Ketahanan energi tak bisa ditunda
Ketahanan energi adalah kemampuan suatu negara menjaga pasokan energi yang andal dan terjangkau saat harga, nilai tukar, atau kondisi geopolitik mengganggu sumber dan distribusinya. Karena itu, tekanan yang kini dihadapi Indonesia bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan ujian terhadap kemampuan negara melindungi masyarakat dan menjaga kegiatan ekonomi. Pada 30 Oktober 2026, Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum), kolaborasi enam lembaga pemikir, menyampaikan evaluasinya atas kebijakan transisi energi dan ambisi iklim selama tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran. Forum itu mendesak pemerintah mempercepat reformasi subsidi, diversifikasi sumber energi, pengembangan energi bersih, dan perbaikan tata kelola. Desakan ini tepat: tanpa langkah yang saling mendukung, ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap gejolak pasokan dan harga.
Subsidi perlu melindungi rumah tangga yang membutuhkan
Reformasi subsidi energi mendesak bukan semata-mata untuk mengendalikan belanja, tetapi untuk memastikan bantuan negara sampai kepada warga yang paling memerlukannya. Pada Januari–September 2026, belanja subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp376,8 triliun, naik 54,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, konsumsi BBM bersubsidi bertambah 9,1 persen menjadi sekitar 13,4 juta kiloliter. Sekitar separuh manfaat subsidi disebut dinikmati oleh 20 persen rumah tangga terkaya. ETP Forum mendorong peralihan dari subsidi berbasis komoditas menuju bantuan langsung kepada individu atau rumah tangga. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat membantu memperbaiki sasaran, tetapi data yang lebih baik harus disertai mekanisme penyaluran andal dan jalur koreksi yang mudah diakses. Jika tidak, reformasi berisiko memindahkan beban kepada keluarga rentan tanpa menjamin mereka menerima perlindungan.
Diversifikasi mengurangi paparan terhadap gejolak
Kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah menambah tekanan pada subsidi serta memperlihatkan risiko ketergantungan pada bahan bakar fosil. Harga minyak mentah Indonesia pada September 2026 berada jauh di atas asumsi APBN, sementara rupiah melemah dibandingkan asumsi anggaran. Angka-angka itu menunjukkan bahwa kejutan di pasar global dapat dengan cepat membebani keuangan negara dan mempersempit ruang untuk kebutuhan publik lainnya. Karena itu, diversifikasi sumber energi bukan slogan jangka panjang, melainkan bagian dari perlindungan ekonomi hari ini. Pemerintah telah membentuk satuan tugas percepatan transisi energi, mencanangkan target PLTS 100 GW, dan memperkuat kelembagaan. Namun, bauran energi terbarukan turun dari 18,3 persen pada triwulan I menjadi 17,3 persen pada triwulan II 2026. Target besar tidak cukup bila pelaksanaan tertinggal.
Transisi harus disertai jaringan yang andal
Percepatan transisi energi Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional dengan mengurangi ketergantungan pada pasokan fosil yang rentan terhadap gejolak eksternal. Namun, energi bersih hanya menjadi pilihan yang dapat diandalkan jika pembangkit, jaringan, dan tata kelolanya direncanakan bersama. Pemadaman berskala besar di Sumatra dan Kalimantan sepanjang 2026 menjadi pengingat bahwa pembangunan sumber baru harus berjalan seiring dengan penguatan jaringan dan keandalan listrik. Memasuki tahun ketiga pemerintahan, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan PLTS 100 GW, memperkuat regulasi energi terbarukan, serta menyelaraskan target dengan perencanaan ketenagalistrikan dan anggaran. Perencanaan juga harus melibatkan pekerja, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar sejak awal. Langkah konkret lebih penting daripada pengumuman target: tanpa koordinasi dan pelaksanaan yang konsisten, reformasi subsidi maupun diversifikasi tidak akan menghasilkan pasokan yang lebih aman.
Kesimpulannya, tekanan harga, rupiah, dan pasokan membuat reformasi subsidi serta diversifikasi energi tidak layak ditunda. Bantuan yang lebih tepat sasaran dapat menjaga ruang fiskal, sementara energi bersih dan jaringan yang kuat mengurangi kerentanan pasokan. Menyatukan ketiganya adalah jalan yang lebih masuk akal untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia.
