Subsidi Energi: Penopang Daya Beli yang Menyandera APBN
Subsidi energi APBN adalah kebijakan fiskal yang menanggung sebagian biaya BBM, LPG, dan listrik agar harga yang dibayar masyarakat tetap rendah, namun dalam konteks ketergantungan impor energi dan gejolak geopolitik, skema ini berubah menjadi beban anggaran yang besar, menciptakan distorsi ekonomi, serta mengurangi ruang fiskal untuk pembiayaan sektor lain seperti pendidikan dan infrastruktur. Ketidakpastian geopolitik di tengah konflik Iran–Amerika telah mendorong lonjakan subsidi energi bagi negara net importir minyak dan BBM. Realisasi subsidi dan kompensasi energi sudah mencapai Rp233 triliun hingga akhir Juni dan diperkirakan akan lebih besar pada tahun berikutnya. Ketegangan di pasar energi global yang menekan harga dan pasokan turut memperkuat argumen bahwa mempertahankan pola subsidi besar berbasis energi fosil adalah pilihan kebijakan yang kian mahal dan tidak berkelanjutan.
Ketergantungan Impor dan Guncangan Global: Subsidi yang Makin Boros
Pengamat mengingatkan bahwa ketergantungan impor energi membuat besaran subsidi energi APBN ditentukan oleh harga global, nilai tukar, dan konsumsi domestik. Saat harga minyak naik dan nilai tukar melemah, proyeksi beban subsidi dan kompensasi dapat melonjak hingga Rp526 triliun. Dalam kondisi ini, kebijakan subsidi energi tidak hanya soal melindungi konsumen, tetapi juga soal kemampuan anggaran untuk bertahan menghadapi guncangan. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan gangguan lalu lintas energi di selat penting dunia menjadikan harga energi sangat volatile, yang kemudian menaikkan biaya impor dan ongkos distribusi barang. Jika tekanan berlangsung lama, harga kebutuhan masyarakat ikut terdorong dan inflasi menggerus daya beli. Ironisnya, subsidi yang dimaksudkan sebagai tameng sosial justru memperbesar risiko fiskal ketika gejolak global tidak kunjung mereda.
Subsidi Multidimensi: Rumit, Boros, dan Kerap Salah Sasaran
Struktur kebijakan subsidi nasional di bidang energi bersifat multidimensi, meliputi subsidi BBM, LPG, dan listrik. Pola ini tampak menyeluruh, tetapi dari sisi efisiensi fiskal dan keadilan sosial justru penuh masalah. Penyaluran subsidi energi dinilai belum tepat sasaran hingga mencapai 42%, artinya sebagian besar manfaat dinikmati kelompok yang tidak berhak, sementara subsidi energi fosil membatasi kemampuan fiskal untuk membiayai pembangunan nasional. Di sektor listrik, terdapat dua jenis subsidi sekaligus: melalui kebijakan harga batu bara domestik (DMO dan DPO) serta subsidi tarif kepada konsumen. Ketika satu jenis subsidi dicabut, perusahaan penyedia listrik menanggung biaya lebih besar, menimbulkan tekanan baru di titik lain. Struktur seperti ini menciptakan ilusi perlindungan luas, padahal yang terjadi adalah fragmentasi anggaran dan minimnya insentif untuk efisiensi energi dan investasi alternatif.
Reformasi Kompensasi: Dari Subsidi Barang ke Subsidi Orang
Para pengamat tidak sekadar mengkritik; mereka membawa gagasan reformasi kompensasi energi yang jelas. Kuncinya adalah mengubah skema dari mensubsidi barang menjadi subsidi orang, yakni memindahkan perlindungan dari harga komoditas ke rumah tangga yang memang membutuhkan. Selama ini, pencabutan subsidi selalu diidentikkan dengan kenaikan harga, padahal yang penting adalah momentum dan desain kompensasi. Contoh yang diajukan: untuk menjaga daya beli, kompensasi berkisar Rp200.000 per bulan bagi rumah tangga pengguna LPG 3 kg. Skema seperti ini jauh lebih transparan dan terukur dibanding subsidi besar yang mengalir ke semua pengguna tanpa membedakan kemampuan ekonomi. Menariknya, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa ketika harga energi global turun, pemerintah bisa menahan harga domestik dan mencabut subsidi tanpa gejolak besar, asalkan komunikasi dan timing diatur dengan baik.
Menyeimbangkan APBN, Perlindungan Sosial, dan Transisi Energi
Debat reformasi subsidi energi berputar di antara tiga tujuan: menjaga keberlanjutan fiskal, melindungi kelompok rentan, dan mendorong ketahanan energi jangka panjang. Pengamat menilai, jika model subsidi berbasis energi fosil dipertahankan, ekonomi akan terus terpapar gejolak global dan ruang fiskal menyempit. Di sisi lain, mencabut subsidi tanpa kompensasi terarah berisiko memukul daya beli dan stabilitas sosial. Di sinilah reformasi kompensasi energi menjadi krusial: subsidi orang, pembatasan subsidi pada kelompok berpendapatan rendah, dan pengalihan sebagian anggaran ke investasi energi alternatif seperti surya. Negara lain di kawasan dengan pertumbuhan PDB lebih rendah tetapi instalasi surya lebih tinggi menunjukkan bahwa anggapan energi surya terlalu mahal banyak dipengaruhi distorsi dari double subsidi batu bara. Jika gejolak global berkepanjangan, pembenahan kebijakan subsidi nasional bukan lagi pilihan, melainkan syarat agar tekanan tidak berubah menjadi beban besar bagi ekonomi masyarakat.
