftar ambisi. Pemerintah telah membentuk satuan tugas percepatan transisi energi, menetapkan target PLTS 100 gigawatt, dan membentuk kementerian koordinator yang menangani hilirisasi serta transisi energi. Namun, bauran energi terbarukan justru turun dari 18,3% pada triwulan pertama menjadi 17,3% pada triwulan kedua 2026. Kontras antara target besar dan kemunduran bauran memperlihatkan masalah utamanya: pelaksanaan belum mengejar pengumuman. ETP Forum menilai program PLTS membutuhkan rencana implementasi yang jelas, regulasi yang kuat, pendanaan, kesiapan proyek, serta penyelarasan dengan perencanaan ketenagalistrikan. Tanpa kepastian itu, target kapasitas berisiko menjadi angka di atas kertas. Diversifikasi baru memperkuat pasokan ketika proyek dapat dibangun, dihubungkan ke jaringan, dan diandalkan.
Ketahanan energi menuntut peralihan yang adil dan terukur
Harga minyak yang bergejolak dan ketidakpastian geopolitik membuat penundaan reformasi semakin mahal bagi ketahanan pasokan dan ruang fiskal. Arah berikutnya harus tegas: tuntaskan aturan pendukung, benahi penyaluran subsidi, tingkatkan keandalan sistem, dan percepat energi bersih. Peralihan juga perlu melibatkan pekerja, perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, agar manfaat energi bersih tidak berhenti pada penambahan kapasitas pembangkit. Ukuran keberhasilan bukan banyaknya satuan tugas atau besarnya target, melainkan apakah keluarga rentan terlindungi dan pasokan semakin beragam serta dapat diandalkan. ETP Forum mendorong pemerintah memasuki tahun ketiga dengan menggeser fokus dari pembentukan kebijakan menuju implementasi, termasuk integrasi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Kesimpulannya, reformasi subsidi dan transisi energi bukan agenda yang saling bersaing. Keduanya harus berjalan bersama: bantuan yang lebih adil menjaga masyarakat, sementara diversifikasi mengurangi kerentanan terhadap guncangan energi berikutnya.
